Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,LANGGUR-Jelang Pileg 2019, ‘Moncong Putih’ di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mulai menggeliat. Tak tanggung-tanggung DPD PDIP Malra jauh hari harus menggelar Rapat Kerja Diperluas untuk rekrutmen dan seleksi Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

“Harapan kami semua proses ini bisa dilalui, diawali proses pengumuman untuk mendaftar. Apakah dari internal partai maupun tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki garis perjuangan dan ideologi yang sama dengan PDIP yaitu Pancasila,” tandas Ketua DPC PDIP Malra Esebius Utha Safsafubun kepada Kabar Timur, di sela-sela Raker, Jumat (25/5) di Sekretariat DPC PDIP Malra.

Selepas penyampaian orasi politiknya, Utha mengingatkan agar para kader tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan partai. Yaitu manipulasi suara baik di internal atau eksternal partai. “Dalam hal ini memindahkan suara dari partai lain masuk ke caleg yang bersangkutan. Sanksinya berat, DPP akan melakukan PAW walaupun yang bersangkutan telah ditetapkan,” tandasnya.

Terkait Raker diperluas, diakui Utha harusnya diawali Raker cabang khusus sesuai Peraturan PDIP Nomor 25 A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota PDIP.

Tapi melalui putusan rapat DPD PDIP Malra, diusulkan ke DPD PDIP Maluku untuk memberikan kewenangan bagi pihaknya menggelar rapat diperluas. Melibatkan seluruh unsur PAC dan para Caleg PDIP Malra.

Hal ini, lanjutnya, untuk memenuhi persyaratan peraturan partai dimaksud. Dengan melaksanakan penjaringan, sebelum diusul ke DPP melalui DPD, guna ditetapkan di dalam rapat DPP.

Diungkapkan, DPC telah melakukan pendaftaran maupun seleksi administratif. Untuk mendapatkan nama-nama calon yang siap diusulkan ke DPP melalui DPD.

Menurutnya, tim khusus DPP akan melakukan kajian untuk menghasilkan Daftar Calon Sementara. Yang nantinya akan dikembalikan dari DPP kepada DPC PDIP Malra. Berdasarkan Daftar Calon Sementara yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen PDIP ini, DPC akan melakukan pengusulan nama Daftar Calon Sementara ke KPU Kabupaten Malra, sebelum diproses sebagai calon anggota legislatif.

Utha mengingatkan, Peraturan Partai PDIP No 25 A berlaku secara nasional. Karena itu pihaknya melakukan tahapan-tahapan penjaringan yang dimulai dari pengumuman, baik internal maupun eksternal.

Dia menegaskan, di dalam peraturan partai tersebut juga dijelaskan tentang ketentuan sanksi. Bagi siapa saja kader partai yang melakukan pelanggaran. Termasuk memanipulasi data untuk ditetapkan pada nomor urut tertentu.

Dikatakan, selaku Ketua DPC PDIP Malra dirinya berharap proses proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan bersama,” katanya.

Diakui PDIP Malra berharap untuk merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang dari sisi popularitas dan elektabilitas cukup tinggi. (CR4)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB