Menu
Selasa, 12 Desember 2017

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipastikan dimulai Oktober-Nopember 2017 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Musa Toekan mengungkapkan, mereka yang direkrut adalah yang memenuhi sejumlah persyaratan sekurang-kurangnya lulusan SMA/SMK/MAN, tapi yang terpenting adalah independensi dan integritas diri.

"Seleksinya Oktober-Nopember. Tentu saja melalui tes tertulis. Wawancara juga ada jika diperlukan. Tentang undang-undang kepemiluan. Tapi yang paling prinsip adalah, dia punya integritas, tidak terlibat dalam partai politik maupun tim sukses salah satu calon di Pilkada," papar Toekan dihubungi melalui telepon selulernya, saat dihubungi, Kamis (10/8).

Menurut dia, salah satu pentahapan Pemilu, yakni rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan di TPS (PPS) merupakan tahap paling strategis. Dari sini  lah kualitas pesta demokrasi semacam pemilu ditentukan. "Bagaimana pun orang-orang yang punya integritas ini lah yang akan memastikan. Apakah Pilkada berlangsung demokratis atau tidak," tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan Toekan, dari sekian pelamar yang diseleksi untuk anggota PPK di tiap Kecamatan di Maluku hanya 5 orang. Sedang, PPS sebanyak 3 orang di setiap desa atau kelurahan.

Kepada Kabar Timur, sebelumnya Ketua KPU Maluku Musa Toekan juga menyampaikan jika pentahapan awal Pilkada Maluku telah 'sangat' dekat. Mulai September mendatang, pihaknya sudah harus melakukan rapat-rapat dengan seluruh KPUD Kabupaten/Kota.

Setelah rapat-rapat koordinasi tersebut, maka KPUD Kabupaten/Kota sudah harus turun lapangan melakukan sosialisasi. Dalam rangka rekrutmen PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan-Kecamatan maupun rekrutmen PPS (Panitia Pemilihan di TPS) di desa-desa yang ada di seluruh Maluku.

KPU Provinsi Maluku berhasil mendapatkan alokasi dana Pilkada, senilai Rp 200 miliar dari Pemerintah Provinsi Maluku. Musa Toekan menyatakan besaran nilai tersebut wajar untuk sekarang ini. "Selain harga-harga barang dan jasa naik, karena memang ada perubahan sejumlah regulasi yang baru," katanya.

Dana Pilkada sebesar itu, sambung dia, telah disetujui oleh pihak Eksekutif yakni Gubernur maupun pihak DPRD Provinsi Maluku. Persetujuan tersebut termaktub dalan Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) yang ditandatangani Gubernur Maluku bersama pihaknya, kata Toekan. (KTA)

BERITA LAINNYA

Yayasan Darusallam Menggugat Menristek

Selasa, 12 Desember 2017, 11:26 WIB

Gerindra Diminta Tidak “Maraju” Tinggalkan MI

Selasa, 12 Desember 2017, 11:17 WIB

Sahran Umasugi Cs Bakal Diperiksa Lagi

Selasa, 12 Desember 2017, 11:13 WIB

Sidang Pasangan “HEBAT” Berlanjut

Selasa, 12 Desember 2017, 11:08 WIB

Penumpang Pesawat Batik Air Tewas Saat Mengudara

Selasa, 12 Desember 2017, 11:01 WIB

APBD Disahkan di Hari Libur, DPRD Protes

Selasa, 12 Desember 2017, 10:55 WIB