Menu
Sabtu, 18 November 2017

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Bank Indonesia terus berupa­ya mem­perkuat keamanan transak­­si dan perlin­du­ngan konsumen, dengan melaku­kan pe­ngua­­tan keamanan transaksi non tunai, guna men­dorong efisiensi dan me­ning­katkan pro­duktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank In­do­nesia (BI) Provinsi Maluku, Bambang Pra­masudi pada kegiatan Sosialisai Ke­ten­tuan Bilyet Giro “BG” Kepada Perban­kan dan Nasabah se-Kota Ambon, di Ambon, Jumat (24/3).

Dia mengatakan, BI  telah mener­bitkan Pras­turan Bank Indonesia (PBI) No.18/41/PBI/2016 dan surat edaran (SE) No.18/32/DPSP tanggal 29 November 2017 untuk mem­per­­kuat perlindungan kon­sumen pengguna “BG.”

Peraturan yang baru bertujuan me­mi­­ni­­mal­kan terjadinya tindak keja­ha­­tan meng­gu­nakan “BG.” Menurut­nya, ter­dapat be­be­rapa hal yang me­la­tar­bela­kangi BI mener­bitkan ketentuan “BG” yakni pertama ada­nya pemin­dah­tanganan dengan cara mengo­song­kan nama dan nomor rekening penerima.

Hal ini yang masalah, sebab “BG” itu tidak diisi lengkap kolom nama dan nomor rekeningnya yang dikosongkan. Ini yang disalah­guna­kan oleh orang yang diberi tugas untuk menyerahkan ke bank.

“Jadi nasabah yang bersang­kutan tidak datang sendiri ke bank tetapi meminta bantuan kepada pegawainya. Karena itu terlihat masih kosong diisi sendiri oleh pega­wai yang diberi tugas. Jadi disalah­gunakan,” ujar Bambang.

Kedua, ada “BG” yang diguna­kan sebagai sarana perintah transfer kre­dit. “Jadi misalnya ditanggal tert­entu diminta untuk dikreditkan ke­pa­da rekening penerima, yaitu pene­rima itu sendiri sebagai sara­na untuk transfer kredit hal itu yang tidak diperbolehkan,” kata Bambang.

Ketiga, adanya penyalahgunaan “BG” dengan cara memanipulasi pengisian data pada fisik warkat asli. Dia mengatakan, ketentuan ini menegaskan fungsi “BG” sebagai sarana pemindahbukuan. Jadi BG tidak dapat dicairkan secara tunai. “BG” bukan sebagai surat berharga dan tidak dapat dipindahtangankan serta meningkatkan keamanan peng­­gunaan “BG.”
Dia mengatakan ada tujuh peru­bahan utama dalam peraturan BG yang pertama perubahan masa ber­laku atau masa efektif BG dikurangi dari sebelumnya 70 hari + 6 bulan dari tanggal penerbitan menjadi hanya 70 hari. Kedua syarat format BG diperkuat.

Ketiga penyerahan BG ke bank harus dilakukan sendiri oleh penerima atau pihak yang dikua­sakan. Keempat syarat formal harus diisi sendiri oleh pihak penarik pada saat penerbitan, kelima jumlah koreksi dalam BG (seperti coretan) dibatasi menjadi maksimal tiga kali. Keenam nominal transaksi BG dan cek yang dapat diselesaikan mela­lui proses kliring dibatasi hing­ga maksimal Rp500 juta.

Ketujuh yakni memberikan ke­we­nangan bagi bank penerbit BG untuk menahan warkat dan menunda pembayaran paling lama satu hari terhadap BG yang diduga palsu atau manipulasi. (RUZ/AN/KT)

Sumber : KABAR TIMUR/ANTARA
BERITA LAINNYA

Mantan Kadis Infokom Disidang Berbelit-Belit

Rabu, 15 November 2017, 09:35 WIB

SU Pemain Proyek, Sebelum Tersandung Korupsi

Rabu, 15 November 2017, 00:47 WIB

PDIP Usung Pasangan "Kombinasi"

Rabu, 15 November 2017, 00:44 WIB

Informasi Tsunami, Warga MBD Mengungsi

Rabu, 15 November 2017, 00:42 WIB

Koruptor Kas Daerah SBB Dituntut Dua Tahun Bui

Rabu, 15 November 2017, 00:39 WIB

Haji Hayun TKBM Yos Sudarso Terancam Dilengserkan

Rabu, 15 November 2017, 00:38 WIB