Menu
Minggu, 25 Pebruari 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,TERTNATE, - Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara (Malut), Kaimudin Haris mengharapkan pengangkatan pejabat struktural di Pemprov itu tidak didasarkan pada kepentingan politik menghadapi pelaksanaan pilkada 2018.

“Pengangkatan pejabat struktural yang didasarkan pertimbangan seperti itu tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan tetapi juga menghambat terwujudnya birokrasi yang sehat,” katanya di Ternate, Sabtu.

Selain itu, kata Kaimudin, pejabat struktural yang diangkat atas dasar kepentingan politik tidak akan menunjukkan kinerja yang baik, karena yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana melaksanakan tanggung jawab politik yang dibebankan kepadanya.

“Akibatnya berbagai program kerja yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin pejabat tersebut tidak akan berjalan dengan baik, imbasnya masyarakat tidak akan menikmati pembangunan yang menjadi hak mereka,” ujarnya.

Menurut dia, pengangkatan pejabat struktural di Pemprov Malut, terutama untuk pejabat eselon II memang menjadi hak prerogatif gubernur, tetapi dalam melaksanakan hak itu harus tetap berpedoman pada regulasi yang ada.

Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Kaimudin, disebutkan secara gamblang persyaratan dalam pengangkatan pejabat struktural, seperti standar pangkap, jenjang jabatan dan konpotensi, serta harus menjalani seleksi melalui lelang jabatan.

“Tetapi regulasi yang diamanatkan dalam UU ASN itu belum sepenuhnya dilaksanakan Pemprov Malut, bahkan beberapa pejabat yang sebelumnya diketahui melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewenangannya, tetap dipertahankan,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengatakan semua pengangkatan pejabat struktural dilingkup Pemprov Malut. (AN/KT)

Sumber : ANTARA
BERITA LAINNYA

KPU Maluku “Bidik” Kelompok Marjinal

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Oknum TNI Ngamuk di Bandara Pattimura

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Yunus Serang “Diserang” Isu Dana Abadi

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

452 Pulau di Maluku Belum Miliki Nama

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Idris Rolobessy: Ini Kriminalisasi!

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB

Pembuat Ijazah Palsu Divonis 5 Tahun

Jumat, 23 Pebruari 2018, 00:25 WIB