Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
RUSADI ADJIZ/KABARTIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Kedatangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Ambon (7/3) diapresiasi. Termasuk penilaian menteri soal tingkat kemiskinan daerah ini, tertinggi di pedesaan. Tapi pemerintah pusat juga diingatkan merealisasikan janji-janji untuk Maluku. Salah satunya soal penambahan DAU yang memperhitungkan luas laut di tahun 2018.

Ketua Komisi A DPRD yang membidangi anggaran daerah Melkias Frans menagih janji Presiden Joko Widodo yang sudah tiga kali ke Ambon. Terakhir kali saat membuka sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon 24 Februari lalu, DAU ini kembali ditagih oleh Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua. 

Kepada Ketua DPR/MPR RI Setya Novanto yang masih menjabat ketika itu, dan ikut hadir di pembukaan Tanwir tersebut, Jokowi menyampaikan keinginan Assagaff dan Sahuburua itu.

“Walaupun, Pa Setnov sudah tidak menjabat, tapi janji DAU itu layak ditindaklanjuti. Sekarang kita pertanyakan kembali DAU yang dijanjikan untuk Maluku itu,” kata politisi Partai Demokrat itu dihubungi Kabar Timur, Kamis (8/3) melalui telepon seluler.

Bahkan nilai tambahan DAU yang diusulkan juga disebut-sebut kedua pasangan kepala daerah itu, kata Frans, sebesar Rp 700 miliar. Yang dijanjikan akan disikapi pemerintah pusat tahun ini.

“Tapi sampai hari ini seng ada kabar dari pemerintah pusat soal DAU yang beberapa kali sudah ditagih itu,” ujarnya.

Soal stetmen Menkeu terkait tingkat kemiskinan di Maluku tertinggi di wilayah pedesaan, menurut Frans tidak salah. Namun, itu juga salah satu alasan mengapa Maluku mengusulkan tambahan DAU.

Yakni kondisi geografis Maluku yang sebagian besar terdiri dari wilayah laut. Sehingga mengakibatkan high cost atau biaya tinggi, untuk melaksanakan program pembangunan di desa yang sebagian besar berada di wila   yah pesisir pulau-pulau.

Berharap pada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa juga tidak bisa. Karena implementasi program pemerintah pusat ini ternyata banyak menimbulkan polemik di desa. 

“Banyak Kepala-kepala desa itu masuk penjara karena tidak tahu administrasi. Honor yang cuma Rp 200 ribu itu, bagaimana kepala desa seng korupsi?” imbuhnya.

Terpisah Direktur Moluccas Freedom Institute (MFI) Faizal Yahya Marasabessy dimintai pendapatnya soal optimisme Pemda Provinsi Maluku terhadap tambahan DAU, mengaku ragu terhadap komitmen pemerintah daerah.

Menurutnya, pengelolaan dana pusat harus diikuti oleh komitmen yang kuat dari pihak Pemda. Banyaknya peringkat disclaimer dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan Pemda Maluku maupun Pemda Kabupaten/Kota yang perlu dicermati. 

Kelirunya eksekutif menerapkan politik anggaran, di lain pihak, legislatif atau lembaga DPRD juga tak bertaring mengawal anggaran yang digunakan oleh Pemda. “Banyak program pembangunan tidak tepat sasaran di daerah. Ini karena DPRD Provinsi Maluku maupun DPRD Kabupaten/Kota gagal melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan anggaran tersebut oleh eksekutif,” katanya. (KTA)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB