Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.idAMBON - Desa Soya menjadi desa adat pertama di Kota Ambon dari 22 desa adat yang telah memiliki Peraturan Negeri (Perneg).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon, Steven Dominggus mengatakan dari 22 desa adat di Kota Ambon Soya adalah desa pertama yang mempunyai Perneg dan telah menerapkannya sehingga proses pemerintahan yang ada dapat terkoordinasi dengan baik. 

“Negeri adat di Ambon ada 22 satu yang sudah punya perneg dan sisanya 21 Negeri yang belum ada,” kata Steven kepada Kabar Timur, kemarin.

Dia menjelaskan Perneg bagi sebuah desa adat merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 dan Perneg harus ditetapkan oleh Saniri dan Kepala Desa maupun penjabat yang masih aktif masa jabatannya. “Itu amanat perda Nomor 10 tahun 2017 jadi setiap desa adat harus punya,” ungkapnya.

Dari 21 desa adat yang belum mempunyai Perneg kata dia, beberapa desa sudah memasukan draft Perneg untuk dikonsultasikan dengan Pemerintah Kota Ambon. Diantaranya, Desa Laha, Kilang dan Hative Kecil. 

Sedangkan yang lainnya belum memasukan draft Perneg. “Yang draft itu Laha, Kilang, Hatiwe Kecil tapi masih dalam bentuk draft, masih perlu konsultasi,” terang Dominggus.

Desa yang tidak memiliki Perneg tidak akan bisa dipimpin oleh kepala desa maupun raja tetapi akan dipimpin oleh penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kota Ambon. 

“(Perneg) penting, itu amanat perda kalau seng ada proses suksesi tidak bisa jalan dan negeri akan bertahan dengan penjabat,” tambahnya.

Walaupun Hukurilla telah melantik saniri negeri beberapa waktu yang lalu, namun desa tersebut juga belum memiliki Perneg. Untuk sekarang Hukurilla telah melakukan penyusunan draft tentang apa saja yang akan masuk dalam Perneg tersebut. 

“Hukurilla itu masih dapat yang lama sebelum Perneg ditetapkan. Kalau dari Soya ini kena Perda yang baru Hukurilla itu sementara berproses,” kata Dominggus.

Dominggus berharap desa adat di Kota Ambon dapat lebih berkonsentrasi terhadap penyusunan Perneg karena peraturan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di desa. “Kalau pemerintah kota kaji, yang bagusnya negeri yang ada di Ambon konsentrasi di Perneg. Itu tugas saniri dengan penjabat ke raja negeri yang ada yang masih aktif masa jabatan. Mereka harus duduk buat draft,” tutupnya.  (MG1)

 

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB