Menu
Minggu, 19 November 2017

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Mantan Raja Negeri Wolu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Abdullah Hanlau tidak lagi memerintah negeri tersebut, namun bukan berarti dia tidak lagi berkuasa. Buktinya hingga kini dia masih menjalankan fungsi sebagai raja negeri.

Lebih ironis lagi, Abdullah ternyata masih mengelola alokasi anggaran dana desa (ADD) yang dicairkan pemerintah pada bulan Juni 2017 lalu, padahal dia telah resmi turun dari jabatannya sejak Februari 2017 lalu.

Sejak masa jabatannya berakhir, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum menunjuk karateker ataupun pejabat untuk menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut, akibatnya pemerintahan di desa itu berjalan pincang.

“Jadi tidak ada raja disana maupun pejabat, tapi anehnya mantan raja bisa mengelola ADD tahun 2017 padahal masa jabatannya telah berakhir sejak bulan Februari lalu,”kata Pembina Ikatan Keluarga Wolu (IKALU), Muhammad Thaha Patrtiiha kepada waratwan di Ambon, Jumat (27/10).

Dia mengungkapkan, terjadinya kekosongan pemerintahan di Desa Wolu menyebabkan munculnya berbagai persoalan di masyarakat, karenanya dia meminta pihak saniri negeri Wolu dan marga Hanlau yang merupakan matarumah parentah di desa tersebut dapat bermusyawarah guna mengusulkan calon raja sesuai dengan kewenangannya.

“Kami masyarakat menginginkan adanya Raja depenitif. Kami juga tidak lagi menginginkan Pejabat Sementara karena masa jabatan raja sudah berakhir sejak lama dan suah melewati 6 bulan,”kata Pattiiha.

Dia juga mendesak kepada Saniri Negeri dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuaid engan kewenangannya untuk membentuk panitia pemilihan raja, mengingat saat ini ada dua figur yang bakal mencalonkan dirinya sebgaia raja.

“Ada dua calon raja disana, jadi tidak bisa penetapan, mekanismenya mata rumah parentah mengusulkan lalu saniri membentuk panitia dan dilakukan pemilihan oleh masyarakat,”ujarnya.

Senada, Ketua IKALU, Dahlan Kohunusa mendesak DPRD Maluku tengah agar dapat berkoordinasi dengan Pemkab Maluku tengah sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di desanya itu.

Dia mengaku persoalan tersebut harus dapat di fasilitasi oleh DPRD karena sesuai tugas dan tanggungjawabnya, DPRD adalah lembaga perwakilan yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.

“Kasus ini tidak hanya terjadi di Desa Waolu tapi juga di beberapa negeri, karenanya DPRD harus menyadari tugas dan fungsinya,”katanya.

Dia juga mendesak pihak berwenang dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan dapat menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran pembangunan yang ada di desa tersebut selama ini.

“Kami minta berbgaia dugaan penyahgubnaan anggaran pembangunan di Wolu harus dapat diusut. Kami sangat berharap adanya stabilitas kehidupan sosial bagi masyarakat Negeri Wolu yang aman, tertib rukund an harmonis,”ungkapnya. (MG5)

BERITA LAINNYA

Mantan Kadis Infokom Disidang Berbelit-Belit

Rabu, 15 November 2017, 09:35 WIB

SU Pemain Proyek, Sebelum Tersandung Korupsi

Rabu, 15 November 2017, 00:47 WIB

PDIP Usung Pasangan "Kombinasi"

Rabu, 15 November 2017, 00:44 WIB

Informasi Tsunami, Warga MBD Mengungsi

Rabu, 15 November 2017, 00:42 WIB

Koruptor Kas Daerah SBB Dituntut Dua Tahun Bui

Rabu, 15 November 2017, 00:39 WIB

Haji Hayun TKBM Yos Sudarso Terancam Dilengserkan

Rabu, 15 November 2017, 00:38 WIB