Menu
Selasa, 12 Desember 2017
IST

KABARTIMUR.co.id,Ternate,  - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengupayakan untuk mengekspor komoditas ikan langsung dari Pelabuhan Malut untuk menggenjot pendapatan bagi daerah.

"Selama ini yang diekspor dari Malut hanya hasil pertambangan atau mineral, namun untuk hasil alam yang lain seperti perkebunan, perikanan, kehutananan, dan lainnya diekspor dari luar Malut, seperti Manado, Makassar, dan Surabaya, sehingga beberapa daerah tersebut mendapatkan manfaat ganda," kata Wakil Gubernur Malut M Natsir Thaib, di Ternate, Selasa.

Menurutnya, upaya ekspor ikan yang digagas oleh Perwakilan Bank Indonesia Malut dan Kantor Pabean Bea dan Cukai Ternate dinilai sangat tepat, apalagi upaya ekspor yang dilakukan langsung dari Malut.

Karena itu, rencana ini menjadi langkah awal yang baik bagi perekonomian Malut, khususnya untuk komoditas perikanan.

"Jika ekspor dilakukan langsung dari pelabuhan di Ternate, maka kita bisa mendaptkan pajak ekspor dan jika selalu dari Makassar atau Surabaya maka Malut yang akan selalu merugi, apalagi pajak yang kita dapat dari ekspor akan mempengaruhi dana alokasi umum," ujarnya pula.

Sedangkan untuk kesiapan ekspor, dia menjelaskan, saat ini Malut sudah sangat siap untuk melakukan ekspor, mengingat jika dilihat dari prasarana, Pelabuhan Ternate juga telah siap, dan sekarang ini hanya tinggal keinginan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Perdagangan, perbankan dan instansi lainnya.

"Kita memulai dari hasil kelautan, jika ekspor ini berjalan dengan baik, maka akan merambah hasil komoditas lain seperti perkebunan dan kehutanan, mengingat untuk hasil perkebunan seperti kelapa saat ini diminati pasar di Eropa, sekarang tinggal bagaimana para investor dapat mengolahnya," katanya pula.

Menurut Natsir, ekspor ikan Malut sudah sangat siap, apalagi bahan bakunya ikan tuna di Malut ini sangat berlimpah.

Selain itu, Malut juga memiliki ikan tebu yang begitu banyak, tinggal membina para nelayan agar masuk dalam unit-unit usaha seperti koperasi atau UMKM.

Ia menyatakan, dengan begitu akan terlihat apa kekurangan para pelaku usaha atau nelayan ini, baik modal, menajemen dan lainnya, sehingga pemerintah daerah melalui perbankan akan mendorongnya.

"Jika mereka kekurangan modal, maka akan dibantu, namun jika kekurangan manajemen, maka akan dilakukan pelatihan oleh pemerintah daerah," kata Ketua DPD Partai Hanura itu pula. (AN/KT)

Sumber : ANTARA
BERITA LAINNYA

Yayasan Darusallam Menggugat Menristek

Selasa, 12 Desember 2017, 11:26 WIB

Gerindra Diminta Tidak “Maraju” Tinggalkan MI

Selasa, 12 Desember 2017, 11:17 WIB

Sahran Umasugi Cs Bakal Diperiksa Lagi

Selasa, 12 Desember 2017, 11:13 WIB

Sidang Pasangan “HEBAT” Berlanjut

Selasa, 12 Desember 2017, 11:08 WIB

Penumpang Pesawat Batik Air Tewas Saat Mengudara

Selasa, 12 Desember 2017, 11:01 WIB

APBD Disahkan di Hari Libur, DPRD Protes

Selasa, 12 Desember 2017, 10:55 WIB