Menu
Selasa, 12 Desember 2017
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Soal progres Blok Masela pemerintah Provinsi Maluku mengaku belum ada informasi disampaikan baik oleh Pemerintah pusat maupun dari Inpex Corporation, yang merupakan investor blok migas tersebut. Di lain pihak daerah di 11 kabupaten/kota diimbau, menyiapkan sumberdaya alam masing-masing maupun SDM. 

“Ini soal Inpex punya hal-hal kita tidak bisa paksa. Semua tergantung Inpex, “ ujar Kabid Litbang dan Hubungan Kerjasama Bappeda Maluku Djalaludin Salampessy kepada Kabar Timur, Selasa kemarin.

Menurutnya, Pemprov Maluku hanya mengetahui soal penetapan sentra pengolahan migas itu yang direncanakan awalnya di laut Off-Shore, dialihkan menjadi On-Shore, di darat, sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. 

“Sampai hari ini menyangkut soal-soal teknis Inpex jangankan mengenai kapan blok Masela mulai beroperasi, sekarang mereka sudah sampai dimana, kita Maluku tidak tahu,” beber Djalaludin. 

Diakui sedikit informasi yang diterima Pemprov hanya soal studi kelayakan dan prospek ekonomi pasar menyangkut pengelolaan blok tersebut. “Tapi lebih daripada itu kita tidak tahu menahu,” akui Djalaludin.

Namun demikian, sesuai arahan Gubernur Maluku Said Assagaff, setiap daerah di 11 kabupaten/kota diminta menyiapkan potensi unggulan masing-masing. Selain itu, SDM juga perlu dipersiapkan untuk menyambut operasionalisasi blok migas tersebut.

Salah salah satu politisi PAN asal Maluku Mahasale Sangadji mengomentari soal kurangnya akses informasi soal Blok Masela, dikarenakan, empat anggota DPR RI maupun empat anggota DPD RI dinilai kurang maksimal memperjuangkan kepentingan Maluku di mata pemerintah pusat. 

“Kalau delapan orang ini bisa jalan sama-sama, DPR RI atau DPD RI itu sudah cukup untuk Maluku. Akibatnya, Pemprov hanya bisa menunggu nasib kita ditentukan oleh Pemerintah pusat dan para investor itu. Para wakil rakyat itu kurang greget di pusat” ujar Kepala Departemen Kesra DPP PAN itu kepada Kabar Timur, terpisah.

Sebelumnya diberitakan, di kantor Gubernur Maluku Senin (4/12) lalu, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyatakan akan membantu Pemda Provinsi Maluku mendorong penandatanganan rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) Blok Masela. Dengan ditandatangannya POD akan mempercepat Inpex berproduksi.

Dalam rapat yang juga dihadiri anggota DPD RI asal Maluku Ny Anna Latuconsina itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Martha Nanlohy menjelaskan, POD oleh Inpex itu akan diteken pada 2019, sehingga Blok Masela baru akan mulai berproduksi pada 2025. 

Semakin cepat Inpex mengerjakan pre-Front End Engineering Design/FEED, maka penyusunan revisi rencana pengembangan lapangan (POD) akan cepat selesai. Sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk berproduksi.

Jika Inpex mempercepat penandatangan POD pada 2018, kata Nanlohy, tenaga kerja bisa segera disiapkan. Nanlohy menjelaskan, rencana aksi yang akan diambil ialah pertemuan di Jakarta soal percepatan produksi Blok Masela. Semua pihak akan diundang untuk membahas berbagai hal, termasuk kendala yang dihadapi saat ini.

Selanjutnya, tambah dia,  Komite II DPD RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait Alokasi Dana Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Maluku. “Karena ini janji Presiden untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan alokasi dari pemerintah melalui APBN,” kata Nanlohy. (KTA)

 

BERITA LAINNYA

Yayasan Darusallam Menggugat Menristek

Selasa, 12 Desember 2017, 11:26 WIB

Gerindra Diminta Tidak “Maraju” Tinggalkan MI

Selasa, 12 Desember 2017, 11:17 WIB

Sahran Umasugi Cs Bakal Diperiksa Lagi

Selasa, 12 Desember 2017, 11:13 WIB

Sidang Pasangan “HEBAT” Berlanjut

Selasa, 12 Desember 2017, 11:08 WIB

Penumpang Pesawat Batik Air Tewas Saat Mengudara

Selasa, 12 Desember 2017, 11:01 WIB

APBD Disahkan di Hari Libur, DPRD Protes

Selasa, 12 Desember 2017, 10:55 WIB