Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
ilustrasi

KABARTIMUR.co.id,DOBO-Publik Kabupaten Kep. Aru menunggu action Reskrimsus Polda Maluku dalam mengusut  dua paket mega proyek di daerah itu. Kedua mega proyek yang telah terpublis sementara dalam penyelidikan yakni: proyek drainese di Kota Dobo dan proyek jalan yang melibatkan Benny Rentanubun alias “Sikoa.”

Perkembangan penyelidikan dua mega proyek  saat ini tengah dinanti publik di Kabupaten yang berjuluk “Jargaria” itu. Wartawan Kabar Timur di Kota Dobo, melaporkan, publik di daerah itu saban hari mempertanyakan penanganan dua kasus tersebut.

“Warga saban hari tanya. Bagaimana penanganan dua kasus itu. Jangan sampai akang hilang begitu saja. Atau jang sampe penanganan kasus ini hanya action “politik” polisi semata,” tulis wartawan Kabar Timur dalam laporannya.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur di Markas Reskrimsus Polda Maluku, menyebutkan, proses penyelidikan dua kasus ini sementara berjalan. “Proses penyelidikan lagi jalan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab di dua kasus proyek itu, sementara dimintai keterangan. Jadi mereka kita sementara kita mintai keterangan,” ungkap salah satu penyidik yang dihubungi Kabar Timur via telepon selulernya, Minggu, kemarin.

Persepsi publik terkait penanganan kasus ini bernuasi politik, dibantah. “Tidak ada itu yang namanya politik dalam pengusutan kasus dugaan korupsi. Pengusutan kasus-kasus korupsi adalah bagian dari kerja dan tugas polisi sebagai aparat penegak hukum. Jangan giring kerja-kerja profesional kami dengan politik,” tangkis dia.

Dia memastikan, semua kasus-kasus yang ditangani Reskrimsus Polda Maluku akan bermuara ke Pangadilan Tipikor, bila kasus ditemukan bukti permulaan yang cukup. “Jadi tidak hanya kasus-kasus duagaan korupsi yang terjadi Kabupaten Aru, tapi seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Maluku kami perlakukan sama. Bila bukti-bukti cukup kami naikan statusnya ke penyidikan,” tegasnya.

Dia meminta publik, tidak perlu kuatir dan terpenagruh dengan persepsi-persepsi politik yang sengaja dibangun untuk mendiskreditkan tugas-tugas polisi sebagai aparat penegak hukum. “Percayakan kepada kami (polisi), dan semua yang menjadi keinginan masyarakat Maluku memberantas korupsi akan menjadi tugas kami yang dilakukan secara profesional dan tidak secara politik sebagaimana persepsi yang dibangun,” imbaunya. (CR7)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB