Menu
Selasa, 12 Desember 2017
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Antara satu pilihan Murad atau Assagaff bagi PDIP di Pilkada Maluku 2018, mendatang. Keduanya sama-sama kuat

Poros baru hampir pasti sulit terjadi. Tapi terkait peluang koalisi Golkar-PDIP jawabannya, bisa ya bisa tidak. Sebab peta politik jelang kontestasi Pilgub Maluku 2018, bola jatuh penentuan figur-figur yang akan melaju di momen tersebut, sekarang ada di PDIP, dalam hal ini di tangan Presiden Joko Widodo.

Sumber internal DPD PDIP Maluku yang dekat ke lingkaran satu DPP PDIP mengungkapkan, saat ini di DPP tidak ada pembicaraan lain. Yang ada cuma percakapan soal penentuan pasangan figur di Pilgub, tapi sekaligus untuk mengamankan kepentingan Pilpres 2019. 

“Dan bola itu ada di tangan Presiden Jokowi. Ibu Mega sekarang paling dengar pendapat Pa Jokowi, kita tunggu saja. Siapa direkomendasikan, Pa Bib atau Pa Murad,” terang sumber internal kepada Kabar Timur, Rabu (6/12).

Pertarungan rekomendasi PDIP antara Murad dan Assagaf cukup menarik. Masing-masing gunakan “jaringan” kuat mereka di DPP. Keduanya juga saling klaim sama-sama kuat di DPP. Bahkan, terakhir kubu Assagaf mengaku berpeluang kuat direkomendasi  PDIP pada Pilkada Maluku 2018, mendatang.

Bahkan, mereka mengklaim telah mengeser nominasi kekuatan Murad Ismail yang sebelumnya berpeluang mendapatkan rekomendasi itu, kini rekomendasi telah berubah haluan ke petahana. Kubu Murad menanggapi santai soal peluang Said Assagaf yang  menyebutkan kuat memperoleh rekomendasi. 

“Silahkan saja. Namanya juga politik semua klaim-klaim semacam itu biasa. Kami sudah pada keputusan bahwa PDIP bagi kami sudah clear. Tinggal menunggu Ibu Mega. Jadi biasa klaim-klaim kosong soal kuat dan menguat, tapi tidak terbukti,” sebut salah satu relawan Murad Ismail kepada Kabar Timur, kemarin. 

Selanjutnya, terang dia, keyakinan bahwa rekomendasi PDIP bakal berlabuh ke Murad Ismail dalam lingkaran Tim dan Relawan Murad sudah tak kegat lagi. Sebab, tanggal 18 Desember 2017 mendatang Murad bersama pasangannya sudah mengikuti “sekolah Kepala Daerah” yang digelar partai Megawati itu. 

“Anda boleh catat dan tulis bahwa tanggal 18 Desember 2017 itu Pak Murad sudah ikut “sekolah Kepala Daerah” yang digelar PDIP. Kalau sudah demikian, silahkan anda (wartawan) simpulkan sendiri kepada siapa rekomendasi PDIP akan diberikan,” bebernya.

Ketika mengikuti “sekolah kepala daerah” Murad Ismail, kata dia, sudah dipasangan dengan pendamping sebagai calon Wakil Gubernur Maluku. “Pada tanggal 18 Desember 2017 Pak Murad sudah bersama calon wakilnya. Ini informasi valid bukan politisasi silahkan  dikonfirmasi dan untuk kebenarannya,” sebutnya. 

Sebelumnya kepada Kabar Timur, hal senada disampaikan Wakil Ketua DPW PKS Amir Rumra. Elit PKS ini menyatakan, kemungkinan koalisi Golkar, PDIP, PKS dan Parpol lain bisa terjadi. Demikian juga poros baru, PKS, Gerindra dan PPP walau hal itu sudah sulit untuk saat ini.

“Itu bisa saja, kalau elit-elit DPP Parpol di level nasional satu pikiran,” ujar Rumra. Terkait PKS lebih condong ke Petahana, Rumra blak-blakan mengakui partainya punya hitungan sendiri. Demikian pula soal figur calon pendamping calon gubernur. Meski Partai Demokrat resmi menyandingkan Said Assagaff-Andreas Rentanubun, PKS melihat ada figur lain yang lebih pas untuk Assagaff. 

Rumra yang mengaku berharap ada kejutan terjadi terkait figur pendamping Assagaff. Dan lagi-lagi PKS harus menunggu PDIP. Sebelum menentukan sikap resmi terkait calon pendamping Assagaff, yang dia sebut ada dua nama di PKS. Yaitu, Andreas Rentanubun dan Edwin Huwae. 

Selain menginginkan figur pendamping yang lebih cocok untuk Petahana secara personal, PKS juga berhitung menang. Kemenangan di Pilgub Maluku, kata dia, lebih terbuka lebar jika partai itu berkoalisi dengan PDIP dan Golkar.

Terpisah pengamat politik FISIP Unpatti Ambon Johan Tehuayo menilai semua wacana sampai isu politik terbaru saat ini seluruhnya dimainkan oleh PDIP. Menurutnya, itu merupakan strategi PDIP yang ingin menjaring dan menyaring para figur sebelum disodorkan ke pemilih di Pilgub. Tegasnya, wacana dan isu internal di PDIP merupakan hal biasa. 

Terkait kontestasi Pilgub Maluku, ujar dia, wacana dan isu politik disampaikan ke publik oleh PDIP guna menemukan figur yang benar-benar terseleksi secara alami, sebelum diorbitkan di momen Pilkada. “PDIP ingin calon gubernur-wakil gubernur yang disodorkan ke Pilkada, benar-benar sesuai dinamika politik terakhir di masyarakat,” akunya dihubungi via telepon seluler, kemarin. 

Termasuk mengulur-ulur waktu pemberian rekomendasi, juga menjadi bagian dari strategi PDIP. Itu terbukti, dengan ditunggunya rekomendasi PDIP oleh parpol-parpol yang tersisa. Yaitu, PKS, Partai Gerindra dan PPP yang belum memutuskan dukungan yang pasti secara hitam di atas putih.

MERAPAT KE PDIP

Sementara Partai Gerindra telah memastikan dukungannya ke calon Gubernur Murad Ismail. Tapi siapa wakil pondamping pastinya, Parpol besutan Prabowo Subijanto ini memberikan ruang yang lebar untuk Dankakor Brimob Polri itu memilih. 

Dengan demikian rekomendasi Gerindra untuk kader internal Hendrik Lewerissa bisa saja berubah, jika ternyata Murad memilih figur lain. Diakui Wakil Ketua DPD Partai Maluku Gerindra Ricky Palijama, Gerindra sedang menunggu hasil komunikasi dibangun antara Murad Ismail dengan PDIP. 

Dengan stetmen yang disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Maluku ini, sepertinya ada sinyal jika Gerindra bakal bergabung dengan PDIP. Padahal sebelumnya, Gerindra disebut-sebut relatif sulit berkolaborasi dengan “moncong putih.” Dikarenakan, peta politik nasional, yang mana Ketum Partai Gerindra Prabowo Subijanto “kurang cair” dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ricky mengungkapkan kalau rekomendasi resmi telah turun untuk Murad dan Hendrik ditandatangani Ketum Prabowo Subijanto dan Sekjen DPP Gerindra, akhir Nopember 2017 lalu. Namun diakuinya, nomor SK rekomendasi Partai Gerindra ini tidak sempat dia catat, dikarenakan hanya diperlihatkan selintas saat itu kepada dirinya.

Masih soal SK Rekomendasi yang sifatnya ‘tentativ’ atau sementara itu, sesuai arahan Prabowo, dia mengatakan, jika hasil komunikasi antara Murad dengan PDIP Jendral Polisi itu disetujui didampingingi Hendrik Lewerissa, maka rekomendasi tetap seperti yang telah ditandatangani. 

Tapi jika akhirnya figur lain yang harus digandeng oleh Murad, tidak menutup kemungkinan rekomendasi direvisi. “Kita tidak campuri urusan Pa Murad dengan Parpol mana-mana (PDIP) karena itu terlalu person sifatnya. Intinya Pa Murad kita berikan kesempatan sesuai hak beliau tentukan calon wakil sesuai hasil komunikasi beliau itu,” aku dia dihubungi Kabar Timur, Rabu (6/12).

Dikatakan, Gerindra tidak ingin menawarkan wakil pendamping yang tidak punya chemistry dengan Murad. Karena Parpol ini juga ingin figur Gubernur-Wakil Gubernur yang ditawarkan ke Pilgub Maluku adalah pasangan calon yang pasti menang.

Sebelumnya Ricky Palijama menyampaikan DPP Gerindra akan menunggu fluktuasi hasil survei mengerucut ke siapa figur yang kuat untuk memenangkan Pilgub 2018 sebelum rekomendasi diberikan.

“Karena Gerindra pasti menghitung kepentingan politik ke depan. Figur A atau B, C dan seterusnya semua berpeluang. Tapi yang masih punya kapasitas bertarung, itu yang dipantau sebelum rekomendasi (diberikan),” tandasnya.

Menurutnya, Gerindra tetap mengacu pada angka survei. Sementara angka tersebut saat ini, kata dia, tengah berfluktuasi. Dari sejumlah figur balon Gubernur dan Wakil Gubernur, tercatat angka survei naik turun, alias berubah cepat.

Yang ditunggu oleh Partai Gerindra adalah angka survei tersebut menjadi stabil dan mengerucut. Palijama juga menepis, jika Gerindra disebut-sebut hanya mendukung figur balon tertentu.

Misalnya, ujar dia, di awal-awal memanasnya kontestasi Pilgub Maluku kandidat A memiliki angka survei yang tinggi. Namun kemudian, angka survei ini kini bergeser ke kandidat B. Hal ini tentu jadi pertimbangan Partai Gerindra.

Sebab figur balon dimaksud mungkin ragu apakah akan melanjutkan hingga memperoleh rekomendasi atau malah mundur. Padahal rekomendasi, terang dia, erat kaitannya dengan kerja-kerja politik. Termasuk pendekatan dan komunikasi antara figur balon dengan partai itu sendiri.

“Awalnya yang daftar banyak tuh. Tapi mendekati akhir Oktober kelihatannya mereka tidak kerja. Tidak komunikasi lagi dengan Gerindra. Maka sudah kelihatan di situ siapa yang mundur dari bursa pencalonan,” paparnya. (KTA)

 

BERITA LAINNYA

Yayasan Darusallam Menggugat Menristek

Selasa, 12 Desember 2017, 11:26 WIB

Gerindra Diminta Tidak “Maraju” Tinggalkan MI

Selasa, 12 Desember 2017, 11:17 WIB

Sahran Umasugi Cs Bakal Diperiksa Lagi

Selasa, 12 Desember 2017, 11:13 WIB

Sidang Pasangan “HEBAT” Berlanjut

Selasa, 12 Desember 2017, 11:08 WIB

Penumpang Pesawat Batik Air Tewas Saat Mengudara

Selasa, 12 Desember 2017, 11:01 WIB

APBD Disahkan di Hari Libur, DPRD Protes

Selasa, 12 Desember 2017, 10:55 WIB