Menu
Kamis, 22 Juni 2017
ILUSTRASI

KABARTIMUR.co.id,TERNATE - Panitia pansus LKPJ DPRD Kota Ternate, Maluku Utara kembali mengangkat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), mengingat DPRD Kota Ternate banyak menerima keluhan masyarakat setempat.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahruddin di Ternate, Senin mengatakan tahun 2016 Kota Ternate dapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bantuan stimulant perumahan swadaya.

“Tahun 2016 koordinasi ada di Dinas PU, di tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan pemukiman, tapi masyarakat menyampaikan ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, ketika pansus yang dipimpin Mubin A Wahid melakukan kunjungan kerja ke Dinas PU dalam rangka meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas LKPJ Walikota Ternate tahun 2016.

“Masing -masing KK misalnya mendapatkan Rp 15 juta per rumah tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk material seperti semen, pasir dan kayu,” katanya.

Dia mengakui, Komisi III DPRD Kota Ternate akan memanggil Dinas Perumahan dan Pemukiman dan kami akan rapat konsultasi dengan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi karena pengelolaan dibawa Satker Provinsi Malut.

Junaidi menyatakan, rata-rata penerima bantuan, rumah tangga yang mendapatkan bantu an Rp 15 juta tadi mengalami hal yang sama. “Tidak sesaui spesifikasi, semen kurang, kayu kualitas rendah, pasir kurang. Ini yang perlu difasilitasi komisi III,” ujarnya.

BSPS tahun 2016 kurang lebih Rp 7 miliar, sedangkan BSPS 2017 belum ada penetapan dari provinsi.

“Sementara masih identifikasi berapa jumlah unit rumah yang akan diberikan bantuan itu masih dalam tahapan identifikasi dan kami tidak mau terulang di tahun 2017,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PU Kota Ternate, Risval Tri Budianto ketika dihubungi mengatakan, hanya menyediakan data tapi yang mendistribusikan bantuan tersebut Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara sebagai pengelola BSPS dari Kementerian PUPR.

“Kami hanya memberi data penerima program bantuan stimulant perumahan swadaya, sedangkan Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi yang mendistribusi material ke penerima melalui toko penjual bahan bangunan,” katanya. (AN/KT)

BERITA LAINNYA