Menu
Minggu, 20 Agustus 2017
Uchok Sky Khadafi

KABARTIMUR.co.id, AMBON - “Itu valid berdasarkan laporan BPK. Makanya sebelum ngomong ke publik baca dulu laporan BPK. Pahami dulu arti WTP dan isi WTP. Baca jangan hanya yes man.”

Laporan hasil kajian Lembaga Advokasi Center for Budget Analysis (CBA) tahun anggaran 2012-2016 menempatkan Maluku berada rangking ke-dua. Laporan tersebut dianggap Gubernur Maluku Said Assagaf  bohong dan omong kosong.

Tanggapan Gubernur tersebut, direspon CBA santai. Mereka meminta meminta gubernur membaca kembali laporan BPK. Menjawab Kabar Timur via telepon selulernya, Minggu, kemarin, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan, seluruh gubernur merespon baik hasil analisis CBA, bahkan ada yang mengucapkan terimah kasih atas masukan tersebut, “Hanya Maluku. Saya kaget juga,” kata Uchok santai.  

Dari hasil  CBA,  Maluku satu dari 10 provinsi di Indonesia terbesar dalam menyumbangkan potensi kebocoran anggaran.  Posisi pertama diduduki DKI Jakarta dengan potensi kebocoran Rp12,4 triliun, disusul Maluku berada diurutan kedua sebesar Rp 821,8 miliar.

“Potensi kebocoran itu merupakan hasil kajian kami untuk tahun anggaran 2012-2016. Kajian yang kami rilis bukan mengada-ada dan bohong. Kajian itu mengacu  pada  Laporan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK-RI),” tegas Uchok.

Dengan begitu lanjut dia,  laporan yang dirilis CBA tidak ada unsur kebohongan apalagi politik.  “Kebohongan mana? Mereka (Pemprov Maluku) sudah dapat laporan BPK. (Gubernur) baca gak laporan BPK,” tanya dia.

Seraya menambahkan,  berdasarkan laporan BPK,  lantas dikaji  CBA dari tahun 2012-2016 dan kita rangking bersarkan laporan tersebut. “Kalau disebut bohong,  Itu namanya mereka (gubernur) gak pernah baca laporan BPK,” tegas Uchok lagi.

Dia menyebutkan, tidak  pwernah baca laporan BPK  oleh Gubernur Maluku sangat kelihatan dalam merespon hasil kajian CBA. “Itu kelihatan. Mereka cuma melihat (opini) WTP-nya tapi mereka tidak mencermati apa isi WTP itu,” lanjut mantan Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini.

Uchok menyebutkan, item potensi kebocoran anggaran yang terjadi di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku begitu banyak. “Itu valid berdasarkan laporan BPK. Makanya sebelum ngomong ke publik itu baca dulu laporan BPK. Pahami dulu arti WTP itu apa? Isi WTP di dalam itu apa? Baca jangan hanya yes man,” sindir aktivis antikorupsi ini.

Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  tahun anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Maluku meraih opini WTP karena pengelolaan aset bagus. Tapi itu bukan berarti tidak terjadi dugaan potensi kebocoran anggaran. “Kalau kebocoran (anggaran) tetap ada, Maluku itu banyak kebocoran (anggaran) kok. Air laut diletakan diember saja bocor apalagi anggaran,” ujarnya.

Uchok menegaskan CBA siap memenuhi tantangan gubernur soal potensi kebocoran anggaran yang dimaksud. “Kalau mau menantang baca dulu WTP apa isinya, lalu tantang CBA. Ini belum baca laporan WTP, sudah ngomong kayak gitu (sebut kajian CBA omong kosong),” tegas Uchok.

Uchok mengaku heran dengan sikap yang ditunjukkan Assagaff menanggapi hasil kajian CBA. Ini berbeda dengan provinsi lain yang juga terindikasi terjadi potensi kebocoran anggaran.

Provinsi yang di ranking hanya gubernur Maluku yang kebakaran jenggot. “Yang lainnya gak (marah), malah (menyampaikan) terima kasih buat CBA karena sudah diingatin. Terima kasih Cok sudah diingetin. Ini Maluku kok panik banget ya. Jangan panik Pak gubernur, nanti kita siapin (laporan potensi kebocoran anggaran),” kata Uchok sambil melepas tawa.

CBA mempertimbangkan melaporkan potensi kebocoran anggaran di Maluku ke institusi penegak hukum untuk diselidiki. “Kita masih menyiapkan data dugaan kebocoran anggaran di Maluku untuk dilaporkan. Karena kita kalau (laporankan) ke hukum satu per satu, karena tiap proyek pemain beda-beda. Jadi kita pertimbangkan masih ada perdebatan di internal, ada yang oke ada yang gak karena masing-masing punya argumentasi,” ujarnya.

Ditanya apa ada muatan politik kebocoran anggaran ini diungkap karena tahun 2018 Maluku menggelar Pilkada. Uchok membantah kajian itu sarat kepentingan politik jelang Pilkada Maluku. “Oh besok (2018) Pilgub ya. Sorry saya gak tahu, 2018 kan masih lama. Gak ada itu,” katan Uchok.

Sebelumnya, gubernur Maluku Said Assagaff membantah tegas kebocoran anggaran daerah Rp 800 miliar lebih, sesuai hasil kajian CBA.

Menurut CBA Maluku berada diurutan kedua potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung angkanya mencapai Rp 821.814. 307.032.

“Kebocoran anggaran itu tidak benar. Itu tindakan menghina DPRD sebagai unsur pengawasan, BPK, BPKP, dan Kejaksaan,” tepis Assagaff usai mengikuti upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/7).  

Dia mengundang CBA berdebat. “Omong kosong itu. Jangan duduk di warung kopi lalu bicara seenaknya.  Jangan mau Pilkada lantas menghina kita di sini. Undang dia datang ke sini. Memangnya uang Rp 800 miliar tidak sedikit?,” geramnya.

Ridwan Latuconsina, Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Darusalam Ambon menilai terjadinya kebocoran anggaran bukan hanya akibat tindak pidana korupsi, namun juga karena terjadinya tumpang tindih penggunaan anggaran.

Menurutnya, terjadinya tumpang tindih alokasi anggaran itu, berada  pada Dana Alokasi Khusus dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Tentunya didukung dengan adanya regulasi yang juga ikut memudahkan terjadinya korupsi.

“DPRD melalui Banggar menyalurkan dananya berdasarkan permintaan Pemprov yang disebut aspirasi daerah. Dana ini untuk percepatan infrasktruktur, jika tidak diawasi dengan baik tentunya akan terjadi tumpang tindih penggunaan anggarannya,” tuturnya.

Menurutnya, DPRD harus terbuka sehingga masyarakat diberi keleluasaan untuk bisa mengakses dokumen anggaran. “Biarkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan anggaran sehingga potensi penyelewengan atau lolosnya anggaran ganda yang merugikan negara teratasi, karena jika tidak diawasi bersama  akan ada banyak pihak yang mencari untung dari penyaluran anggaran,” jelasnya. (KTS/RUZ)

BERITA LAINNYA

Jaksa Telusuri Eksekutor Pencairan Rp 238 Miliar

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Akhir Pekan, dan Babak Baru Pilkada Maluku

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Pekan Depan Remon Diserahkan ke JPU

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Polda Akui Periksa Kadishub MBD

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Dishut Maluku Ancam Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB