Menu
Kamis, 24 Mei 2018
ilustrasi

KABARTIMUR.co.id,LANGGUR - Kongkalikong pelak­sana­an tender proyek tiga kantor dinas Pem­kab Maluku Tenggara (Malra) bernilai mi­liaran rupiah lambat ditindaklanjuti Pol­res setempat. Hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap Pokja ULP yang diduga bermain memenangkan kon­traktor tertentu. Padhal bukti-bukti su­­­dah disodorkan ke bagian Reskrim Pol­­res Malra.

“Pokja di kantor bupati lantai dua dan kuasa pengguna anggaran Ibu Yuni Kadis PU belum diperiksa. Coba kon­fir­masi Kapolres langsung,” pinta Enos Se­titit kepada Kabar Timur melalui te­le­pon seluler, Jumat (11/5).

Enos menilai pihak Reskrim Polres Mal­ra patut dipertanyakan. Sejak bulan Ma­­ret lalu dilaporkan sebagai delik adu­­an pe­langgaran hukum di proses ten­der, tapi tak ada kejelasan. Jangankan Pok­ja dan Kuasa Pengguna Anggaran di­periksa, surat tanda terima laporan po­lisi (LP) belum diberikan ke pihaknya sejak kasus ini dilapor.

Kasat Reskrim Polres Malra AKP Arif dihubungi berulang kali tidak me­respon panggilan telepon dan pesan sing­­kat. Padahal Kapolres Malra AKBP Fa­dillah Siregar telah mengijinkan anak buah­­­­nya itu dikonfirmasi. “Hubungi Ka­sat­res­krimnya,” kata Siregar melalui pe­s­an singkatnya.

Keluhan banyak kontraktor di bumi Lar­vul Ngabal bukan baru soal kinerja Pokja ULP. Pasalnya ketika diikuti, ok­num Pokja terkesan berupaya peserta ten­der yang bukan orang mereka tidak lolos dalam tender. “Beta seng ikut tender, su­dah trauma. Makanya beta hanya ikut ten­der di LPSE Kota Tual saja,” ujar sa­lah satu kontraktor di Langgur Enos Setitit kepada Kabar Timur, Jumat, kemarin.

Meski tidak mengikut tender pembangunan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR dan kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malra, Enos mengadukan kinerja Pokja ULP tersebut ke Polres Malra. .

“Karena selama tim Pokja ini masih ada, tetap kinerja LPSE Malra tidak bisa diharapkan. Yang memenuhi kualifikasi kalah, sementara yang tidak, malah dimenangkan. Pengaduan sudah disampaikan ke Polres,” kata Enos.

Sekadar tahu saja, tender atau proses lelang proyek pembangunan tiga kantor dinas di lingkup Pemda Kabupaten Malra disinyalir sarat kongkalikong. Akibatnya pasca penetapan pemenang oleh pada tanggal 8 Maret 2018 lalu, Enos Setitit melaporkan ke Kapolres Malra dengan surat pengaduan tanggal 31 Maret 2018 disertai bukti-bukti sebanyak 12 bundel.

Enam orang tim Pokja yang dilapor masing-masing Herling Priartha (Ketua Pokja), Dikir Yauwarin (Sekretaris), ST Larburlawal (anggota), M.B. Tamher (anggota), Haryadi Bakri (anggota) dan Adolf Labetubun (Kasubag ULP Pokja). Laporan ditembuskan ke berbagai pihak, diantaranya Kapolri, Kapolda Maluku, Direskrimsus Polda Maluku dan Ketua LKPP di Jakarta.

Tiga lelang yang diadukan masing-masing dengan kode 989618 dengan nama proyek Pekerjaan fisik pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Nilai HPS Rp.1.100.000.000. Pemenang CV Risna dengan nilai penawaran Rp 1.034.000.000. Kedua, proyek dengan kode lelang 991618 proyek pembangunan gedung kantor Dinas PUPR. Nilai HPS Rp 1.100.000.000,

penetapan pemenang CV Dwikarya Abadi dengan nilai penawaran Rp952.043.000. Ketiga, proyek dengan kode lelang 992618 proyek pembangunan gedung kantor Dinas Informasi dan Komunikasi. Nilai HPS Rp 1.100.000.000 penetapan pemenang CV Victory Karya dengan nilai penawaran Rp 1.017.106.000.

Menurut Enos Setitit ketiga pemenang tender tidak memiliki sejumlah persyaratan lelang. Diantaranya, tidak mengantongi sertifikat yang dilengkapi sub bidang dengan kode BG009 yang disyaratkan oleh Pokja ULP.

“Salah satunya dokumen pengadaan sub bidang jasa konstruksi bangunan gedung lainnya dengan kode BG009 dengan sub kualifikasi K2 yang masih berlaku. Tapi diloloskan, bukti itu sudah kita lampirkan di laporan pengaduan ke Polres,” ungkap Enos.

Tapi Polres terkesan tak serius. Terindikasi dari berkas laporan polisi sebagai dasar hukum melakukan pemeriksaan belum diberikan ke pihaknya selaku pelapor. Kasus ini juga berjalan di tempat jika tidak ditanyakan. Satrestipikor Polres, kata dia baru bergerak memanggil para pihak untuk diperiksa ketika didesak. “Beta tetap kawal kasus ini. Jangan kira masyarakat tidak pantau,” imbuhnya kesal. (KTA)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB