Menu
Minggu, 24 Juni 2018
RUSADI ADJIZ/KABARTIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Kejati Maluku belum menentukan sikap terkait demonstrasi sejumlah OKP yang mendesak korps adhyaksa mengusut harta kekayaan yang tak wajar Sekda Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff. Tapi kepada Kabar Timur, Assagaff mengancam menggugat balik OKP pendemo jika, dari penyelidikan jaksa, tudingan kepemilikan harta tak wajar dirinya tak terbukti.

Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette menyatakan, institusinya harus melakukan telaah sebelum mengambil langkah. “Tentu pernyataan sikap itu akan dipelajari dan ditelaah sebelum kita menentukan sikap,” kata Samy, Jumat, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Ahmad Assagaff didemo sejumlah OKP yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi dari DPD IMM Maluku, Lingkar Demokrasi dan Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Buru. 

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Maluku Jln Sultan Hairun, Kamis(11/1). Terdiri dari puluhan orang, mereka berunjuk rasa di depan kantor Kejati yang dijaga ketat aparat kepolisian. 

Mereka menuding Ahmad Assagaff memanfaatkan posisi sebagai Sekda dan menyelewengkan anggaran di Sekretariat Pemda Kabupaten Buru senilai Rp 1,7 miliar dari anggaran tahun 2016. Indikasinya, baru menjabat satu tahun tapi aset kekayaan Sekda tiba-tiba naik drastis miliaran rupiah. 

“Jadi aksi kami ini karena kekayaan seorang Sekda Buru ini dinilai tidak wajar sebagai seorang PNS,” tegas Korlap demo Baneli Kotarumalos di tengah unjuk rasa tersebut.

Tapi Ahmad Assagaff menepis tudingan Beneli Kotarumalos dan kawan-kawan dan mengancam akan gugat balik. “Kalau nanti dalam penyelidikan Kejaksaan, itu tidak terbukti, siap-siap saja kami akan gugat balik semua,” ucapnya via Whatsapp diterima Kabar Timur, kemarin.

Mantan Kadisperindag Kabupaten Buru ini menjelaskan, semua item aset kekayaan yang dituding dalam aksi di kantor Kejati Maluku itu salah alamat. “Saya punya isteri juga pedagang dan itu sudah lama. (Isteri) bikin pondok(kios) dan di situ juga menjual minyak tanah. Jadi bukan APMS atau agen. Dan wajarlah kalau kami ada aset. Tapi semua aset-aset yang disampaikan dalam demo, itu semua bukan milik Ahmad Assagaff, melainkan milik orang lain” terangnya.

Misalnya, sebut Ahmad Assagaff, keramba ikan di Desa Siahoni senilai Rp 400 juta, itu milik nelayan sekitar. Begitu juga penginapan senilai Rp 2 miliar yang saat ini dikontrak Panwaslu Kabupaten Buru, itu milik salah seorang wiraswastawan yang tak bisa dia sebutkan namanya. 

Lalu, tiga bidang tanah di Namlea senilai Rp 500 juta, itu juga milik orang. “Apalagi lima APMS di Desa Kayeli, itu juga milik orang lain. Sedang empat mobil, itu mobil yang mana-mana? Harus jelas,” katanya soal aset-aset yang dituding dalam demo kelompok OKP itu.

Ketika menerima pengunjuk rasa OKP, Asisten Inteljen Kejati Maluku M.Iwa S.Pribawa yang didampingi Kasipenkum Kejati Samy Sapulette, berjanji akan menindaklanjuti pernyataan sikap yang disampaikan. “Kami akan menindaklanjuti tapi kami akan pilah-pilah terlebih dahulu karena laporan banyak. Kami harap rekan-rekan bisa bersabar dan terus berkoordinasi dengan Kejati. Kalau ada data tambahan akan lebih membantu kami,” kata Iwa kepada pengunjuk rasa.

Terpisah, Koordinator Aliansi Pemuda Buru Irwan Lesbassa kepada Kabar Timur menyesalkan demo yang digelar elemen OKP tersebut. Sebab pernyataan sikap yang disampaikan kelompok tersebut, terkesan asal-asalan dan tidak didukung oleh hasil kajian yang cermat.

Irwan mengaku, mengawal kinerja pejabat di lingkup Birokrasi Daerah juga sering dilakukan pihaknya. Namun didukung oleh kajian hukum disusul proses investigasi lapangan yang cermat. 

Akibatnya, ujar dia, mungkin akan ada gugatan balik dari pihak yang dituduh. Yang kedua, demo semacam itu berpotensi menimbulkan ‘gangguan’ di lingkup birokrasi di Setda Kabupaten Buru. 

“Posisi Sekda itu strategis loh ! jika diganggu dengan isu-isu yang tak tertanggungjawab bisa mengganggu proses-proses pemerintahan daerah ini. Dan itu jelas akan berdampak pada masyarakat Buru juga,” kata Irwan Lesbassa.(KTA)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB