Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Mereka mendesak agar pemerintah dapat segera menertibkan peredaran mercuri dan sianida di kawasan tersebut, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.

Puluhan warga adat dari Pulau Buru, Maluku, bersama LSM peduli lingkungan dan berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya menemui Plt  Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis, (8/3).

Dalam pertemuan itu, para tokoh adat dan pimpinan OKP ini meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera menertibkan aktivitas illegal di kawasan tambang emas Gunung Botak, di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru.

Mereka khawatir, aktivitas illegal di kawasan Gunung Botak akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat Buru di kemudian hari. Sebab kondisi linglungan di kawasan tersebut saat ini sudah sangat parah.

Para tokoh adat yang datang menemui Sahuburua ini diantaranya, Raja Kayeli yang memiliki petuanan di kawasan Gunung Botak Abdullah Wael, para kepala soa (pemangku adat), dan sejumlah perangkat desa di wilayah tersebut.

Camat Kayeli, Ismail Soamole juga ikut dalam rombongan tersebut bersama dengan, Ketua KNPI Kabupaten Buru, Muhamad Hamdani Jafar, Ketua HMI Cabang Namlea Akmal Mahtelu, Ketua PMII Cabang Nalea, Salamat Rahawarin, Ketua IMM Cabang Nalea, Dahlan Fatah, dan Ketua GMNI Namlea, Akbar Bugis.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, mereka mendesak agar pemerintah dapat segera menertibkan peredaran mercuri dan sianida di kawasan tersebut, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.

“Tadi kami bersama Pak Plt Gubernur Maluku, ada beberapa hal yang kami sampaikan tapi substansinya itu, kami tetap fokus pada instruksi Presiden Joko Widodo  saat datang ke Buru tahun 2015 lalu itu terkait penutupan Gunung Botak,”kata Ketua KNPI Kabupaten Buru, Muhamad Hamdani Jafar kepada wartwan di Kantor Gubernur Maluku.

Dia menjelaskan, aktivitas illegal di kawasan Gunung Botak saat ini sudah sangat meresahkan, sebab peredaran mercuri dan sianida sulit diatasi. Diapun meminta gibernur dan aparat berwenang agar dapat mengungkap dan menangkap para aktor yang selama ini bermain di gunung Botak.

 “Bapak Presiden sudah mengingatkan soal sianida dan mercuri di Gunung Botak, lalu dimana bapak-bapak kepolisian,  mengapa mercuri dan sianida sampai saat ini tidak bisa dideteksi siapa cukong dan otak dibalik peredaran mercuri dan sianida disana,” tanya dia.

Dia mengaku banyak hasil penelitian dari para ahli dan lembaga yang berkompeten menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Botak saat ini sangat parah, dan diperkirakan 10-15 tahun mendatang warga di Pulau Buru akan terkena dampak langsung dari aktivitas ilegal di Gunung Botak tersebut.

“Kami sangat khawatir dan sekaligus prihatin terhadap kondisi ini, kami khawatir dengan generasi di Pulau Buru, karenanya kami meminta agar aktivitas illegal disana dapat ditertibkan,”desaknya.

Dia juga mengingatkan untuk perusahan yang tidak memiliki izin operasi di kawasan Gunung Botak agar segera angkat kaki dari wilayah tersebut, sebab keberadaan perusahan yang tidak mengantongi izin akan menambah terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah itu.

“Bagi yang sudah mengantongi izin kami minta agar dapat memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk yang tidak mengantongi izin segera tinggalkan Gunung Botak,”katanya.

Sementara itu, Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Ruslan Soamole meminta pemerintah provinsi Maluku segera menertibkan aktivitas illegal di Gunung Botak sebab sampai saat ini, penambang illegal masih menggunakan system rendaman dan tong yang membutuhkan sianida dan mercuri.

“Peredaran mercuri dan sianida di Gunung Botak harus ditertibkan, masih banyak disana karena mereka menggunakan tong dan rendaman, dan itu sangat berpotensi merusak lingkungan dan juga mengancam keselamatan warga,”ujarnya.

Dia mengaku sangat kahwatir bencana kemanusiaan yang terjadi di Minamata, Japang akan terjadi di Kabupaten Buru mengingat penggunaan zat berbahaya berupa mercuri dan sianida saat ini sudah sangat diluar ambang batas dan sulit dikendalikan.

“Harus segera ditertibkan karena jika tidak bencana yang terjadi di Minamata bisa saja terjadi di Pulau Buru dan kita tidak menginginkan hal itu,”ujarnya.

Dia  mengancam jika aktivitas gunung botak dan peredaran sinida serta mercuri tidak juga ditertibkan, maka pihaknya bersama seluruh potensi yanga da di Kabupaten Buru akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

“Kami akan demo besar-besaran jika Gunung Botak tidak ditertibkan dari aktiviltas illegal,”ancamnya.

 Menurut mereka dalam pertemuan itu Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahubura telah berjanji akan menindaklanjuri persoalan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesiakan amsalah tersebut.“Alhamdulillah, Pak gubernur tadi mengaku akan menindaklanjuti tuntan kami,”kata Soamole. (MG6)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB