Menu
Selasa, 23 Mei 2017
Edwin Nanlohy

KABARTIMUR.co.id, AMBON-Dua paket proyek timbunan lahan pembangunan Kantor Polres Aru dan Kejaksaan Negeri setempat, menggunakan APBD anggaran 2016, bermasalah. Ahmad Sueb Direktur data dan analisis Institut Indonesia For Intigrity (INFIT), mengungkapkan itu, kepada Kabar Timur, di Ambon, Minggu, kemarin.

Dua paket proyek timbunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), kata dia, terdapat sejumlah kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan patut ditelusuri aparat penegak hukum. Total realisasi anggaran dari dua paket proyek timbunan kurang lebih Rp 1,8 miliar, dengan asumsi per paket proyek Rp 972 juta. Dua paket proyek ini, berjalan tidak sesuai mekanisme sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah.

Bagaimana tidak, dana dan realisasi proyek telah berjalan seratus persen, kontrak kerja baru diteken pada akhir November 2016. “Jadi proyek itu mendahului kontrak kerja. Ini masalah yang harus diusut. Sudah begitu, volume pekerjaan dibandingkan besar anggaran yang dikucurkan tidak sepadan, fisik timbunan pada dua lokasi proyek dimaksud,” beber Sueb.

Terkait dengan masalah ini, kata Sueb, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Edwin Nanlohi yang kini menjabat, sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, patut diperiksa. “Data yang kami miliki, PPK harus bertanggung jawab,” kata dia,  seraya mengaku, Edwin Nanlohi  sempat lolos dalam peket proyek PLTS yang menjerat, mantan Kadis Pertambangan Sony Kambau ke “Hotel Prodeo.”

Saat proyek PLTS berjumlah Rp 5 miliar lebih itu, Edwin Nanlohi bertindak selaku Ketua Panitia Lelang. Kendati dalam pengusutan kasus tersebut Edwin Nanlohi, tidak tersentuh sama sekali. Sueb menduga, Edwin  lihai “bermain mata” dengan sejumlah aparat penegak hukum di daerah itu.

Selain itu, Sueb mengkritik, kinerja Kapolda Maluku yang menempatkan jabatan Kapolres AKBP Adolf Bormasa, bersama tim Reskrimnya, lebih doyan memburu kasus-kasus proyek pembangunan di daerah itu dengan melakukan pola tebang pilih.

“Contohnya, ada masalah didepan mata, seperti dua paket proyek timbunan itu, tidak diusut, tapi mereka malah memburu tiga paket proyek jalan di Tabarpane. Saya duga pola penanganan tiga paket proyek jalan di Tabarpane miliki kesamaan dengan kasus dana MTQ  yang pernah diusut Reskrimsus Polda Maluku, yang pada saat itu Kapolres Aru, AKBP A.Bormansa adalah salah satu penyidiknya,” ungkapnya.

Pelbagai informasi yang berhasil dihimpun INFIT, tiga paket proyek ruas jalan di Tabarpane tidak bermasalah apalagi fiktif. Pasalnya, realisasi dari pekerjaan proyek berjalan sesuai anggaran. Hanya saja,  ketiga paket proyek dijadikan satu dengan pertimbangan multifungsi oleh PPK tiga paket proyek dimaksud.

“Tiga paket proyek menggunakan dana DAK tahun 2015 untuk membuka ruas jalan di Tabarpane. Jadi tiga paket proyek itu, masih dalam satu ruas jalan yang sama. Kalau pun dikerjakan berdasarkan paket yang tertera itu, maka jalan tersebut belum dapat difungsikan. Atas pertimbangan teknis dan fungsi jalan untuk dapat digunakan warga oleh PPK dijadikan satu dengan memulai kerja dari titik nol. Hasilnya ruas jalan itu, kini sudah dapat dinikmati oleh warga,” ungkap Sueb.

Celakanya, lanjut Sueb, Polres Aru yang dipimpin oleh AKBP A. Bormansa yang mantan penyidik Reskrimsus Polda Maluku itu, bersama Tim Penyidiknya ngotot bila paket proyek tersebut fiktif, sehingga dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), ke Kejaksaan Negeri Dobo.

Menurut dia, polisi ngotot dua dari tiga paket proyek itu fiktif, padahal fakta di lapangan tidak fiktif hanya dialihkan lokasi dua paket proyek dengan pertimbangan agar proyek tersebut bisa dinikmati masyarakat.  

“Saya kira pengalihan itu tepat. Sebab, percuma saja bila dibangun berdasarkan lokasi tapi tidak dapat difungsikan oleh warga. Nah, setelah digabungkan dari tiga menjadi satu, proyek jalan tersebut kini bisa dinikmati oleh warga. Pertanyaan jika demikian, apakah itu disebut tindak pidana korupsi,” tanya dia.

Dia mengaku, setelah mendapat penjelasan terkait tiga paket proyek dalam satu ruas jalan yang ngotot diusut Kapolres Aru AKBP A. Bormansa, menunjukan kinerja Institusi Kepolisian sangat memalukan dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi Instruksi Presiden Joko Widodo.

“Masalah ini harus mendapat perhatian Pak Kapolda Maluku, Pak Gubernur Maluku,  Kepala BPK RI, Kepala BPKP,  agar cara-cara seperti tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di daerah. Kasian pejabat daerah yang berinisiatif berbuat baik, malah dihantui tuduhan-tuduhan korupsi oleh para penyidik kepolisian,” imbaunya menutup.

INFIT meminta perhatian serius Kapolda Maluku terkait kinerja Polres Aru, agar lebih konsen pada masalah kriminal dan Kamtibmas ketimbang, fokus memburu proyek pemreintah di daerah itu. Apalagi, posisi dan jabatan Kapolres dan WaKapolres Aru adalah mantan penyidik Reskrimsus Polda. (CR5)

BERITA LAINNYA

Dua “Teroris” Bom Seram Barat Ditangkap

Senin, 22 Mei 2017, 08:35 WIB

Tiga Kios di Namrole Terbakar

Senin, 22 Mei 2017, 08:30 WIB

Assagaff: Pentingnya Jaga Kedaulatan NKRI

Senin, 22 Mei 2017, 08:25 WIB

Wanita Ini Culik Mayat Bayi Dalam Kubur

Senin, 22 Mei 2017, 08:20 WIB

Hari Ini Empat Jawara Pilkada Dilantik

Senin, 22 Mei 2017, 08:15 WIB