Menu
Rabu, 25 April 2018
Ilustrasi

KABARTIMUR.co.id,NAMLEA – Polres Kabupaten Buru menaikkan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),  “naik kelas” dari penyelidikan ke penyidikan.

Potensi kerugian negara dari perkara ini ditaksir mencapai lebih Rp 1 miliar. Naik “kelas” dari penyelidikan ke penyidikan setelah penyidik Polres Buru melakukan gelar perkara.  

Kapolres Pulau Buru, AKBP Adityanto Budhi Satrio melalui Kasat Reskrim AKP M. Riyan Citra Yudha, beberapa bulan terakhir mengatakan, penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti dugaan korupsi dana hibah Panwas Buru.

Selama proses penyelidikan, penyidik telah memanggil dan mengorek keterangan 40 orang saksi. Termasuk tiga mantan komisioner Panwas Buru, yakni; Mustofa Latuconsina alias Mus, Hasia Fatsey alias Cia dan Fathi Haris Thalib alias Adi.

Ikut diperiksa mantan Sekretaris dan mantan Bendahara Panwas Buru, Abdullah Hiku dan Cundy Azis. Sejumlah anggota Panwas Kecamatan juga ikut dimintai keterangan.

Setelah mengantongi keterangan saksi dan bukti-bukti, penyidik melakukan gelar perkara, Rabu (11/4). “Hasilnya, kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Yudha di Namlea, Kamis (12/4).

Dalam gelar perkara, penyidik memaparkan dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah oleh oleh Panwas Buru yang bersumber dari APBD mendekati Rp 6 miliar di dua tahun anggaran.

Dana hibah dialokasikan APBD murni tahun anggaran 2016 sebenarnya hanya sebesar Rp450 juta. Tapi diakomodir lagi di APBD Perubahan 2016 Rp 2,55 miliar. Dan di APBD murni tahun 2017 sebesar Rp 3 miliar.

Pasca ekspose perkara, penyidik akan kembali memeriksa saksi-saksi. Polres Pulau Buru juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Lembaga auditor itu akan diminta melakukan audit investigasi untuk memastikan angka riil kerugian negara di kasus ini.

“Kita baru hitungan kasar kerugian negara Rp 1 miliar lebih. Nanti saat koordinasi dengan BPKP, (nilai kerugian negara) bisa saja berkurang atau bertambah. Kita belum tahu, karena BPKP yang nanti menghitung angka pasti kerugiannya,” papar Yudha.

Dalam proses penyelidikan beber dia, penyidik menemukan bukti adanya mark up (penggelembungan) harga yang merugikan negara sampai Rp 1 miliar lebih. Itu diperoleh saat pemeriksaan dokumen kros cek di lapangan serta pemeriksaan 40 saksi.

Penggelembungan harga terbesar adalah biaya sewa kendaraan roda empat dan biaya perjalanan dinas, mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan di biaya makan, pengadaan alat tulis kantor dan lain sebagainya nilai mark upa masing-masing mencapai puluhan juta.

Siapa calon tersangka? Yudha masih menolak membukanya karena masih menunggu audit BPKP. “Kita akan melihat kepastian nilai kerugian negaranya saat selesai dihitung BPKP. Setelah itu kita menetapkan tersangka,” janji perwira tiga balak di pundaknya itu.

Meski menutup rapat nama-nama calon tersangka, penyidik sudah mengetahui aliran dana ini mengalir kepada siapa saja. “Calon tersangkanya juga sudah pasti ada, cuma kita belum tetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.

Sementara sumber Kabar Timur mengungkapkan, praktik korupsi di tubuh Panwas saat pilkada Buru tahun 2017 lalu dilakukan secara sistimatik. Nilai dana hibah diplot sebesar Rp 6 miliar bertujuan untuk “menyenagkan” tiga komisioner Panwas Buru dan kroni-kroninya. Ketika Pilkada Buru selesai, anggaran tidak terpakai masih tersisa Rp 1 miliar lebih.

Untuk “merampok” anggaran sisa itu, Ketua Panwas Buru Mus Latuconsina diduga menyetujui dibuatnya laporan fiktif. Laporan itu disusun di salah satu hotel di Kota Ambon. Pegawai staf Sekretaris DPRD Bursel turut diboyong untuk dimintai pendapat dan bantuan membuat laporan fiktif.

Laporan fiktif rampung, anggaran sisa Rp 1 miliar dikorupsi berjamaah. Dana dibagi-bagikan dan mengalir ke kantong pribadi sejumlah oknum. “Mantan bendahara yang tahu uang itu mengalir ke kantong siapa. Saat penyidik selesai memeriksa Mus Latuconsina dan memanggil lagi Cundy Azis untuk mengkonfrontir dengan penjelasan Mus, dia sudah tidak mau datang. Mungkin ada yang mengajarnya,” beber sumber di Mapolres Buru.

Dia menyayangkan sikap Cundy yang kurang kooperatif, karena dianggap merintangi proses penyelidikan. “(kasus) kini sudah naik ke penyidikan, bila dipanggil lagi tidak mau datang, penyidik melakukan upaya paksa. Bila perlu menahan saksi yang mempersulit penyidikan,” tegas sumber. (KT)

BERITA LAINNYA

Bendera RMS Ditemukan di Pantai Hulaliu

Rabu, 25 April 2018, 00:49 WIB

Tim Reskrimsus Geledah Kantor Bupati Buru

Rabu, 25 April 2018, 00:49 WIB

Hari Ini KPU Tetapkan DPT Pilgub

Rabu, 25 April 2018, 00:49 WIB

Divonis 5 Tahun, Narapidana Dirawat di RSJ

Rabu, 25 April 2018, 00:49 WIB

Bos “Remaja Indah” Dihukum Bayar Pesangon

Rabu, 25 April 2018, 00:49 WIB

Ini Tiga Kabupaten Penunggak Raskin Terbesar

Rabu, 25 April 2018, 00:49 WIB