Menu
Sabtu, 26 Mei 2018
ILUSTRASI

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Kadis Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Maluku mengancam menindak tegas oknum yang bergentayangan melakukan pungli di instansi yang dia pimpin. Tapi HMI Maluku-Maluku Utara juga meminta Thio dievaluasi, karena dinilai lalai.

Aroma penyelewengan jabatan di lingkup Disdik ini tercium setelah sejumlah guru dari kabupaten/kota mengeluhkan adanya permintaan aneh-aneh oknum bagian Kepegawaian/ketenagaan Disdik Provinsi Maluku. Berupa biaya pembuatan buku penelitian tinjauan kelas (PTK) yang harus disediakan oleh guru yang ingin naik pangkat. 

Tarif dipatok oleh oknum berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per buku PTK. Padahal, buku PTK yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat itu, harusnya disusun sendiri oleh guru bersangkutan.

Tapi sistemnya diubah sepihak. Para guru tidak perlu susah-susah menyusun buku, cukup memesan dengan membayar biaya pembuatan buku PTK yang siap jadi itu.

Tak pelak hal ini mendapat reaksi keras dari Badko HMI Maluku-Maluku Utara. Sebagai organisasi sipil kemasyarakatan HMI menilai, Kadisdik Provinsi Maluku Saleh Thio didesak lakukan evaluasi terhadap jajarannya. Tapi Gubernur juga patut mengevaluasi Thio. 

“Itu baru betul, kalau Kadis evaluasi bawahannya, sementara Gubernur lakukan evaluasi terhadap seorang Kadis yang lalai. Sehingga tidak ada yang cuci tangan,” ujar Presidium Badko HMI Maluku-Malut Hasbullah Rumakeving kepada Kabar Timur, Senin (12/3). 

Hasbullah, mengatakan, HMI mengecam keras modus korupsi model baru yang diduga terjadi di Disdik Provinsi Maluku. Berlangsung cukup lama tapi tidak pernah terungkap, menunjukkan kalau pungli berlangsung massif dan rapih.

Para guru yang jadi korban pungli takut bersuara, memperlihatkan masih adanya budaya tiran oknum-oknum tenaga kependidikan terhadap para guru. Jika di masa lalu, guru-guru takut dibuang ke tempat terpencil, sekarang bukan itu. 

“Sekarang, di saat sertifikasi guru jadi isu yang dikejar para guru, masih ada isu lain, yaitu, soal urusan kepangkatan, “ kata Rumakeving.

Menurutnya, tenaga pendidikan yang disebut pahlawan tanpa jasa ini, kerap jadi korban jaman. Meski Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan lewat perbaikan kesejahteraan guru.

Gaya lama Dinas Pendidikan yang menekan guru-guru itu, tandas Rumakeving harus dihentikan. Dan peran Kadis Saleh Thio sangat dibutuhkan terkait persoalan ini.

“Jika nantinya Kadis kami dengar tidak konsern dengan masalah ini, kami akan meminta Gubernur evaluasi Kadis,” ingat Rumakeving.

Penelusuran Kabat Timur sementara menemukan adanya indikasi pungli ini dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga ilegal. Yakni oknum calo pembuat buku PTK di luar Disdik Provinsi Maluku.

Modus ini dipakai oknum disdik agar kejahatan pungli tersebut tidak bocor. Jika menggunakan orang luar pungli terhadap guru ini sulit diketahui, termasuk orang dalam Disdik sendiri.

“Calo-calo itu itu kaki tangannya oknum-oknum di Dinas Pendidikan Provinsi (Maluku) sendiri. Biaya pembuatan buku PTK, nanti dibagi dengan oknum,” beber sumber Disdik Provinsi Maluku kepada Kabar Timur, Sabtu (10/3).

Calo individual bermodalkan satu unit leptop berisi file-file contoh laporan PTK yang pernah dibuat oleh guru-guru sebelumnya. Ketika guru-guru mengajukan usulan kenaikan pangkat di Disdik Provinsi Maluku, file-file tersebut didaur ulang lagi untuk guru-guru lain.

Dalam kerjasama ilegal menjurus unsur plagiat karya orang lain ini, oknum Disdik mengarahkan guru yang membutuhkan PTK instan, menelpon calo dimaksud untuk ketemu. Setelah ditemui, calo akan menawarkan konsep PTK yang diinginkan berdasarkan file-file contoh PTK dari guru SMA/SMK lain.

Setelah buku PTK jadi sesuai kebutuhan guru yang bersangkutan, dan dibayar, uang hasil pungli kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Yang jelas, calo juga punya  bagian.

 

LAPORKAN KALAU ADA OKNUM PUNGLI

 

Terpisah Saleh Thio menilai informasi yang disampaikan media terkait dugaan pungli terkait penyusunan buku PTK, membantu reformasi pendidikan di Maluku. Thio juga meminta pers atau pun masyarakat melaporkan oknum yang bersangkutan untuk diproses menurut aturan yang berlaku.

“Jangan ada oknum-oknum tertentu yang merusak citra pendidikan di Maluku. Justru harusnya ikut memajukan pendidikan di daerah ini, agar ke depannya lebih baik lagi dari saat ini,” tegas Thio melalui Kabag Humas Provinsi Maluku Bobby Palapia, kemarin.

“Segera dilaporkan jika memang ada oknum atau staf saya yang terlibat pungli,” imbau Thio, seperti disampaikannya melalui Palapia. 

Menurut Palapia, Kadisdik Saleh Thio tidak segan-segan memberi sanksi tegas kepada pegawainya. Bahkan Thio meminta agar wartawan mau membantu Disdikbud dalam memerangi tindak pungli. “Lacak siapa yang berani melakukan pungli itu. Masa karya tulis dibikin sama orang lain,” ujar Palapia mengutip pernyataan Thio.

Dikatakan, kenaikan pangkat dan golongan adalah hak guru berstatus ASN. Dan karya tulis seperti PTK merupakan kewajiban bagi guru ASN yang mau naik pangkat. Tapi bukannya dikerjakan oleh orang lain, apalagi dengan diembel-embeli pungutan liar.

(RUZ/KTA)

 

BERITA LAINNYA

Ini Jadwal Mudik Lebaran Gratis di Maluku

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB

Dihadang, Demo HMI Sempat Ricuh

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB

Dua Spesialis Jambret di Ambon Ditangkap

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB

PDIP Malra Konsolidasi, Gelar Raker Diperluas

Sabtu, 26 Mei 2018, 00:26 WIB