Menu
Minggu, 20 Agustus 2017

Soal Kasus Abdullah Vanath Dihentikan

Desmon: Tanyakan Langsung ke Pak Kajati

Rabu, 09 Agustus 2017, 04:06 WIButama
| Sumber Foto:Ruzady Adjis / Kabar Timur

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Komisi III DPR RI melakukan rapat tertutup bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku. Banyak laporan miring penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang diterima pihaknya termasuk jaksa nakal.

Sebut saja perkara yang dihadapi mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath. Sempat jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) APBD Kabupaten SBT. Tapi ketika hendak bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon, perkara tersebut dihentikan penuntutannya.

Juga kasus dugaan korupsi bernilai jumbo, Reverse Obligasi Fiktif PT Bank Maluku-Malut senilai Rp 238 miliar, kasus tersebut sementara mandek di Kejati Maluku. Ketika ditanya wartawan seputar dua kasus ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengaku, sebaiknya kasus tersebut ditanyakan langsung ke Kajati.

“Banyak ketidakberesan terjadi di Kejati (Maluku). Hari ini kita datang untuk klarifikasi itu. Termasuk ada sesuatu yang tidak transparan. Terkesan ada sesuatu yang harus diapalah gitu, oleh Kejati! Intinya hal-hal yang jadi sorotan masyarakat di sini,” beber Desmond agak hati-hati usai rapat di Gedung Kejati Maluku, Selasa (8/8).

Dia juga menyoroti kinerja institusi Kejaksaan dan Polri di Maluku. Dia  mengaku kedatangan Komisi III salah satunya disebabkan banyaknya laporan soal penanganan hukum oleh dua institusi dimaksud, yang tak sesuai harapan masyarakat di daerah ini.

Namun kata dia, jaksa atau  polisi sebenarnya tidak asal tangkap orang. Karena ada celah hukum, maka dua institusi penegak hukum itu masuk. Dan hubungannya dengan kepala daerah, jelas dia, karena celah atau ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi memang dibuka sengaja atau tidak oleh pemerintah daerah setempat. 

“Karena seorang Gubernur, Bupati dan Wali Kota pasti cari sponsor (dana). Itu juga yang membuka lobang-lobang terjadinya korupsi. Jangan semua orang salahkan jaksa dan polisi),” cetus Desmond.

Ditanya soal penanganan hukum oleh dua institusi penegak hukum tersebut, politisi dengan model rambut plontos ini, tidak menampik banyak laporan miring yang masuk ke pihaknya. Jaksa nakal pada insitusi Kejaksaan di Maluku, kata dia, banyak dilaporkan.

Terkait itu, dia mengungkapkan rapat tertutup yang dilakukannya dengan Kajati Maluku Manumpak Pane dan jajarannya, Kejati Maluku telah berkomitmen memperbaiki kinerjanya. Pada kesempatan itu Komisi III DPR RI telah meminta Kejati Maluku agar lebih hati-hati.

Dari rapat dimaksud, Manumpak Pane, sebut dia, telah menyatakan komitmen dan menyiapkan kebijakan untuk menutup peluang bagi oknum jaksa nakal ‘bermain’. “Itu sesuatu yang patut diapresiasi. Pak Kajati janji akan lakukan tindakan-tindakan terhadap jaksa nakal. Artinya kita tidak datang untuk cari kesalahan orang di sini, tapi untuk memperbaiki,” ujar Desmond Mahesa.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengingatkan pemerintah daerah agar menutup rapat semua celah untuk terjadinya tindak pidana  korupsi. Menurut dia, pengentasan korupsi tidak seharusnya hanya dibebankan kepada penegak hukum.

“Gubernur, Bupati dan Wali Kota di daerah ini, seharusnya lebih berperan penting. Apalagi Maluku masuk jajaran provinsi dengan angka korupsi yang tinggi,” tegasnya.

Selain itu, Desmond Mahesa juga bicara soal geografi Maluku yang relatif sulit. Kondisi itu mengharuskan adanya biaya tinggi bagi institusi penegak hukum Jaksa dan Polisi. Tapi menurut dia, anggaran negara perlu juga dipertimbangkan.

Sekadar tahu saja, sebelum kunjungan kerja ke Kejati Maluku Komisi III DPR RI, kunjungan juga telah dilakukan di Lapas Kelas II Nania Ambon. Kemarin, setelah melakukan rapat tertutup dengan jajaran Kejati Maluku, rombongan komisi sebanyak 13 orang ini meluncur ke Markas Polda Maluku. (KTA)

BERITA LAINNYA

Jaksa Telusuri Eksekutor Pencairan Rp 238 Miliar

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Akhir Pekan, dan Babak Baru Pilkada Maluku

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Pekan Depan Remon Diserahkan ke JPU

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Polda Akui Periksa Kadishub MBD

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Dishut Maluku Ancam Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB