Menu
Sabtu, 18 November 2017

KABARTIMUR.co.id, LANGGUR - Penyaluran Transfer Dana Desa (TDD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2015 lalu, TKDD sebesar dari Rp 751,1 miliar meningkat menjadi Rp 812,9 miliar pada tahun anggaran 2016 atau naik sebesar Rp 9,78 miliar. Peningkatan penyaluran dana transfer itu didominasi DAK dan Dana Desa.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Yunus Serang pada kegiatan Focus Group Discussion penyaluran DAK fisik dan DD yang dipusatkan di aula lantai III Kantor Bupati Malra, belum lama ini.

Dijelaskan TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN  dalam  pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Kebijakan pengelolaan dana transfer telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa.“Perubahan kebijakan tersebut menunjukan dinamika perkembangan dana transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Perubahan ini diperlukan untuk  menjamin keamanan dan kelancaran pengelolaan dana transfer serta memberikan kepastian bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana tersebut,”tukasnya.

Serang merincikan, DAK pada APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2015 lalu sebesar Rp 179,9 miliar naik menjadi Rp 193,3 miliar pada tahun 2016. Meskipun demikian hanya disalurkan sebesar 75,53 persen.“Sisanya sebesar Rp 24,47 persen akan disalurkan dalam tahun anggaran 2017,”terangnya. Sedangkan dana desa pada tahun 2015 lalu, disalurkan sebesar Rp 50,5 miliar atau 100 persen. Sementara tahun anggaran 2016 lalu, disalurkan sebesar Rp 114,6 miliar atau 100 persen.Menurutnya perubahan kebijakan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Keterlambatan penyampaian laporan penyaluran dan penyerapan serta output ke KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK fisik dan dana desa sampai dengan batas waktu yang ditentukan berakibat DAK fisik tidak dapat disalurkan dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. (KTL)

BERITA LAINNYA

Mantan Kadis Infokom Disidang Berbelit-Belit

Rabu, 15 November 2017, 09:35 WIB

SU Pemain Proyek, Sebelum Tersandung Korupsi

Rabu, 15 November 2017, 00:47 WIB

PDIP Usung Pasangan "Kombinasi"

Rabu, 15 November 2017, 00:44 WIB

Informasi Tsunami, Warga MBD Mengungsi

Rabu, 15 November 2017, 00:42 WIB

Koruptor Kas Daerah SBB Dituntut Dua Tahun Bui

Rabu, 15 November 2017, 00:39 WIB

Haji Hayun TKBM Yos Sudarso Terancam Dilengserkan

Rabu, 15 November 2017, 00:38 WIB