Menu
Sabtu, 18 November 2017
Ilustrasi

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Inflasi Maluku pada triwulan I tahun 2017 diprediksi masih berada pada level yang rendah dan stabil.

“Inflasi kalender atau year-to-date (ytd) Provinsi Maluku pada akhir tri­wu­lan I-2017 tercatat sebesar 0,76 per­sen,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Bam­bang Pramasudi di Ambon, Rabu (5/4). Capaian ini, lanjutnya, lebih rendah dibanding rata-rata inflasi kalender Maluku pada triwulan I selama 5 tahun terakhir, yaitu 2,14 persen (ytd).

Tingkat inflasi kalender ini juga lebih rendah dibanding capaian inflasi nasional, yaitu 1,19 persen (ytd). “Namun terdapat peningkatan risiko inflasi akibat gangguan cuaca selama bulan Maret 2017,” ujarnya.

Informasi yang diterima BI dari BMKG Maluku bahwa keberadaan siklon tropis Blance, fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), dan seruakan udara kering pada awal Maret 2017 telah menyebabkan hujan lebat disertai petir ataupun hujan ringan/sedang berdurasi lama di hampir semua wilayah di Indonesia.

Menurutnya, gelombang tinggi hingga 2,5- 4 meter juga terjadi di Laut Arafuru. Sebagai dampaknya, pasokan komoditas ikan segar di Maluku terganggu dan berakibat pada meningkatnya inflasi ikan segar hingga mencapai 13,68 persen (mtm) pada Maret 2017.

Komoditas bumbu-bumbuan di Maluku juga masih mengalami inflasi cukup tinggi, yaitu 9,15 persen (mtm). Kontinuitas pasokan cabai rawit, cabai merah dan bawang merah belum sepenuhnya pulih akibat gangguan cuaca pada sentra produksi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan selama beberapa bulan terakhir.

“Pasokan lokal cabai dari Pulau Ambon dan Pulau Kei diduga banyak dikirim ke luar daerah, terutama Papua dan Jakarta, didorong oleh disparitas harga yang cukup tinggi,” katanya.
Faktor berkurangnya pasokan lokal dan persepsi harga di Jawa yang tinggi, lanjutnya, diperkirakan turut mengerek harga cabai di Ambon.

Dia mengatakan, sub-kelompok komoditas ikan segar dan bumbu-bumbuan tersebut mendorong tekanan inflasi Maluku pada bulan Maret 2017 hingga mencapai 1,10 persen (mtm) atau 3,97 persen (yoy).

Menurutnya, tingkat inflasi Maluku untuk bulan April 2017 diperkirakan masih berada pada kisaran 0,8-1,2 persen (ytd), lebih rendah dibanding rata-rata 5 tahun terakhir yang mencapai 2,43 persen (ytd).

Hal ini didukung oleh relatif normalnya cuaca selama April 2017, sebagaimana prediksi BMKG atas Indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang masih sebesar 0,62 (El Nino lemah).

Posisi stok beras Perum Bulog Devisi Regional (Divre) Maluku juga masih cukup besar, yaitu 9.000 ton pada 17 Maret 2017, serta akan melakukan pengadaan sebanyak 10.000 ton selama 2017. Cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kurang lebih 6 bulan.

Untuk keseluruhan tahun, inflasi Maluku diperkirakan masih terkendali dan sesuai sasaran TPID Provinsi Maluku. Inflasi Maluku untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 4,2 -4,6 persen  (yoy), atau berada dalam target TPID Provinsi Maluku sebesar 4,5 + 1 persen (yoy).

“Tekanan inflasi diperkirakan terutama bersumber dari komponen kemungkinan penyesuaian harga BBM mengikuti harga minyak dunia, serta kenaikan bertahap tarif listrik. Dari sisi volatile food, diperkirakan tekanan inflasi ikan segar dan komoditas hortikultura relatif terbatas, seiring dengan kondisi iklim yang relatif kering (El nino lemah hingga Agustus dan El Nino sedang pada September),” ujarnya.

Bambang menambahkan, pada tahun ini, TPID Provinsi Maluku akan terus melakukan berbagai perbaikan struktural untuk memperkuat stabilitas harga di Maluku.

“Pada rapat koordinasi yang diselenggarakan TPID Provinsi Maluku pada 17 Maret 2017, disepakati beberapa program utama yang akan menjadi prioritas TPID selama tahun 2017,” katanya.

Pertama, lanjutnya, komitmen perluasan lahan sawah baru seluas 4.000 Ha, yang terdiri dari 3.000 Ha di Pulau Buru, 500 Ha di Seram Bagian Barat, dan 500 Ha di Maluku Tengah, kemudian pengembangan metode tanam jajar legowo pada 3.200 Ha lahan sawah.

“Ketiga, memperkuat rantai nilai pemasaran beras produksi lokal dengan pemberian merk dan yang keempat, memperkuat sinergi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Pertamina Cabang Ambon dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk mendorong efisiensi produksi nelayan,” katanya.

Terakhir, memperkuat sinergi antar instansi dalam operasi pasar terpadu, untuk memperkuat efektivitas intervensi pasar. (AN/RUZ)

Sumber : Kabar Timur/ANTARA
BERITA LAINNYA

Mantan Kadis Infokom Disidang Berbelit-Belit

Rabu, 15 November 2017, 09:35 WIB

SU Pemain Proyek, Sebelum Tersandung Korupsi

Rabu, 15 November 2017, 00:47 WIB

PDIP Usung Pasangan "Kombinasi"

Rabu, 15 November 2017, 00:44 WIB

Informasi Tsunami, Warga MBD Mengungsi

Rabu, 15 November 2017, 00:42 WIB

Koruptor Kas Daerah SBB Dituntut Dua Tahun Bui

Rabu, 15 November 2017, 00:39 WIB

Haji Hayun TKBM Yos Sudarso Terancam Dilengserkan

Rabu, 15 November 2017, 00:38 WIB