Menu
Rabu, 24 Januari 2018
RUSADI ADJIZ/KABARTIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON – Baru setahun menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Ahmad Assagaf dinilai memiliki harta kekayaan yang tak wajar. 

Harta kekayaan Assagaf melonjak drastis setelah diangkat sebagai Sekda Kabupaten Buru pada tahun 2016. 

Kejaksaan Tinggi Maluku didesak mengusut asal usul kekayaan Sekda Maluku yang dianggap tak wajar tersebut. Desakan mengusut harta kekayaan Assagaf disuarakan Koalisi OKP Gerakan Anti Korupsi DPD IMM Maluku, Lingkar Demokrasi Maluku dan Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Buru.

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Jl. Sultan Hairun, Ambon, Kamis (11/1).  Pendemo yang berjumlah puluhan orang itu melakukan orasi di depan kantor Korps Adhyaksa yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Koordinator lapangan, Baneli Kotarumalos menuding Sekda Buru Ahmad Assagaf diduga menyelewengkan anggaran Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buru senilai Rp 1,7 miliar tahun anggaran 2016. 

“Aksi kami ini karena kekayaan seorang Sekda Buru dinilai tidak wajar sebagai seorang PNS. Kami menduga ada penyelewenangan anggaran keuangan negara. Dan ini belum disentuh hukum,” tegas Baneli di sela-sela aksi unjukrasa.

Pihaknya, kata dia, memiliki landasan hukum dan bukti yang kuat terkait laporan harta kekayaan Sekda Buru. “Sekda baru satu tahun (menjabat) sudah sunya aset miliaran rupiah,” ujarnya. 

Sebagai seorang PNS, Ahmad Assagaf dianggap memiliki aset dan harta kekayaan yang jauh dari kata wajar. Dia memiliki gedung, Agen Premium Minyak dan Solar (APMS), penginapan dan keramba ikan dan tanah yang tersebar di Buru.

Pendemo berharap Kejati Maluku merespon aksi unjukrasa dengan membentuk tim jaksa untuk menyelidiki harta kekayaan Ahmad Assagaf. “Minimal bisa advokasi penggelapan anggaran tahun 2016. Tentunya kami minta penegakan hukum harus ditegakkan agar oknum-oknum yang berusaha memperkaya diri dengan cara korupsi harus ditindak,” tegas Baneli.

Dalam laporan tertulis yang diserahkan pendemo ke Kejati Maluku disebutkan, aset-aset kekayaan Sekda Buru yang dinilai tak wajar itu diantaranya; tiga bidang tanah di Kota Namlea yang nilainya kurang lebih Rp 500.000.000. 

Penginapan di Kota Namlea senilai Rp 2 miliar, bangunan rumah yang saat ini dikontar Panwas Buru Rp. 800 juta, keramba ikan di Desa Siahoni bernilai Rp. 400 juta. Berikut lima APMS di Desa Kayeli senilai Rp Rp 2 miliar, empat unit mobil.

Setelah berorasi, pendemo ditemui Asisten Intelijen Kejati Maluku M. Iwa S. Pribawa  didampingi Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette.

Pribawa berjanji akan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan dan meminta para pendemo untuk tetap melakukan koordinasi dengan Kejati Maluku dalam menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami akan menindaklanjuti tapi kami akan pilah-pilah terlebih dahulu karena laporan banyak. Kami harap rekan-rekan bisa bersabar dan terus berkoordinasi dengan Kejati. Kalau ada data tambahan akan lebih membantu kami,” ujar Pribawa. 

Laporan itu akan dianalisa apakah akan ditindaklanjuti intelijen Kejati atau langsung dimulai penyelidikan. (RUZ)

BERITA LAINNYA

Perintah Hitung Manual La Alwi “Masuk Angin”

Rabu, 24 Januari 2018, 05:13 WIB

Pemuda Watdek Tewas Tenggelam

Rabu, 24 Januari 2018, 05:13 WIB

Perebutan Wilayah di Bursel, 2 Luka Berat

Rabu, 24 Januari 2018, 05:13 WIB

Pemeriksaan Amir Gaus Cs Belud Tuntas

Rabu, 24 Januari 2018, 05:13 WIB

Panca Karma Terancam “BANGKRUT”

Rabu, 24 Januari 2018, 05:13 WIB

Penyidikan Kasus Korupsi Bob Berlanjut

Rabu, 24 Januari 2018, 05:12 WIB