Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
RUSADI ADJIZ/KABARTIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Ambon, mendesak DPRD Maluku untuk menolak Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu itu, disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD Maluku, Kota Ambon, Kamis (8/3). 

Unjuk rasa yang di pimpin ketua PMII cabang Ambon Hamdi Tamnge dan koordinator aksi Basri Bin Acmad menilai UU MD3 sebagai bentuk otoriter wakil rakyat. UU tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Kami secara tegas menolak UU MD3 karena bertentangan dengan demokrasi di Indonesia,” kata salah satu orator dalam orasinya. 

Sambil membentangkan spanduk bertertulis “demokrasi mati di tangan DPRD”, PMII Kota Ambon menolak tegas Revisi UU MD3”, dan “DPR melacuri demokrasi Indonesia, tolak Revisi UU MD3”, para orator silih berganti menyampaikan aspirasi mereka. 

“Bapak anggota DPRD Maluku yang terhormat, kami hadir di sini untuk melakukan diskusi terkait dengan Revisi UU MD3 yang dilakukan oleh DPR RI. Kami menolak dengan keras revisi UU MD3 yang telah disahkan tersebut karena bertentangan dengan demokrasi di NKRI,” kata mereka.

Revisi UU MD3, kata mereka, sama halnya melakukan pembunuhan terhadap demokrasi di Indonesia. UU yang telah diubah, membuktikan wakil rakyat tak mau dikritisi oleh masyarakat dan dengan sendirinya membatasi hak rakyat. 

“Dalam pergerakan kami hari ini, tidak terkait dengan unsur-unsur politik lainnya. Apa yang kami lakukan ini merupakan murni dari hati kami untuk membantu rakyat,” teriak orator. 

Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yeremias yang menemui pengunjuk rasa menyampaikan, DPRD Maluku tidak berada dalam posisi pembahasan revisi UU MD3. 

Olehnya itu, Ia menghimbau pengunjuk rasa agar dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pengurus Besar PMII yang kemudian ditindaklanjuti kepada DPR RI.

“Sebelumnya saya mohon maaf, atas ketidak hadiran Ketua DPRD (Edwin Huwae) hari ini. Sebab, ketua sementara melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,” katanya. 

Untuk diketahui, lanjut Anos, pembahasan tentang revisi UU MD3 dilakukan DPR RI, sehingga DPRD Maluku, tidak pernah tahu dan masalah tersebut bukan tugas pokok pihaknya di daerah.

“Selain itu terkait dengan permintaan saudara semua mengenai dengan paripurna, kami tidak dapat melakukannya. Namun apa yang menjadi harapan saat ini, akan kami sampaikan kepada pimpinan kami,” tandasnya.

Sebelumnya, ada 5 poin tuntutan sikap yang dibacakan pengunjuk rasa dihadapan ketua Komisi C DPRD Maluku, yakni PMII Kota Ambon secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam Revisi UU MD3. Sebab, setiap warga negara berhak memberikan kritikannya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR dalam berbagai ekspresi apapun.

Selain itu, mereka juga mendesak Presiden RI Joko Widodo agar tidak menandatangani Revisi UU MD3, sebagai sikap politik untuk tidak mendukung revisi UU MD3, sekaligus bentuk keberpihakan kepada masyarakat. 

“PMII Kota Ambon mendesak Presiden untuk segara mengeluarkan Perpu pengganti UU MD3. Dan PMII Kota Ambon akan tetap beristikoma dalam memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh Revisi UU MD3, serta siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi dari revisi UU MD3 dalam memperjuankan keadilan,” pungkasnya. 

Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIT hingga pukul 13.00 WIT dijaga ketat aparat kepolisian dan berlangsung aman terkendali hingga massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (CR1)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB