Menu
Sabtu, 24 Pebruari 2018
| Sumber Foto:IST

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Semakin maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, selain membahayakan kesehatan masyarakat, juga merusak kehidupan sosial dan perekonomian nasional.

OLEH karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir, mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibantu aparat keamanan meningkatkan pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta dapat menimbulkan korban jiwa.

Hal ini disampaikan Sekda dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Zuklifi Anwar pada Focus Group Discussion (FGD) implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan forum jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) tingkat Provinsi Maluku tahun di Ambon, Selasa (24/10).

Komitmen untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan terhadap obat dan makan yang dikosumsi oleb masyarakat terua dilakukan oleh pemerintah. Hal ini intens dilakukan, mengingat hinggat saat ini, di tengah-tengah masyarakat, masih ditemukan beredarnya produk obat dan makanan, yang mengandung bahan berbahaya. Bahkan menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban, dari produk obat dan makanan yang mengandung bahan berhaya tersebut.

Mencermarti hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017, tentang efektifitas pengawasan obat dan makanan, yang menjadi tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Inpres tersebut, diberlakukan terhadap Kementrian terkait dan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota agar dalam melakukan perlindungan masyarakat, dari beredarnya obat dan makanan ilegal,” jelasnya.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Sekda berharap BPOM dapat menyusun langkah-langkah strategis, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalan melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan secara efektif dab efisien, guna meminimalisir, kemungkinan beredarnya produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Kepala BPOM Ambon, Sandra Linthin mengungkapkan, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 50 telah terbentuk jejaring keamanan pangan terpadu, terdiri dari instansi terkait khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

“Oleh sebab itu, FGD yang dilaksanakan ini akan semakin memperkuat lagi sinergitas antar instansi. Karena kita tahu bahwa pengawasan ini bukan hanya dilakukan Badan POM, tetapi juga instansi terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Semuanya bersinergi dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku,” tuturnya.

Apalagi, menurutnya sudah termuat dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2017. “Dalam rangka itu diperlukan koordinasi antar instansi terkait, sehingga dapat bersinergi di dalam melakukan pengawasan obat dan makan,” pungkas Sandra. (RUZ)

BERITA LAINNYA

KPU Maluku “Bidik” Kelompok Marjinal

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Oknum TNI Ngamuk di Bandara Pattimura

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Yunus Serang “Diserang” Isu Dana Abadi

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

452 Pulau di Maluku Belum Miliki Nama

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Idris Rolobessy: Ini Kriminalisasi!

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Pembuat Ijazah Palsu Divonis 5 Tahun

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB