Menu
Selasa, 20 Pebruari 2018
RUSADI ADJIZ/KABARTIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Kasus rabies di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), Prof. DR. Ridwan Amiruddin pada kegiatan pelatihan jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan yang akan diangkat dalam jabatan rumpun ilmu kesehatan angkatan ke dua di Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Masyarakat (Bappelkes) Maluku, Ambon, kemarin.

“Tahun 2016 hanya ditemukan delapan kasus tetapi setahun berikutnya justeru naik menjadi lebih dari 17 kasus rabies dan banyak korbannya,” kata Ridwan Amiruddin 

Pelatihan jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan tersebut dilangsungkan selama sepuluh hari dan diikuti 32 peserta.”Tujuannya, mempersiapkan tenaga kesehatan untuk menduduki posisi tenaga fungsional di bidang ilmu kesehatan, misalnya tenaga ahli bidang sanitarian, nutrisi, promosi, epidemiologi, serta ahli administrasi kesehatan,”tuturnya.

Masih kata amirudin, kegiatan tersebut dilangsungkan di dalam kelas dan juga di lapangan. Maksudnya, agar peserta mampu menerapkan ilmu yang didapatkan baik secara teori maupun aplikasi sampai pada kemampuan mereka untuk menghitung kredit point guna penjenjangan kepangkatan. Sebab, kata dia, setiap ASN yang mau naik pangkat itu harus ada kredit point dan semua diajarkan di sini, sehingga mereka diajarkan setiap aktivitas dihitung kredit pointnya.

Materi yang disampaikan jelasnya lebih lanjut, antara lain penyelidikan Kejadian Luar Biasa seperti di Asmat (Papua) terjadi KLB gizi buruk dan difetri sehingga peserta diajarkan dan mereka memiliki kepekaan untuk melakukan penyelidikan kasus.

Dimana peserta dilatih bagaimana menyampaikan pesan-pesan kesehatan secara efektif sehingga bisa menyelesaikan masalah di lapangan. “Sebagai ahli kesehatan masyarakat, kami juga mengharapkan ada program yang intensif dari pemerintah daerah untuk penyediaan vaksin, karena sekarang dalam posisi habis dan harganya juga mahal untuk pengobatan satu pasien,”ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah daerah harus turun tangan karena masyarakat tidak bisa membeli, kemudian perlu ada regulasi yang mengatur kepemilikan ternak anjing supaya divaksin secara reguler. Mengingat regulasinya belum ada maka pemerintah harus mengambil peran untuk mengatur regulasi vaksin di wilayah Provinsi Maluku karena ternak ini sangat banyak dipelihara masyarakat.

Selain itu, lanjut Amirudin, Pemerintah juga perlu membangun Rabies Center berfungsi mengedukasi dan mendidik masyarakat supaya bagaimana menagani rabies kalau terjadi di wilayah, menangani hewan, serta pasiennya. “Kalau terjadi wabah seperti ini maka Rabies Center segera bertindak, dan itu belum ada seperti di Pare-Pare yang menjadi pilot project percontohan dan pemerintah daerah bisa ke sana untuk belajar,”harapnya.

Ada beberapa kasus KLB lain yang dibahas dalam pelatihan tersebut, diantaranya adalah masalah keracunan makanan. “Jadi Persakmi melatih mereka memiliki kemampuan investigasi atau penyelidikan kejadian luar biasa keracunan makanan. Selanjutnya KLB diare di Maluku cukup tinggi karena kebiasan masyarakat membuang air di sungai, pantai, kebun, padahal ada jamban tetapi tidak dimanfaatkan, sehingga perlu diatur oleh pemerintah bagaimana setiap rumah tangga yang memiliki jamban harus memanfaatkannya,”paparnya.

Amirudin mengimbau kepada masyarakat agar jangan menggunakan badan air sebagai tempat membuang hajat setiap hari, karena diare akan terus terjadi dan berdampak pada tingginya angka kematian bayi dan produktivitas penduduk menurun.

KLB Malaria juga diakuinya merupakan wabah karena Maluku merupakan daerah endemik dan mestinya dipersiapkan lebih matang mulai dari regulasi, pengendalian lingkungan, penggunaan kelambu berinsektisida sehingga proteksinya harus berjalan dengan baik. 

“Kami selalu mengatakan tidak bisa mengendalikan malaria jika tidak mengetahui perilaku nyamuknya, seperti menggigit di sore hari, dimana tempatnya berkembang biak, itu yang harus dibersihkan. Dinkes tentunya tidak bisa menyelesaikan sendiri tetapi perlu kerjasama kementerian terkait seperti PU PR bikin perumahan dan membuat jalan harus ada drainase,”tandasnya (RUZ)

 

BERITA LAINNYA

Maluku Protes Saham Blok Masela Dibagi ke NTT

Senin, 19 Pebruari 2018, 23:36 WIB

Satu Pria “Bertopeng” Ditembak Polisi

Senin, 19 Pebruari 2018, 23:36 WIB

Ada Pembiaran di Gunung Botak

Senin, 19 Pebruari 2018, 23:36 WIB

PDIP Maluku “Pecah” Tiga Kubu

Senin, 19 Pebruari 2018, 23:36 WIB

Novum Perkara Darmo 51, Tidak Ada Markup

Senin, 19 Pebruari 2018, 23:36 WIB