Menu
Sabtu, 26 Mei 2018
ILUSTRASI

KABARTIMUR.co.id,AMBON- Tapal Batas Kabupaten Buru dan Buru Selatan kini jadi sengketa dua kabupaten bertetangga. Kedua pemerintah daerah sama-sama mengklaim, dusun Batu Karang dan dusun Waehotong kampung lama. Tapi salah satu tua adat yang merupakan Raja Rehenshap Kaiyeli, Abdullah Wael menegaskan, dua dusun itu masuk wilayah Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

“Sudah sejak leluhur terdahulu, sejak Indonesia belum merdeka, dusun Batu Karang sudah masuk wilayah petuanan Rehenshap Kaiyeli. Begitu pun dusun Waehotong kampung lama, masuk pada wilayah rehenshap petuanan Leisela,” ungkap Abdullah, Rabu (17/1). 

Abdullah menjelaskan, hal itu sudah disampaikan beberapa waktu lalu dihadapan tim Kementerian Dalam Negeri saat kunjungan di kantor Kecamatan Waeapo yang juga dihadiri para Latupati dan kepala-kepala soa dari dari wilayah Kabupaten Buru maupun Buru Selatan. 

“Perbatasan Kaiyeli dan Macan Masirette itu sudah ada sejak matahari terbit di pulau Buru. Artinya sebelum Indonesia merdeka lagi, Batu karang sudah punya seorang penunggu. Bernama Yusuf Behuku, dengan gelar Tea Nelen,” papar Abdullah.

Menurut Abdullah, yang berhak memutuskan status satu daerah yang notabene tapal batas wilayah adat, hanya pemangku adat. “Tidak ada  siapapun atau pemerintah manapun yang memutuskan ulayat adat. Terkecuali Raja Petuanan yang akan memutuskan semua sengketa itu,” tegas Raja Kaiyeli itu.

Sebelumnya diberitakan, pada 4 April 2017 lalu, digelar rapat yang difasilitasi Kemendagri di Hotel Mercure Jakarta Pusat. 

Adu argumen dan saling klaim ditunjukan Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang bersengketa selama rapat berlangsung.

Pemkab Buru dan Pemkab Bursel diundang untuk membahas  batas wilayah yang hampir sembilan tahun belum juga terselesaikan. Pertemuan dipimpinan Direktur Topomini dan Batas Daerah Kemendagri Tumpak Simanjuntak.

Ketika itu, Bupati Bursel Tagop Soulissa dan Penjabat Bupati Buru Ismail Usemahu menyampaikan pikiran terkait masalah batas wilayah dua desa yang disengketakan, yaitu Waehotong Baru dan Batu Karang. Dua desa tersebut secara de jure dan de fakto  masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bursel.

Tumpak Simajuntak mengatakan, undang-undang pembentukan kabupaten Bursel, khususnya peta lampiran belum menegaskan secara jelas koordinat batas wilayah dua kabupaten itu. “Yang ada hanya pola garis batas. Itu yang perlu kita tegaskan,” sebutnya kepada wartawan usai rapat tersebut.

Kemendagri akan terus berupaya menyelesaikan batas wilayah dua kabupaten ini. “Bukan tidak ada upaya, tapi ada upaya yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku maupun pusat. Mungkin ada langkah-langkah lain yang belum dilakukan pada saat itu. Ini kita sudah upayakan beberapa tahun lalu dan itu yang kita sempurnakan,” tuturnya. (KTA)

 

BERITA LAINNYA

Ini Jadwal Mudik Lebaran Gratis di Maluku

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB

Dihadang, Demo HMI Sempat Ricuh

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB

Dua Spesialis Jambret di Ambon Ditangkap

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB

PDIP Malra Konsolidasi, Gelar Raker Diperluas

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB