Menu
Jumat, 20 Oktober 2017
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Enam usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku disetujui dibahas oleh DPRD dalam Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2017.

RAPAT Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Said Mudzakir di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku, Jumat (2/6).

Ranperda usulan itu selanjutnya dibahas DPRD Maluku untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku.

Paripurna dihadiri Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua beserta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Maluku.

Keenam usulan Ranperda itu diantaranya; Ranperda tentang penetapan negeri adat dan pembentukan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat adat. Ranperda tentang pengelolaan

barang milik daerah. Ranperda tentang perubahan atas Perda Maluku Nomor 2 Tahun 2014 tentang sistem kesehatan Daerah. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Ranperda tentang eliminasi Malaria.

Selain enam usulan Ranperda dari Pemda Maluku,  sembilan usulan Ranperda dari DPRD Provinsi Maluku juga disetujui untuk dibahas. Total 15 usulan Ranperda bakal dibahas oleh DPRD Maluku.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dikatakan melalui Paripurna Penetapan Program Pembentukan Perda tahun 2017 tersebut telah ditetapkan daftar program pembentukan Perda tahun 2017 sebanyak 15 usulan Ranperda yang terdiri dari enam usulan Ranperda dari Pemda Maluku serta sembilan lainnya merupakan usulan inisiatif DPRD Maluku.

“Berkenaan telah ditetapkannya Program Pembentukan Perda Tahun 2017, maka atas nama Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kepada DPRD sebagai representasi rakyat Maluku dalam mewujudkan komitmen untuk bersama Pemda melaksanakan fungsi legislasi DPRD Maluku guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat di Maluku,” ucapnya.

Olehnya itu, Gubernur berharap, proses pembahasan 15 Ranperda yang sudah ditetapkan sebagai Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2017 dapat terlaksana dan berjalan sukses sesuai agenda DPRD. “Dan pada saatnya nanti ini akan ditetapkan oleh dewan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku,” tandasnya.

Adapun sembilan usul inisiatif Ranperda DPRD Maluku diantaranya, Ranperda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Maluku, Ranperda tentang pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah, Ranperda tentang Penjaminan Keamanan Mutu dan gizi pangan masyarakat, tempat.

Berikut Ranperda tentang pengelolaan sistem penyuluhan pertanian, Ranperda tentang investasi Pemda, Ranperda tentang pengaturan dan pengelolaan minuman tradisional, Ranperda tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Ranperda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dan Ranperda tentang perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu bayi dan balita. (RUZ)

BERITA LAINNYA

Tukang Ojek ‘Tukang Perkosa’ Akhirnya Dibui

Jumat, 20 Oktober 2017, 01:00 WIB

Polisi Diminta Ungkap Pelaku Pemerkosaan

Kamis, 19 Oktober 2017, 23:44 WIB

Pawai Promosi Festival Meti Kei Ricuh

Kamis, 19 Oktober 2017, 23:34 WIB

Bentrok di Unpatti Dua Mahasiswa Terluka

Kamis, 19 Oktober 2017, 23:30 WIB