Menu
Kamis, 24 Mei 2018
Ilustrasi

KABARTIMUR.co.id,LANGGUR - Kemiskinan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara cukup miris tidak sebanding dengan potensi laut yang dimiliki.
Diperlukan regulasi pemerintah daerah yang lebih pro rakyat, selain data valid dari semua pihak guna memotret kondisi perekonomian yang sesungguhnya dari kedua daerah itu.

Dalam diskusi sosialisasi tiga jenis pendataan 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Kim Son, Kamis (26/4), terungkap perekonomian kedua daerah lebih ditopang sektor perdagangan, UMKM dan investasi di bidang kelautan dan pariwisata yang belum signfikan.

Terungkap pula, jika kemiskinan merupakan fakta riil di masyarakat. Meski pemerintah daerah cukup menggelontorkan bantuan pemberdayaan, demikian pula masuknya penanaman modal dari luar tapi perputaran ekonomi di Tual dan Malra belum menggeliat.

“Kita punya banyak ikan tapi ikan itu terbawa orang kemana-mana. Kita punya mutiara, itu juga sama. Dampak positifnya untuk masyarakat hampir tidak ada. Diperlukan regulasi yang lebih berpihak pada rakyat,” kata Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk.

Regulasi dimaksud, yakni peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang lebih berdampak pada ekonomi rakyat, ketimbang pada pelaku ekonomi menengah ke atas. Sebut saja, hasil tangkapan kapal-kapal perikanan yang seluruhnya dibawa ke pelabuhan luar daerah untuk diekspor.

Menurutnya, harusnya ada hasil tangkapan yang disisakan di cold stor sebagai stok masyarakat Tual dan Malra untuk menghadapi musim ombak yang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dua daerah itu. Pemda harus buat aturan dan mencegah semua tangkapan dibawa keluar. “Kalau tidak aturan itu nanti akan selalu terjadi inflasi karena harga ikan pada naik,” ujarnya.

Selain aturan yang lebih berpihak, ujar Dumangar, kebiasaan masyarakat lokal yang belum berorientasi pasar ikut berpengaruh. Rata-rata penduduk yang menggantungkan hidup pada hasil ikan hanya mencari hasil laut itu untuk kebutuhan satu dua hari.

 Sementara pendatang luar daerah lebih intens menggarap usaha, sehingga hasil yang diperoleh lebih berkembang. Sementara nelayan lokal belum berorientasi pada bisnis, hanya untuk memenuhi kebutuhan satu dua hari saja.

Terkait pendataan yang bakal dilakukan di Kota Tual dan Malra, Dumangar Hutauruk berharap semua pihak, Pemda, pelaku usaha, nelayan, petani hingga ibu rumah tangga yang menjadi responden agar memberikan informasi yang sebenanya.

Yakni, ketika petugas BPS turun melakukan pendataan “disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB)”, “survei biaya hidup (SBH)”, “survei pertanian antar sensus (Sutas)” dan “pendataan potensi desa (Posdes)” yang digelar tahun 2018 ini.

Sebut saja, survei biaya hidup (SBH), dimaksudkan untuk mengetahui pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat. Data yang diperoleh untuk menyusun diagram timbang dan paket komoditas baru dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh BPS.

Sedangkan survei PMTB, untuk mengukur kapasitas aset, modal, tenaga kerja dan alat produksi yang dimiliki badan-badan usaha. Data yang diperoleh berguna untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di masa sekarang maupun akan datang. (KTA)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB