Menu
Kamis, 23 November 2017
| Sumber Foto:IST

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Pendekatan geografi di Indonesia bersifat parsial ekonomi atau segmental.

Dampaknya, terjadi disparitas geografis atau adanya ketidakadilan dan kesenjangan sosial antar kewilayahan.

Demikian disampaikan Prof. Dr. Suratman W., M.Sc,  pakar Ilmu Perencanaan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), di sela Seminar Nasional yang digelar Program Studi Geografi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Sabtu (7/10).

Menurut Suratman, disparitas dapat ditemukan dari segi pembangunan, infastruktur, fasilitas, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pembangunan di wilayah Ibu Kota Jakarta berbanding terbalik dengan Provinsi Maluku. “Yang maju (akan terus) maju, yang tidak (akan tetap) tidak berkembang. Sehingga terjadi disparitas geografis. Daerah yang luas investasi seperti Jakarta akhirnya hancur. Sementara di sini (Maluku), apalagi Papua, (terus menjadi) terpencil,” ungkap Suratman di Aula PGSD Unpatti.

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin mengalami peningkatan dengan adanya sejumlah inovasi, khususnya di bidang teknologi. Meningkatnya inovasi teknologi kekinian seperti media sosial, harus bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan suatu wilayah yang kaya akan panorama keindahan atau di bidang pariwisata. Jika inovasi ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, Maluku khususnya akan mengalami ketertinggalan.

“Jadi untuk menjual Molluccas (Maluku), Teluk Ambon yang berjaya ini, cukup dengan inovasi (melalui) instagram, youtube dan video. Maka orang sudah pada datang (ke Maluku). Itu peran inovasi jukrir. Kalau kita tidak di situ (gunakan medsos), udah (maka) kita ditinggal,” kata Suratman.

Geografer merupakan orang yang menjalankan ilmu geografi, yakni suatu ilmu pengetahuan bersifat holistik, sintetis dan kewilayahan atau mempelajari tentang lokasi serta persamaan, perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan bumi.

Olehnya itu, ujar Suratman, peran geografer sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan memberikan solusi kepada pemerintah. “Solusi yang diberikan adalah keadilan pembangunan di wilayah agar semua masyarakat, penduduk menikmati sesegera mungkin. Itu tugas geografer, sehingga kita itu mengkritik (pemerintah) secara akademik,” jelasnya.

Analisa dan solusi yang dikeluarkan harus dilandasi dengan sejumlah fakta di lapangan. Apa yang masih kurang dan belum ada di Maluku harus diusulkan melalui analisa berkelanjutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari berbagai sudut.

“Kita membutuhkan fakta fakta, di sana miskin, di sana tidak ada fasilitasinya, disana tidak ada fasilitas perbankan, kesehatannya tidak ada, pengobatan susah, pendidikan masih ada kesenjangan, ini menjadi PR-nya geografer,” tandas Suratman. Ketua Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, DR. Aminudin Afandhi menjelaskan secara umum, Indonesia, Maluku dan Ambon khususnya harus dilihat dari sudut pandang ke depan sehingga hingga kini sudah terkonsep.

“Kita bisa mensejahterakan masyarakat tidak hanya untuk hari ini tapi kita juga bicara untuk generasi selanjutnya atau dalam bahasa akademik (disebut) pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia melihat, hampir di semua daerah, seperti terbaca di media cetak, kasus meletusnya Gunung Agung, Bali, harusnya telah diketahui. Selain itu, geografer sudah siap untuk meresponi berbagai fenomena yang terjadi.

“Kita orang akademik lebih siap untuk merespon, kejadian yang sama harus bisa kita pelajari dan membuat model dari kejadian yang sama itu tidak terulang lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, lingkungan beauties, sosial, atau terjadinya kemacetan dalam sebuah wilayah solusinya bukan menghentikan pertambahan kendaraan atau mengurangi transportasi. “Tapi kita harus bisa menyiapkan konsep bagaimana kemajuan itu memberikan kesejahteraan maksimal sekaligus bisa mengurangi bahkan kita bisa menzerokan tentang dampaknya,” kata Aminudin.

Zaman dulu, kata Aminudin, ada bahasa orang tua yang dikenal bersahabat dengan alam atau dengan istilah kampus disebut pendekatan ekosistem. Pendekatan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, tapi harus secara keseluruhan.

“Sebut saja kalau kita ada di perairan, di situ ada reparian, delta ada sungai. Kita melihat secara keseluruhan. Kita tidak bisa melihat hutan, hutan sendiri. Melihat kota, kota sendiri, karena ada benang merah yang saling terkait,” ujarnya.

Wakil Dekan FKIP Unpatti, Prof. J. Anakototi mengatakan, tujuan seminar ini untuk menghasilkan rumusan model dan strategi pembangunan berkelanjutan di Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan.

Seminar bertujuan sebagai wadah pertemuan geografer dan pemerhati ilmu geografi dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan Maluku, khususnya.

"Saya minta agar peserta dapat mengetahui dan memahami fungsi dan perannya sebagai seorang geografer yang tanggap dan memiliki sense of belonging, sense of participation, dalam pembangunan bangsa dan negara secara umum," pintanya.

Seminar nasional mengusung tema; "Peran Geografer dan Pengembangan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan (Saintis, Praktis, dan Edupreneur).

Sebanyak tiga narasumber dan 10 pemateri memaparkan materi tentang geografi dan peran geografer kepada ratusan mahasiswa. Keynote speaker seminar, yakni DR. Aminudin Afandhi, Prof. DR. Suratman, dan Guru Besar FKIP Unpatti Ambon, Prof. DR. M. Salakory. (CR1)

BERITA LAINNYA

Kecermatan dalam Memilih Kata

Rabu, 22 November 2017, 01:24 WIB

3 Negara Lirik Pelabuhan Kontainer Tulehu-Waai

Rabu, 22 November 2017, 01:20 WIB

Bau Korupsi “Sampah” Terkuak di Pemkot Ambon

Rabu, 22 November 2017, 01:16 WIB

Ambon Disiapkan Jadi Sentra Ikan Hias Laut

Rabu, 22 November 2017, 01:12 WIB

Cemburu, Tukang Ojek Bakar Salon Waria

Rabu, 22 November 2017, 01:11 WIB

Jantje Ciptabudi Caretaker FISIP Unpatti

Rabu, 22 November 2017, 01:07 WIB