Menu
Selasa, 12 Desember 2017
ILUSTRASI

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Audit kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi reklamasi Pantain Namlea, Kejati Maluku mulai ambil ancang-ancang menetapkan calon tersangka. Tapi jangankan siapa nantinya jadi target, kapan gelar perkara untuk keperluan itu Kejati menutup rapat informasi itu.

“Yang pasti, itu (penetapan tersangka) dilakukan dalam ekspos perkara. Dan penyidik sementara menyiapkan proses audit penghitungan kerugian keuangan negara atau PKKN-nya dulu,” ungkap Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette kepada Kabar Timur, Selasa, kemarin di kantornya.

Mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejati itu menjelaskan, saat ini dokumen berkas pemeriksaan telah diterima dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea. Untuk kemudian dikompilasikan dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Maluku.

“Dokumen Namlea sudah sampai di kita. Tinggal menunggu tim penyidik Kejati seperti apa? nanti saya cek dulu,” katanya.

Meski, hingga berita ini naik cetak, Samy belum menginformasikan soal kesiapan tim penyidik Kejati dimaksud, dirinya memastikan, semua dokumen tersebut siap disampaikan ke BPK RI untuk keperluan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

“Jelasnya silahkan tunggu saja perkembangan penanangan perkara ini seperti apa,” kata Samy tak ingin mengomentari lebih jauh soal gelar perkara untuk penetapan tersangka dugaan korupsi proyek reklamasi itu.

Sebelumnya Samy menyatakan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi proyek Pantai Namlea yang menyeret nama Sahran Umasugy, politisi DPRD Kabupaten Buru, tim penyidik tidak masuk angin. “Jika ada penilaian jaksa masuk angin, isu itu amat sangat tidak benar. Ikuti saja perkembangan. Kedepan kami akan buktikan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar,” tandas Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette kepada Kabar Timur, Senin (5/12).

Perkara dugaan korupsi pada proyek reklamasi Pantai Merah Putih Kota Namlea Kabupaten Buru disebut-sebut tim jaksa diintervensi. Ada selentingan, jika kontraktor pelaksana yang diperankan oleh Sahran Umasugy diberi angin. “Sebagai feed backnya, tim jaksa juga diberi angin, jadinya masuk angin khan?,” ujar sumber Kabar Timur.

Faktanya, sambung sumber, beberapa kali pemeriksaan politisi Partai Golkar Kabupaten Buru ini beberapa kali juga melayangkan surat ijin undur atau penundaan dari pemeriksaan tim jaksa. Hal itu memberi indikasi, yang bersangkutan diberi keistimewaan khusus. Ketimbang saksi-saksi lain yang diperiksa sampai tuntas dengan puluhan pertanyaan.

Surat tunda sepertinya tak logis. Sebab pada pemeriksaan kedua, belum sampai pertengahan pemeriksaan, tiba-tiba Sahran mengeluh sakit. Dia meminta ijin pemeriksaan tunda dua hari sesudahnya.

Tapi tepat hari H pemeriksaan tersebut, dia melayangkan lagi surat ijin penundaan. Dengan dalih, sedang melaksanakan tugas selaku anggota DPRD Kabupaten Buru. Buntutnya hingga saat ini pemeriksaan lanjutan Sahran Umasugy belum juga dilakukan.

Tapi Kasipenkum Kejati Maluku dimintai konfirmasi, mengaku institusinya telah merasa cukup dengan pemeriksaan Sahran yang dua kali itu. 

Sekadar tahu, dalam perkara ini Sahran Umasugy merupakan kontraktor pelaksana dan pemilik CV Aego Media Pratama. Perusahaannya menggarap proyek reklamasi Pantai Namlea di tahun 2015-2016 tersebut dengan nilai Rp 4,9 miliar yang didanai APBN. Tapi di lapangan pekerjaan tak tuntas diselesaikan.

Tiang pancang untuk pembangunan dermaga Pantai Namlea, banyak yang belum terpasang. Dari 300 tiang yang direncanakan, hanya 130 tiang diorder dari suplier Jakarta, itu pun tidak semuanya berdiri sesuai RAB.

Padahal anggaran sebanyak Rp 4,9 miliar diperuntukan untuk pekerjaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan Pantai Merah Putih Namlea. Tapi pemancangan tiang tidak dikerjakan tuntas, tapi dilaporkan rampung 100 persen.

Sebut saja pekerjaan utama pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tapi tidak dikerjakan. Tidak ada tiang yang dipasang. Malah pekerjaan diganti dengan menimbun batu dari buangan bandara Namniwel di Desa Sawa.

Padahal pekerjaan pemancangan tiang sendiri dari data pelelangan, menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar. Anggaran tersebut untuk pemancangan tiang berdiameter 60 centimeter untuk 300 tiang.

Timbunannya juga yang seha-rus-nya memakai tanah pilihan. Tapi namun diganti dengan limbah buangan yang diambil dari bandara Namniwel Sawa.

Jika dihitung, total keseluruhan pekerjaan reklamasi pantai dan tiang pancang hanya menghabiskan Rp 1 miliar dari total kontrak senilai Rp 4,9 miliar.(KTA)

BERITA LAINNYA

Yayasan Darusallam Menggugat Menristek

Selasa, 12 Desember 2017, 11:26 WIB

Gerindra Diminta Tidak “Maraju” Tinggalkan MI

Selasa, 12 Desember 2017, 11:17 WIB

Sahran Umasugi Cs Bakal Diperiksa Lagi

Selasa, 12 Desember 2017, 11:13 WIB

Sidang Pasangan “HEBAT” Berlanjut

Selasa, 12 Desember 2017, 11:08 WIB

Penumpang Pesawat Batik Air Tewas Saat Mengudara

Selasa, 12 Desember 2017, 11:01 WIB

APBD Disahkan di Hari Libur, DPRD Protes

Selasa, 12 Desember 2017, 10:55 WIB