Menu
Kamis, 23 November 2017

KABARTIMUR.co.id, TIMIKA - Ribuan Karyawan mogok PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kon­traktor di lingkungan Freeport me­ngan­cam akan perpanjangan mogok kerja yang jika hingga akhir Juni ini belum ada kesepakatan antara pihak manajemen dan serikat pekerja.

“Kalau sampai 30 Juni belum ada kesepakatan tentang persoalan ketena­ga­kerjaan antara serikat pekerja dan mana­jemen, maka kami akan perpanjang mo­gok kerja selama satu bulan lagi terhitung mulai dari 1-30 Juli,” kata Ketua PC SPKEP-SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai saat dihubungi dari Timika, Rabu.

Kurang lebih 3.000-an karya­wan di lingkungan PT Freeport In­donesia pada 1 - 31 Mei lalu mela­kukan mogok kerja sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan manajemen PT Freeport Indonesia yang pada saat itu dini­lai merugikan karyawan karena me­rumahkan karyawan secara sepihak hingga berbuntut pada PHK ribuan karyawan.

Aksi mogok kerja dengan hara­pan pihak manajemen mem­peker­jakan kembali karyawan yang telah dirumahkan maupun di PHK sampai akhir Mei tidak membuahkan ha­sil. Aksi demonstrasi yang dila­ku­kan beberapa kali oleh karya­wan Freeport di Mimika dan pertemuan-pertemuan dengan pi­hak manajemen Freeport yang di­fa­si­litasi pemkab setempat juga sama-sama tidak berujung pada kata sepakat.

Akhirnya SPKEP-SPSI Mimi­ka memperpanjang mogok sela­ma sebulan terhitung 1-30 Juni ini dengan tujuan yang sama yai­tu mempekerjakan kembali ri­buan karyawan yang hingga kini ke­hilangan pekerjaan atau dinyata­kan oleh manajemen Freeport telah melakukan PHK secara sukarela karena tidak mangkir kerja sama lima hari berturut-turut dan tidak mengindahkan panggilan kembali bekerja oleh manajemen.

Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bah­wa persoalan ketenagakerjaan di Mimika yang melibatkan manaje­men Freeport dan para karyawan diserahkan ke pemerintah pusat.

Eltinus mengatakan pihaknya tidak bisa menyelesaikan persoalan ter­­sebut lantaran manajemen Free­­port memiliki aturan sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihaknya.

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh berbagai pihak ter­masuk DPRP Papua yang meng­anggarkan pertemuan dengan mem­­pertemukan dua pihak di Jayapura beberapa waktu lalu.

Sayangnya agenda tersebut ditunda lantaran manajemen Free­port tidak memenuhi undangan Komisi A DPRP Papua tersebut dengan alasan tertentu. Pertemuan diagendakan kembali pada 10 Juli mendatang yang diperkirakan akan dihadiri juga oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. (AN/KT)

Sumber : ANTARA
BERITA LAINNYA

Kecermatan dalam Memilih Kata

Rabu, 22 November 2017, 01:24 WIB

3 Negara Lirik Pelabuhan Kontainer Tulehu-Waai

Rabu, 22 November 2017, 01:20 WIB

Bau Korupsi “Sampah” Terkuak di Pemkot Ambon

Rabu, 22 November 2017, 01:16 WIB

Ambon Disiapkan Jadi Sentra Ikan Hias Laut

Rabu, 22 November 2017, 01:12 WIB

Cemburu, Tukang Ojek Bakar Salon Waria

Rabu, 22 November 2017, 01:11 WIB

Jantje Ciptabudi Caretaker FISIP Unpatti

Rabu, 22 November 2017, 01:07 WIB