Menu
Minggu, 19 November 2017
Remon Puttileihalat | Sumber Foto:Kabar Timur

KABARTIMUR.co.id, AMBON – Berkas perka­ra Paulus Samuel Puttilei­ha­lat alias Remon tidak kun­jung di­nya­takan leng­kap atau P21.

Meski sudah sekian kali bolak-balik, Jaksa Pe­nun­tut Umum Kejak­saan Tinggi Maluku me­ngem­­balikan lagi berkas tersang­ka ke Penyidik PNS Dinas Kehutanan Provinsi Maluku setelah diteliti selama 14 hari.

Mantan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Barat ini terjerat kasus penye­robotan ka­wasan hutan produksi pembukaan jalan di kawasan Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala ke Desa Ariate, Kecamatan Huamal, SBB.

Lalu apa penyebab JPU belum menyatakan berkas perkara kakak kandung mantan Bupati SBB dua periode Jacobus Puttileihalat ini P21?

Kepala Dinas Kehutanan Ma­lu­ku, Sadlie Lie menegaskan, alasan dikembalikannnya berkas perkara Remon lantaran PPNS Dishut belum menyertakan keterangan Re­mon dalam berkas perkara tersebut.

Sudah berulangkali PPNS Dishut melayangkan panggilan ke­pada Remon untuk diperiksa, tapi sebanyak itu juga mantan calon Bupati SBB itu tidak memenuhi panggilan alias mangkir. “Kemarin sudah dipanggil untuk panggilan kedua, namun beliau juga tidak da­tang,” kata Sadli di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (25/4).

Kerap mangkir, PPNS Dishut akan memanggil paksa Remon. “Kalau tidak hadir dalam panggilan kedua, tersangka akan dipanggil pak­sa, itu sudah ada protapnya,” tegas­nya. Sadli yang baru menja­bat kepada Dishut Maluku ini menga­ku, masih mempelajari berkas per­kara Remon sebelum kembali diserahkan ke JPU.

Panggilan terhadap Remon un­tuk melengkapi berkas yang di­minta oleh JPU. Apa keterangan Re­mon yang dibuthkan JPU? Sadli enggan membeberkan. Yang pasti kata dia, PPNS Dishut juga su­dah memeriksa saksi dari Dinas PU. “Selain Remon, kemarin kita telah memeriska saksi dari PU,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Remon dite­tap­kan sebagai tersangka oleh PPNS Dishut Maluku pada 4 Ja­nuari 2016 lalu. Dia dijerat de­ngan pasal berlapis yakni pasal 50 ayat (3) huruf a dan j , pasal 78 ayat (2) dan ayat (9) serta ayat (15) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pem­berantasan Perusakan Hutan. Remon diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar. (RUZ)

BERITA LAINNYA

Mantan Kadis Infokom Disidang Berbelit-Belit

Rabu, 15 November 2017, 09:35 WIB

SU Pemain Proyek, Sebelum Tersandung Korupsi

Rabu, 15 November 2017, 00:47 WIB

PDIP Usung Pasangan "Kombinasi"

Rabu, 15 November 2017, 00:44 WIB

Informasi Tsunami, Warga MBD Mengungsi

Rabu, 15 November 2017, 00:42 WIB

Koruptor Kas Daerah SBB Dituntut Dua Tahun Bui

Rabu, 15 November 2017, 00:39 WIB

Haji Hayun TKBM Yos Sudarso Terancam Dilengserkan

Rabu, 15 November 2017, 00:38 WIB