Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,TERNATE - Puluhan saksi untuk tersangka gratifikasi Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan terkait mega proyek di Balai Jalan dan Jembatan Maluku-Maluku Utara, di Mako Brimob, Polda Maluku, 9 Februari 2018, lalu, bakal melebar hingga ke Papua, menyusul penyidik KPK menyita “buku sakti” seorang pengusaha yang akrab disapa Rino dalam pemeriksaan tersebut. 

“Buku sakti” atau catatan keuangan perusahaan milik Rino, jadi bukti baru KPK membongkar skandal  mega proyek di Balai Jalan dan Jembatan di Papua. Skandalnya mirip seperti di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku-Maluku Utara di Pulau Seram, Maluku, yang telah menjerat sejumlah politisi di Komisi V Senayan Jakarta.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik KPK untuk tersangka Bupati Haltim Rudi Erawan, selain sejumlah pejabat di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku-Maluku Utara, juga sejumlah pengusaha ikut dimintai keterangan oleh penyidik KPK, di Mako Brimob Polda Maluku itu. 

Sejumlah pengusaha jasa konstruksi yang selama menjadi mitra Balai Jalan dan Jembatan, Maluku dan Maluku Utara yang diperiksa itu diantara, Charles Fransz dari CV Putera Mandiri dan Komisaris PT Papua Putra Mandiri, Hanock Setiawan alias Rino. 

Catatan keuangan atau “buku sakti” perusahaan milik Rino ini, akan menjadi pintu masuk bagi KPK membongkar skandal yang sama terjadi di Maluku. Pasalnya, lanjut sumber itu, terdapat catatan aliran dana jumbo ke sejumlah pihak. 

“Salah satunya pengakuan Rino membarikan dana kepada Sutardy yang bertindak selaku PPK di Papua sebesar Rp 2 miliar,”ungkap sumber itu, seraya menambahkan bahwa dana Rp 2 miliar juga tercatat dalam catatan berupa buku yang ikut disita KPK.

Sutardy  pernah menjadi Satker Pulau Seram di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku-Maluku Utara. Saat ini, kembali lagi bertugas di Balai Jalan dan Jembatan, di Manokwari, Papua Barat.

Selain Sutardy, Rino dalam catatannya mengungkap adanya fee 9,5 persen dari total anggaran proyek yang diurus di Komisi V DPR-RI. “Total dananya saya tidak tahu. Tapi, coba dikonfirmasi ke KPK. Karena bukti-bukti setoran yang ada pada buku catatan Rino, untuk fee 9,5 persen yang diberikan kepada BMW anggota DPR-RI, telah disita KPK,” bebernya.

Dia mengaku, akan mengecek total anggaran mega proyek yang disetor ke komisi V DPR-RI, 9,5 persen jumlah berapa duit. “Saya pastikan jumlah besar. Tapi nanti saya cek kepastiannya. Tapi, yang tahu pasti penyidik KPK. Karena semua tertulis lengkap dalam catatan keuangan Rino itu,” sebutnya.

Rino, lanjut dia, diakhir pemeriksaan penyidik KPK, sekitar pukul 22.00 WIT, hampir menagis dan  sempat menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Rino itu, sampai hampir menagis dan sempat menolak tanda tangani BAP,” kata sumber itu. 

Rino sendiri awalnya mitra Balai Jalan dan Jembatan di Papua.  Saat ini, Rino konsentrasi pull di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku-Maluku Utara. Bergesernya Rino ke Maluku juga atas arahan dari BMW salah satu anggota DPR-RI, Dapil Papua Barat, yang kini sudah digeser ke komisi VI DPR-RI. Benarkah?

Hingga berita ini diturunkan, BMW alias Michael Watimena yang dihubungi Kabar Timur, belum terhubung. (MG5)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB