Menu
Minggu, 23 Juli 2017

KABARTIMUR.co.id,TUAL - Ribuan rumah warga Kota Tual, dalam waktu dekat akan direnovasi. Rumah warga yang direnovasi karena tidak layak huni.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappekot) Tual, Muuti Matdoan mengakui,  sekitar tiga ribu rumah miskin yang tidak layak huni di daerah itu. Karenanya, pihaknya membutuhkan dana ratusan miliar untuk merenovasi .

 “Kami telah  melakukan indentifikasi sekitar 2.500 unit rumah yang tidak layak huni dan berada di atas lahan tidak bermasalah,”kata Matdoan, di hubungi Kabar Timur, kemarin.

Menurutnya, dari diskusi dan indentifikasi yang dilakukan, dengan kesepakatan Bappekot,  rumah tidak layak huni yang berada di atas lahan tidak bermasalah tersebut akandirenovasi. “ Akan ditindaklanjuti untuk diberikan bantuan,” katanya.

Matdoan mengaku, rumah tidak layak huni berada di atas lahan dengan status yang belum jelas kepemilikan berjumlah sekitar 500 unit rumah.”Aksi pemerintah Kota Tual untuk mengatasi rumah yang tidak layak huni tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2017 sebesar Rp 11 miliar dari target Rp 40 miliar,” ujarnya.

Dia  menjelaskan, untuk rumah yang tidak layak huni, ada tiga faktor yang dinilai, yakni rumah kondisi rusak berat, rusak ringan dan sedang, dan penanganannya dimulai dari yang rusak ringan, sedang dan terakhir yang rusak berat. “Ada 700 unit bantuan yang bersubsidi, dari 700 unit tersebut, 300 unit akan segera ditangani dengan besaran dana per unit Rp15 juta atau total anggaran Rp4,5 miliar,”jelasnya.

Tak hanya itu, dia menyampaikan, Kota Tual membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar. Selain itu Dia menjelaskan, pihaknya juga melakukan asistensi APBD untuk desa-desa di Kota Tual. “Agar setidaknya setiap desa mengalokasikan anggaran Rp300 sampai Rp500 juta untuk membangun rumah-rumah yang tidak layak huni,”tuturnya.

“Kota Tual ada sekitar 30 desa dan dusun, dan kita berharap ada bantuan dari Kementerian Perumahan, supaya bebas dari rumah tidak layak huni, sehingga penjabaran program bapak Presiden Joko Widodo tentang program Kota tanpa Kumuh terwujud pada 2019 mendatang,” pungkasnya. (Mg1)

BERITA LAINNYA

Kapal Pengangkut BBM Hilang di Laut

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Tagop Disambut Cakalele Sepa-Soahoku

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Paspor Delegasi Ambon-Darwin Diembat Maling

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Novum PK  Kasus UUDP Terpidana Bremer

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Kilang Masela Belum Pasti di MTB

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Lekipera Siapkan Skenario "Gebuk" Kejati

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB