Menu
Selasa, 12 Desember 2017
ILUSTRASI

KABARTIMUR.co.id,AMBON- Masyarakat Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dibuat resah, lantaran tagihan listrik terus melonjak. Padahal, daya pemakaian yang digunakan masyarakat tidak berubah.

Setiap Bulan pembayaran tidak menentu. Bahkan, tagihan yang dibayar warga diduga dipatok sendiri oleh petugas lapangan tanpa melihat besaran meteran atau daya yang digunakan per Bulan. 

Ironisnya, bukti pembayaran yang diterima warga bukan dalam bentuk rekening atau struk pembayaran tapi hanya ditulis melalui kwitansi biasa. “Nilainya berbeda-beda. Diduga tergantung rumahnya. Kalau rumah warga yang tampak bagus, maka nilainya tinggi. Awalnya 80 ribuan, sekarang naik 300 sampai 500,” ungkap La Arifin Bania, Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Huamual Belakang (HIPPMAHB), Selasa (5/12).

Lonjakan tagihan yang tidak rasional ini, dianggap sebagai sebuah bentuk “penindasan” yang diduga dilakukan PLN. Disisi lain, Arifin menduga pembayaran yang tidak sepantasnya ini merupakan Pungutan Liar (Pungli).  “Jangan sampai ini pungli (pungutan liar) di luar kebijakan PLN,” katanya menduga. 

Warga, lanjut Arifin, tidak akan mempermasalahkan jika pelayanan yang diberikan PLN sebanding, seperti penerangan lampu. “Kalau ini sama dengan tarif PLN maka dapat diterima. Tapi PLN juga harus meningkatkan pelayanan. Seperti nyala lampu, yang di malam hari menyala, sedangkan siang hari sering padam,” tegasnya.

Terpisah, Kepala PLN Rayon Piru, Satya Hari Wibowo, yang dikonfirmasi via telefon selulernya kemarin, membantah adanya pungutan yang dilakukan petugas di lapangan. Tapi jika ada, Ia mengaku akan mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya itu. 

“Proses pembayaran rekening listrik di kawasan Huamual Belakang, termasuk Waisala, memang dilakukan langsung oleh petugas yang ke lapangan. Karena ada keluhan warga yang harus membayar rekening listrik di Piru, yang justru akan jauh lebih mahal dibanding membayar di rumah,” katanya. 

Disamping itu, tagihan yang langsung ditagih ke rumah rumah warga per Bulannya ini dilakukan agar memberi kemudahan akses kepada masyarakat dan tidak terjadi penunggakan. “Kalau ada yang membayar dan hanya diberikan kwitansi tanpa struk bayar dari PLN, maka tanyakan langsung oleh warga ke petugas tersebut,” jelasnya. 

Ia meminta warga datang melapor ke kantor PLN Rayon Piru jika petugasnya kedapatan menggunakan kwitansi biasa dan tidak memberikan struk pembayaran resmi milik PLN ke pelanggan.  “Kalau ternyata ada petugas yang tidak dapat memberikan struk pembayaran maka laporkan ke Rayon Piru, untuk diproses. karena itu pelanggaran yang harus diberikan sanksi tegas,” pintanya.

Soal pemadaman lampu, Satya mengaku terjadi akibat kondisi alam seperti pohon tumbang menimpa kabel listrik. Tapi kalau tidak biasanya ada pemberitahuan jika akan dilakukan pemadaman.  

“Bisanya, pesan untuk pemadaman dibawa langsung oleh petugas lapangan. Dan, kalau pesannya tidak disampaikan, maka warga bisa laporkan. Kami juga minta bantuan warga untuk kiranya dapat membantu PLN dalam hal penertiban terhadap pepohonan yang melintang di daerah lintasan kabel listrik PLN,” pintanya. 

Disamping itu, kata Satya, pihaknya akan berupaya untuk melakukan penerangan secara normal terutama menjelang perayaan Natal selama Bulan Desember. “Kita akan lakukan maksimal, agar warga sebagai pelanggan tetap dapat merasakan pelayanan PLN secara baik,” pungkasnya. (CR1)

BERITA LAINNYA

Yayasan Darusallam Menggugat Menristek

Selasa, 12 Desember 2017, 11:26 WIB

Gerindra Diminta Tidak “Maraju” Tinggalkan MI

Selasa, 12 Desember 2017, 11:17 WIB

Sahran Umasugi Cs Bakal Diperiksa Lagi

Selasa, 12 Desember 2017, 11:13 WIB

Sidang Pasangan “HEBAT” Berlanjut

Selasa, 12 Desember 2017, 11:08 WIB

Penumpang Pesawat Batik Air Tewas Saat Mengudara

Selasa, 12 Desember 2017, 11:01 WIB

APBD Disahkan di Hari Libur, DPRD Protes

Selasa, 12 Desember 2017, 10:55 WIB