Menu
Kamis, 23 November 2017
SUASANA Rapat Pembahasan Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota yang dilangsungkan di ruang rapat lantai enam kantor Gubernur Maluku Ambon, Senin (23/10). | Sumber Foto:RUZADY ADJIS/KABAR TIMUR

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamim Bin Tahir mengingatkan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

HAL ini diingatkan Sekda melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Setda Maluku, Maritje Lopulalan pada Rapat Pembahasan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (23/10).

Disebutkan enam kriteria pembentukan UPTD sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Yakni, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari dinas atau badan instansi induknya. Penyedian barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan atau perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut, tersedianya sumberdaya yang meliputi pegawai, pembiyaan dan sarana prasarana. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan serta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu.

“Dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, saat ini terdapat lima Pemda kabupaten/kota yang telah mengusulkan pembentukan UPTD yakni Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru dan Maluku Barat Daya,” kata Sekda.

Terkait usulan tersebut, diakui Sekda gubernur Maluku selaku wakil Pemerintah Pusat melalui Biro Organisasi Setda Maluku telah meneliti dan mengkaji dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

“Sebelum kita melakukan pembahasan pembentukan UPTD, saya minta perhatian kita semua khususnya Pemda kabupaten/kota terhadap beberapa hal,” jelasnya.

Pertama, memperhatikan kewenangan daerah pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, ketersediaan sarana prasarana dan pendukung lainnya. Ketiga, ketersediaan sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas. Keempat, kemampuan keuangan daerah agar tidak mengakibatkan penambahan jumlah belanja pegawai yang berdampak pada berkurangnya belanja publik sehingga mempengaruhi kualitas pelayan publik. (RUZ)

BERITA LAINNYA

Kecermatan dalam Memilih Kata

Rabu, 22 November 2017, 01:24 WIB

3 Negara Lirik Pelabuhan Kontainer Tulehu-Waai

Rabu, 22 November 2017, 01:20 WIB

Bau Korupsi “Sampah” Terkuak di Pemkot Ambon

Rabu, 22 November 2017, 01:16 WIB

Ambon Disiapkan Jadi Sentra Ikan Hias Laut

Rabu, 22 November 2017, 01:12 WIB

Cemburu, Tukang Ojek Bakar Salon Waria

Rabu, 22 November 2017, 01:11 WIB

Jantje Ciptabudi Caretaker FISIP Unpatti

Rabu, 22 November 2017, 01:07 WIB