Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Provinsi Maluku terdiri dari 1.340 pulau, kurang lebih sebanyak 452 pulau belum memiliki nama. Dengan demikian pengendalian dan pemanfaatan ruang berbasis kepulauan pada sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah.

Diperlukan peraturan perundang-undangan berupa pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, yang dapat meningkatkan pengetahuan bagi pemangku kebijakan di daerah. Sehingga dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang serta pertanahan di wilayah Maluku dapat berjalan efektif agar memberikan kepastian hukum yang jelas.

Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir mengatakan, pengendalian pemanfaatan ruang sudah saatnya diperkuat, mengingat dimensi rencana tata ruang memiliki lingkup yang sangat luas. Jika tidak dikendalikan, fungsi-fungsi ruang dapat beralih dan tidak lagi sesuai dengan karateristik alaminya. 

‘’Selama ini banyak peraturan yang disusun untuk mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang, namun koordinasi antar sektor masih lemah. Isu lainnya yang perlu diakomodir adalah isu LP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), di mana pemerintah memiliki misi untuk mengembalikan ketahanan pangan nasional, sehingga kelestarian lahan-lahan sawah produktif harus dijaga dengan ketat,’’ kata Sekda, kemarin.

Menurut dia, berbagai persoalan ihwal masyarakat pesisir dan kelautan yang berbasis kepulauan merupakan isu penting bagi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Untuk itu, perlu mendapat perhatian serius agar keseimbangan lingkungan hidup dapat terus terjaga. 

‘’Dengan demikian sektor kelautan dan perikanan merupakan prioritas pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis kepulauan, integrasi antar sektor diperlukan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Selain itu, masyarakat umum serta dunia usaha wajib mematuhi tata ruang dan memperhatikan NSPK,” kata Sekda. (RUZ)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB