Menu
Sabtu, 18 November 2017
Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulisa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky didampingi Kepala Dinas PU Abdurahman Soulisa meninjau pembangunan gedung VVIP untuk penyelenggaraan MTQ Provinsi Maluku di Namrole, belum lama ini | Sumber Foto:Kabar Timur/Marlon Sahetapy

KABARTIMUR.co.id, NAMROLE - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan akhirnya memutus kontrak kerja PT Delima Emas Gas Indo.

Perusahaan jasa konstruksi itu dianggap tidak becus menangani proyek kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan di kawasan kilometer Dua, Kota Namrole.

Pemutusan kontrak kerja ini disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kantor DPRD Agus Mahargianto didampinggi Kepala Bidang Bina Mirga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Joseph Hungan.

Perusahaan yang dipimpin Hasdi Anafi terkena penalti setelah PPK Kantor DPRD Bursel kecewa dengan  hasil pekerjaan lanjutan multi years tahun anggaran 2016. Dari pagu anggaran sebesar Rp  5, 6 miliar yang terserap hanya Rp 1, 4 miliar.

Dijelaskan pembangunan kantor wakil rakyat tersebut sebelumnya merupakan proyek multiyears 2012-2015 dengan total anggaran Rp 11, 6 miliar.

Proyek dikerjakan oleh PT Delima Emas Gas Indo dengan pelaksana lapangan Kristi Marino ini, pada 2015 sempat diblack list oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Anehnya, pada 2016, Kristi kembali memenangkan tender yang konon katanya, pada saat pelelangan hanya diikuti perusahaan tersebut.

“PPK pada 2016 sangat dikecewakan dengan hasil kerja Kristi sebagai kontraktor pelaksana. Sebab kelanjutan pembangunan kantor DPRD serapan anggaran rendah. Pembayaran hanya dibayarkan sesuai progres pekerjaan di lapangan,” kata Agus di Namrole, Sabtu (11/3).

Menurutnya  anggaran multi years tidak diperuntukan hingga bangunan rampung dikerjakan seperti pembangunan Kantor Bupati Bursel. “Dari anggaran multi years, sekitar seperempat atau seperlima pengecoran plat yang baru dilakukan. Itu pun dana yang dihabiskan baru sekitar seperempat,“ tuturnya.

Sedangkan, anggaran pembangunan Kantor DPRD di 2016 hanya untuk cor lantai, sehingga anggaran yang telah dikucurkan tidak mengcover hingga selesai.

Soal dugaan anggaran yang diduga telah cair 100 persen dan tak sebanding dengan hasil pembangunan di lapangan, dibantah oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas PUPR Bursel, Joseph Hungan. “Selama ini isu santernya demikian, namun realisasi anggaran yang dikucurkan tak sebanding dengan anggaran yang dibutuhkan untuk bangunan tersebut dapat dirampungkan,” tegas Joseph.

Menurut Hungan, alasan pekerjaan di 2016 terkendala akibat keterlambatan bahan dan beberapa  kesalahan pada penyedia. “Sehingga hasil akhirnya tidak sesuai dengan progres yang kita harapkan. Karena itu kita putus kontrak, kita lakukan sesuai prosedur,” tegas Joseph.

Ia menilai salah satu faktor tak kunjung selesainya pembangunan kantor DPRD juga disebabkan pembagian anggaran yang tidak berimbang.

“Awalnya kita punya perencanaan di 2012, untuk pembangunan kantor bupati dan Kantor DPRD luas bangunannya tidak jauh berbeda, sama-sama memiliki dua lantai. Kedua bangunan tersebut dapat rampung, diprediksikan bakal menghabiskan sekitar Rp 33 miliar per bangunan, tak termasuk landscape” kata Hungan.

Dalam pelaksanaannya pembangunan kantor Bupati sudah mencapai Rp 30 miliar, sementara kantor DPRD realisasi anggaran sesuai nilai kontrak senilai Rp 11,6 miliar, plus anggaran yang terserap pada 2016 senilai Rp 1,4 miliar.

Total anggaran yang telah terserap untuk pekerjaan pembangunan kantor DPRD baru mencapai Rp 13 miliar. Nilai ini sangat jauh berbeda, dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk Kantor Bupati Rp 30 miliar. “Kontraktor tersebut kita putus kontrak, kita kasih pinalti. Sedangkan anggaran yang tak terserap Rp 4, 4 miliar lebih kita tambah Rp 1, 3 miliar, jadi kita tenderkan 5, 7 miliar untuk tahun ini,” tegasnya.

Di tahun 2017,  anggaran Rp 5,7  miliar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai di tahun 2016.

“Untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor DPRD Bursel dalam proses tender. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa berjalan,” katanya. (KTL)

BERITA LAINNYA

Mantan Kadis Infokom Disidang Berbelit-Belit

Rabu, 15 November 2017, 09:35 WIB

SU Pemain Proyek, Sebelum Tersandung Korupsi

Rabu, 15 November 2017, 00:47 WIB

PDIP Usung Pasangan "Kombinasi"

Rabu, 15 November 2017, 00:44 WIB

Informasi Tsunami, Warga MBD Mengungsi

Rabu, 15 November 2017, 00:42 WIB

Koruptor Kas Daerah SBB Dituntut Dua Tahun Bui

Rabu, 15 November 2017, 00:39 WIB

Haji Hayun TKBM Yos Sudarso Terancam Dilengserkan

Rabu, 15 November 2017, 00:38 WIB