Menu
Minggu, 20 Agustus 2017

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batumiau dan Nuwewang, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, diduga keras disalahgunakan kepala desa dan oknum staf desa. Ini karena pengelolaan ADD bernilai miliaran rupiah tak transparan dan tidak sesuai nilai proyek.

‘’Warga desa sangat resah dengan penge­lo­laan ADD. Kami menduga keras ada pe­nye­lewengan,’’kata salah satu warga Desa Batu­miau, Ignatius Dadi kepada kabar Timur, kemarin.

Dia mengaku, warga setempat mencurigai pengelolaan ADD tak sesuai mekanisme ka­re­na tidak memakai suplaier untuk menger­ja­kan proyek.’’ADD diatur sendiri oleh Kepala Desa Batumiau, Josias Kusapy, Sekdes batu­miau, Boni Tipak, dan bendahara Desa Batuamiau,  Sugito Bakhir. Jangan monopoli dong,’’terangnya.

Ironisnya, beber dia, warga me­minta rancangan anggaran belanja ADD, tidak diperbolehkan oleh ka­des, Sekdes dan Bendahara Desa Ba­tu­miau.’’Itu yang membuat kami semakin curiga. Apalagi, pem­­bagian Semen kepada warga tidak merata. ADD 2016 juga tidak trans­­paran. Ini yang membuat kere­sahan ditengah masyarakat Batu­miau,’’jelasnya.

Tak hanya itu, Dadi menduga, Sekdes Batumiau, Boni Tipak  per­nah menangani proyek PNPM sa­ngat berpengalaman untuk memu­luskan proyek.’’Nah, dia kini ditun­juk sebagai Sekdes dengan tu­juan agar ADD bisa diatur seenak­nya,’ sebutnya.

Dia menduga, pembelian Semen kepada warga juga nilainya hanya seberapa. Padahal, kesal dia ADD Batuamiau senilai  Rp 1 miliar le­bih.’’Kami tidak tahu alokasi ang­garan sisahnya. Ini karena tidak ada proyek selain pembagian Se­men,’’ tuturnya.

Padahal, ingat dia, Camat Letti, jauh jauh hari telah mengigatkan para kades dan stafnya agar mem­buat papan informasi. Tujuanya, tam­bah dia, agar secara transparan warga mengetahui alokasi ADD. ’’Tapi, sampai sekarang me­reka belum membuat papan informasi ADD. Kita patut mencurigai mereka,’’kesalnya

Tak hanya itu, salah satu war­ga Desa Nuwewang, juga ikut mencurigai pengelolaan ADD didesa itu. Buktinya, kata war­ga Nuwewang yang enggan na­ma­nya diwartakan mengaku, Ka­des  Nu­wewang, Jhon Letualy menun­juk bendahara desa yang bukan putra Nuwewang.’’Masak banyak putra terbaik Nuwewang bisa menjabat bendahara desa, namun Kades justeru tunjuk orangl uar. Ada apa ini,’tanya dia.

Dia menduga, penunjukan ben­­da­hara desa yang merupakan war­ga kupang NTT, tujuanya un­tuk mengatur kejahatan terkait ADD. ’’Buktinya, pengelolaan ADD tak transparan. Bayar honor staf desa juga bermasalah. Cilakanya lagi, pilih-pilih orang. Kami tidak tahu peruntukan ADD di Nuwewang beberapa tahun terakhir,’’bebernya.

Untuk itu, warga Nuwewang dan Dadi berharap, pihak kejaksaan negeri Tual Cabang Wonreli agar menelusuri pengelolaan ADD didua desa itu.’’Kami sangat yakin ada tindak pidana korupsi ADD. Pihak Kejaksaan mesti bergerak agar ADD tidak lagi di salahgunakan. Jika ada yang terlibat kami desak untuk diperiksa dan diproses sesuai ke­tentuan yang berlaku,’’harap mereka.

Tak hanya itu, mereka meminta pihak inspektorat maupun Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) agar mela­kukan audit ADD didua desa itu.’’Mungkin kepala desa dan sejumlah staf desa mengira daerah kita jauh dari pantauan apa­rat pene­gak hukum dan media, sehingga mereka seenaknya gunakan ADD,’’ pungkas mereka. (KTM)

BERITA LAINNYA

Jaksa Telusuri Eksekutor Pencairan Rp 238 Miliar

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Akhir Pekan, dan Babak Baru Pilkada Maluku

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Pekan Depan Remon Diserahkan ke JPU

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Polda Akui Periksa Kadishub MBD

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Dishut Maluku Ancam Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB