Menu
Minggu, 20 Agustus 2017

KABARTIMUR.co.id, AMBON - Blok Masela kini jadi ‘nona manis’ pemerintah pusat. Tapi sayang, hingga saat ini Inpex Corporation, yang memegang hak konsesi eksploitasi blok tersebut, belum memastikan ‘pinjaman’ PI 10 persen ke daerah penghasil.

Soal Participation Interest (PI) memang menjadi isu krusial terkait pengelolaan blok Masela. Inpex Corporation yang merupakan konsorsium yang dimotori Jepang itu diinfokan berminat meminjamkan dana untuk Maluku sebagai daerah penghasil.

“Harapannya seperti itu, Inpex akan pinjamkan.Tapi sampai sekarang belum ada informasi. Mungkin karena PT Inpex juga belum menyelesaikan kajiannya khan,” beber Kabid Litbang dan Hubungan Kerjasama Bappeda Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy kepada Kabar Timur, Jumat, kemarin.

Djalaludin mengaku, PI 10 persen merupakan hak kepemilikan saham sesuai perundang-undangan, untuk daerah penghasil. Tapi Pemprov Maluku maupun dua daerah penghasil Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, tidak mempunyai dana untuk PI 10 persen tersebut.

“Rp 10 triliun untuk PI 10 persen itu, daerah tidak punya, bisa dapat darimana?,” imbuhnya.

Terkait blok pengelolaan Blok Masela di tahap produksi atau eksploitasi Djalaludin menyampaikan kajian masih berlangsung. Dilakukan oleh Inpex Corporation, untuk melihat banyak faktor plus minus dari sisi ekonomi.

Ungkap dia, Blok Masela ternyata merupakan salah satu dari 16 blok migas yang dieksplorasi. Inpex, sebut dia, masih melakukan kajian terhadap blok-blok lain, yang juga terdapat di Kepulauan Aru yang disebutnya, ada 3 blok migas itu.

“Blok Masela ini memanjang dari MTB, MBD kemudian Kepulauan Aru. Sehingga kita belum bisa pastikan dimana kilang daratnya akan dibangun. Bisa di MTB, bisa di MBD atau Kepulauan Aru sendiri. Jadi terkait hal ini Inpex masih lakukan kajian, dimana yang paling ekonomis untuk Kilang daratnya,” terang Djalaludin.

Meski demikian, Djalaludi memastikan jika Blok Masela telah dilakukan lelang. Tinggal menunggu, pihak-pihak yang berminat untuk bergabung dengan Inpex, untuk tahap produksi yang ditargetkan mulai berjalan Tahun 2022 itu. (KTA)

BERITA LAINNYA

Jaksa Telusuri Eksekutor Pencairan Rp 238 Miliar

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Akhir Pekan, dan Babak Baru Pilkada Maluku

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Pekan Depan Remon Diserahkan ke JPU

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Polda Akui Periksa Kadishub MBD

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB

Dishut Maluku Ancam Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 19 Agustus 2017, 06:00 WIB