Menu
Kamis, 24 Mei 2018
ist

KABARTIMUR.co.id,AMBON - KABARTIMUR.co.id,Tim Ditreskrimsus Polda Maluku menggeledah kantor bupati Buru, Selasa (24/4). Penggeledahan dipimpin Kanit Subdit III Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Lorens Werluka.

Mengenakan ja­­­­­ket ber­­­warna merah ber­­tuliskan Direktorat Kri­minal Khusus, tim mensasar dan meng­geledah ruang kerja Bendahara Rutin Pemerintah Kabupaten Buru, La Joni Ali. Penggeledahan nyaris tak diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Buru.

Pengeledahan disertai penyitaan dokumen itu berlangsung saat jam kerja PNS telah berakhir. Pemkab Buru menerapkan enam hari kerja mulai pukul 08.00-13.45 WIT. Proses  penggeledahan dan penyitaan berlangsung singkat tak lebih dari 30 menit sejak pukul 14.30 WIT.

Tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku tiba di Namlea Selasa pagi dengan pesawat Wings Air. Dari bandara, tim menuju Mapolres Pulau Buru. Mereka melaporkan kedatangan kepada Kapolres dan meminta bantuan pengamanan sebelum menggeledah Kantor Bupati Buru.

Tiba di kantor bupati, suasana kantor terlihat sepi. Kantor Bupati hanya “ditunggui” Asisten II Pemkab Buru Abas Pelu dan Asisten III Mansur Mamulaty.

Setelah menjelas maksud kedatangan, tim Ditreskrimsus menuju ruang kerja La Joni Ali. Saat itu, La Joni masih berada di ruangannya. Penggeledahan dilakukan tertutup. Sejumlah tamu yang hendak menemui La Joni memilih pulang begitu mengetahui keberadaan penyidik di ruang kerjanya. Saat proses penggeledahan hampir selesai, Asisten III Mansur Mamulaty mendatangi ruang kerja La Joni. Dia sempat menyaksikan penggeledahan.

Sejumlah dokumen yang disita diangkut dalam kardus dan tas plastik. Penggeledahan dan penyitaan terkait perkara dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di sekretariat Pemkab Buru. Disinyalir SPPD fiktif dianggarkan selama tiga tahun 2015-2017.

Dokumen yang disita juga terkait korupsi uang makan dan minum di Sekretariat Pemkab Buru sejak tahun anggaran 2015 sampai 2017. Belum diketahui pasti besaran nilai anggaran dari dua item proyek tersebut. Namun ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Anggaran di Sekretariat dikelola oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff dan Bendahara Rutin, La Joni Ali. Assagaff merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA). Dia menjabat Sekda tahun 2014, menggantikan Ajit Soulissaa yang meninggal dunia. Sementara La Joni menjabat Bendahara Rutin lebih 14 tahun.

Ketika penggeledahan berlangsung Bupati Buru Ramli Umasugi tidak berada di kantornya. Orang nomor satu di bumi Bupolo itu berada di Kecamatan Waplau. Dia menyerahkan SK Penjabat Kepala Desa Waplau.

Sementara Sekda Buru Ahmad Assagaff sedang berada di luar kota. Dia dikabarkan akan kembali ke Namlea, besok. Setelah proses penggeledahan dan penyitaan berakhir, La Joni digelandang ke Mapolres Buru untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik juga memboyong dokumen yang disita ke Mapolres Buru.

Dicegat awak media soal penggeledahan di ruang kerjanya, La Joni Ali bungkam. Saat proses pemeriksaan La Joni baru berlangsung, Abas Pelu dan Mansur Mamulaty datang ke Mapolres Buru sekitar pukul 15.30 WIT.

Kedatangan dua pejabat itu rupanya diutus Bupati Ramli. Rencana keduanya menemui Lorens Werluka, ketua tim gagal. Werluka lebih memilih memantau proses pemeriksaan La Joni Ali dari pada menemui kedua pejabat tersebut.

Pelu dan Mamulaty mengaku diutus bupati untuk menjelaskan kesalahpahaman hingga dilakukan penggeledahan di kantor bupati. Menurut Pelu ada surat yang dikirimkan Ditreskrimsus Polda Maluku ke Bupati Buru untuk memanggil Sekda Ahmad Assagaff dan Bendahara Rutin La Joni Ali. Keduanya diagandekan diperiksa sebagai saksi, Senin (23/4) tapi mangkir.

Namun, kata Pelu, surat panggilan itu diserahkan anggota Satpol PP ke ke ajudan Bupati dan bupati tidak mengetahuinya.

Pantauan kabar Timur, pada pukul 17.45 WIT, penyidik Ditreskrimsus masih mencecar La Joni dengan sejumlah pertanyaan terkait kasus SPPD fiktif dan uang jamuan (makan dan minum) di sekretariat Buru. Selama pemeriksaan berlangsung, La Joni didampingi kuasa hukumnya M. Thaib Warhangan.

Thaib enggan berkomentar banyak seputar pemeriksaan kliennya. “Hanya dimintai keterangan biasa, saya yang mendampingi,” jelas Warhangan.

Kapolres Pulau Buru, AKBP Adithyanto Budi Satrio mengatakan, anggotanya hanya diminta memback up tim Ditreskrimsus Polda Maluku selama proses penggeledahan di kantor bupati.

Diakui, penggeledahan terkait kasus dugaan penyalahgunaan SPPD fiktif dan lumsum/uang makan di sekertariat daerah. Kapolres tidak merinci lebih lanjut soal kasus itu. Namun kata dia, kasus tahun 2015 dan tahun 2016 sudah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku. “Tahun 2017 sementara diaudit,” kata Kapolres.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat yang dihubungi mengakui tim Ditreskrimsus menggeledah kantor Bupati Buru. Soal kasus apa terkait penggeledahan itu, Ohoirat menolak berkomentar.

Begitu juga dengan Direskrimus Polda Maluku Kombes Pol Firman Nainggolan. Perwira tiga melati di pundak itu masih enggan berkomentar. “Saya belum dapat laporan (terkait penggeledahan dan pemeriksaan La Joni) dari tim di Namlea,” katanya dihubungi Kabar Timur, tadi malam.

Namun sumber Kabar Timur mengungkapkan, penggeledahan disertai penyitaan dokumen ini untuk mengumpulkan bukti-bukti perkara dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum di Sekretariat Pemkab Buru. Penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menaikkan penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Kabarnya, tim penyidik telah mengantongi sejumlah nama calon tersangka, dua diantaranya Sekda dan bendahara rutin Kabupaten Buru.

Namun ketika dua nama calon tersangka itu, sumber enggan buka-bukaan. “Nanti saja tim masih mengumpulkan bukti-bukti. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam proses penyidikan ini kami akan menetapkan tersangka,” ujar dia.

Untuk pengembangan penyidikan, tim Ditreskrimsus akan melakukan pemeriksaan “marathon” selama berada di Namlea, ibukota Kabupaten Buru. Sejumlah pihak akan diperiksa sebagai saksi. Tim juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekda Buru Ahmad Assagaff yang sebelumnya mangkir pada Senin (23/4). “Ya, siapa-siapa yang mengetahui hal ini akan kami periksa,” kata sumber. (CR1)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB