Menu
Minggu, 20 Agustus 2017
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON- Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), menggelar Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Rakorwil digelar untuk memberikan pemahaman regulasi guna memperkuat lembaga legislatif didua daerah itu.

‘’Tujuan Rakorwil  untuk memberikan pemahaman perundang-undangan yang diturunkan dari pusat kepada DPRD, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, tentang tunjangan kenaikan kinerja DPRD,’’Ketua Umum ADKASI  H. Lukman Said. S. Pd usai membuka Rakorwil di Swisbel hotel, kemarin.

Dia mengaku, perubahan PP nomor 24 tahun 2004 menjadi PP nomor 18 tahun 2017 merupakan salah satu tantangan   dalam rangka menjaga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

‘’Dalam arti, kita dituntut oleh negara untuk bekerja secara profesional, ”ingatnya.

Tak hanya itu, Said berharap, para wakil rakyat tidak lagi terkait kasus narkoba, korupsi, dan operasi tangkap tnagan. ‘’Sehingga  lembaga ini bisa dipercayakan oleh rakyat, dan juga agar DPRD semakin kuat,’’harapnya.

Apalagi, ingat dia, fungsi dewan, yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi dapat dimaksimalkan. Utamanya, ingat dia, Alokasi Dana Desa (ADD), para wakil rakyat bisa memainkan peranya dengan baik.’’ Dan sudah disepakati bahwa ADD yang dikucurkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu mesti diawasi dengan baik. Setiap Desa mendapatkan dana 1,3 Miliar, paling rendah Rp 800 juta. Untuk itu harus ada pengawasan dari DPRD, karena bagaimana pun kepala desa ini belum mempunyai kemampuan untuk mengelolah keuangan daerah,’’paparnya.

Dia juga berharap, tanggungjawab DPRD menjaga nama baik adalah tetap profesional untuk bekerja, sehingga perundang-undangan yang diturunkan dari pusat dapat dilaksanakan disetiap daerah. ‘Ketika terjadi sesuatu di Kabupaten masing-masing, itu harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda),’’imbuhnya.

Said juga menekankan, subtansi dari Rakorwil tersebut,  bagaimana memberikan pemahaman kepada sesama anggota dewan Provinsi Maluku dan  Malut. ‘’Untuk menyamakan persepsi terhadap perundang-undangan yang turun dari pusat dan dilaksanakan di daerah,’’sebutnya.

Dia juga menekankan, Rakorwil yang digelar guna membangun komunikasi sesama anggota DPRD di seluruh Maluku, agar kompak dalam rangka membangun dan merubah polah pikir, merubah cara berpikir terhadap pelaksanaan pembangunan  di daerah. (KT)

BERITA LAINNYA

Jaksa Telusuri Eksekutor Pencairan Rp 238 Miliar

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Akhir Pekan, dan Babak Baru Pilkada Maluku

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Pekan Depan Remon Diserahkan ke JPU

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Polda Akui Periksa Kadishub MBD

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Dishut Maluku Ancam Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB