Menu
Minggu, 23 Juli 2017

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Sudah ditebak sejak awal, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan kasus pertalite oplosan di SPBU di kawasan Kebung Cengkih, Ambon.

SPBU milik PT. Migas Dwi Jaya di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Sirimau itu diduga menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertlite bercampur air atau oplosan kepada konsumen.

Aksi nakal SPBU itu terbongkar pada 23 September 2016 lalu, setelah warga yang kendaraan bermotornya rusak akibat membeli pertalite di SPBU tersebut.

Awalnya penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease begitu menggebu-gebu menyelidiki kasus ini. Sejumlah saksi, di antaranya karyawan SPBU dan Depot BBM Wayame milik Pertamina yang memasok BBM ke SPBU juga diperiksa.

Saksi ahli pun telah dimintai keterangan, tapi kini penyelidikan kasus pertalite oplosan kandas alias dihentikan. Alasannya, penyidik tidak menemukan bukti kuat yang memenuhi unsur pidana untuk menjerat pelaku.

Penghentian penyelidikan kasus ini akan dilakukan melalui gelar perkara dalam waktu dekat. “Selama ini yang kita lakukan penyelidikan untuk mengetahui di mana unsur pidananya. Kita sudah berupaya dan ternyata tidak ada unsurnya,” ungkap Kepala Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKP Teddy di kantonya, Kamis (18/5).

Dalam penyelidikan kasus ini, sejumlah barang bukti baik yang berbentuk maupun keterangan sejumlah saksi maupun saksi ahli sudah dikumpulkan. Tapi, tidak ada celah yang bisa membuat penyidik meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Tidak ditemukannya unsur pidana, menurut Tedy karena dalam kasus itu tidak ada yang dirugikan. Sebab, semua kerugian yang dialami korban telah diperbaiki dan ditanggung sepenuhnya oleh SPBU tersebut.

Selain itu, lanjut dia, ditinjau dari sisi kelalain, tidak ada perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang mengaturnya. “Pemeriksaan saksi ahli dari Pertamina di Papua sudah dilakukan. Dari pernyataan saksi ahli, mengenai unsur kelalaian tidak ada di dalam perundang-undangan Migas. Saksi juga mengaku ada proses kondensasi. Sehingga tidak ada alasan untuk kita proses. Karena sesuai hukum tidak ada undang-undangnya,” jelas Teddy.

Menurutnya dalam penyelidikan kasus ini, penyidik bergerak berdasarkan payung hukum. Karena itu tidak serta merta menghentikan sebuah kasus tanpa alasan yang jelas. “Kembali saya tegaskan tidak ada unsur pidana yang mengikat kasus ini, dan saksi ahli yang mengerti secara rinci SOP menyatakan secara langsung hal itu,” ujarnya.

Dan, yang lebih menguatkan dalam kasus ini sehingga bisa dihentikan karena tidak ada laporan polisi yang dibuat korban. Semuanya bekerja hanya berdasarkan informasi.

“Berarti dari awal penyelidikan hingga kini prosesnya hanya berdasarkan laporan informasi sehingga tidak ada peningkatan tahap lidik ke sidik. Karena kerusakan yang dialami korban sudah ditanggulangi SPBU yang merasa bertanggung jawab,” terangnya.

Penyidik akan mengumpulkan surat penyataan dari para korban yang sebelumnya dibuat saat proses ganti rugi. “Dalam waktu dekat kita akan gelar perkara. Kita akan mengumpulkan surat pernyataan para korban saat proses ganti rugi,” pungkasnya. (CR1)

BERITA LAINNYA

Kapal Pengangkut BBM Hilang di Laut

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Tagop Disambut Cakalele Sepa-Soahoku

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Paspor Delegasi Ambon-Darwin Diembat Maling

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Novum PK  Kasus UUDP Terpidana Bremer

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Kilang Masela Belum Pasti di MTB

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB

Lekipera Siapkan Skenario "Gebuk" Kejati

Sabtu, 22 Juli 2017, 06:00 WIB