Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
DOK/KABAR TIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Seperti apa zat merkuri berpotensi menimbulkan cacat dan kanker di tubuh-tubuh masyarakat Pulau Buru akibat aktifitas penambangan emas di Gunung Botak sudah saatnya diteliti secara komprehensif.

Pakar pencemaran lingkungan Unpatti Ambon Abraham Tulalessy, Selasa (13/3) menilai sejak tambang emas itu dibuka, komitmen negara untuk melindungi rakyat di pulau Buru dari merkuri tidak pernah terlihat sungguh-sungguh.

Ibarat nasi sudah jadi bubur, Tulalessy mendesak dilakukannya kajian lingkungan yang komprehensif atau menyeluruh oleh Jakarta. Itu  sekaligus untuk menagih komitmen Presiden Jokowi, Indonesia tanpa merkuri. 

Menurut Doktor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan jebolan IPB Bogor ini, ketika dibuka tahun 2012, Gunung Botak telah mengancam lingkungan. Tapi terkesan dibiarkan. 

Sejak aktifitas tambang limbah merkuri ini tentu telah melalui proses akumulasi di tubuh-tubuh organisme (bioakumulasi) pada tumbuhan, hewan dan manusia. Itu berarti, hanya tunggu waktu untuk melihat tragedi Minamata terjadi di Pulau Buru.

Lewat kajian yang dilakukan diharapkan, dapat diketahui seperti apa penyebaran merkuri terjadi. “Kita ingin lihat seperti apa distribusi merkuri ini terpapar di mana saja, terkonsentrasi di wilayah mana, pada biota apa di laut dan organisme apa di darat. Jangan-jangan juga ada pada areal-areal persawahan yang ada di pulau Buru itu,” ingat Tulalessy.

Berton-ton merkuri diduga setiap harinya terlepas ke lingkungan berasal dari tromol-tromol milik penambang. Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemda Buru-Pemda Maluku yang punya tupoksi pengawasan, hanya menonton bahan beracun berbahaya (B2) itu beredar di Gunung Botak dan Namlea. 

Dan apa yang terjadi, kata dia, merupakan proses pembiaran mulai dari dusun Anahony, Desa Kayeli, Namlea, sampai Jakarta. Meski Presiden Jokowi pernah bilang tutup Gunung Botak, dan bukan saja Gubernur Maluku dan Bupati Buru

“Tapi nyatanya Gunung Botak tetap buka. Seakan-akan ada kekuatan lain selain Presiden Jokowi. Sementara Presiden berkomitmen Indonesia Tanpa Merkuri, disini lah komitmen beliau kita pertanyakan,” kata Abraham Tulalessy melalui telepon seluler.

 

WARGA ADAT MENGANCAM

 

Sementara itu, warga adat petuanan Kayeli, Kabupaten Buru mengancam akan menyisir aktivitas penambangan emas di Gunung Botak jika aparat berwenang tidak juga mengambil tindakan tegas untuk menghentikan peredaran mercuri dan sianida di kawasan tambang tersebut.

Ancaman penyisiran di Gunung Botak ini bukanlah gertak sambal belaka, sebab peredaran zat berbahaya di kawasan Gunung Botak kini sangat mengkhawatirkan dan telah mengancam keberadaan masyarakat yang mendiami Pulau Buru.

“Kami akan melakukan penyisiran di Gunung Botak jika aktivitas penambangan secara ilegal tidak juga dihentikan,”ancam Hata Belen, salah satu tokoh adat Kayeli kepada waratwan, Selasa (13/3).

Menurut Hata Belen, kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Botak akibat penggunaan mercuri dan sianida secara berlebihan  telah melanggar undang-undang pertambangan, dan kondisi yang terjadi saat ini sangat mengancam kehidupan masyarakat di wilayah itu.

“Bukan hanya soal lingkungan, manusia yang ada di Pulau Buru juga terancam keselamatannya karena sianida dan mercuri ini,”ujarnya. Dia mengaku para penambang ilegal yang saat ini masih beroperasi di kawasan Gunung Botak umumnya merupakan pendatang dari luar Maluku. Para penambang ilegal itu, kata dia, hanya mencari keuntungan dan yang menjadi korban adalah masyarakat di Buru.

“Mereka mengedarkan sianida dan mercuri, mereka mendapatkan emas dan uang tapi kita masyarakat Buru yang akan terkena imbasnya,”sebutnya.

Menurut warga, Gunung Botak harus segera dikosongkan dari aktifitas penambangan ilegal, karena selain bertentangan dengan undang-undang, kondisi yang terjadi saat ini akan mendatangkan bencana besar bagi masyarakat Buru di kemudian hari.

“Untuk jangka panjang masyarakat Buru akan terkena dampak dari semua aktifitas penambangan ilegal ini. Jadi tidak ada jalan lain kita harus melawan semua ini,”kata warga adat lainnya, Muhamad Nurlatu.

Dia mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo terhadap penutupan aktifitas penambangan liar di Gunung Botak sudah jelas, sayangnya hingga kini keberadaan para penambang ilegal di Gunung Botak masih juga dibiarkan. “Kami juga heran, mengapa sianida dan mercuri begitu bebasnya masuk ke Pulau Buru tanpa bisa dicegah,”tanya Nurlatu.

Dia mengaku, penemuan sejumlah hewan ternak warga yang mati mendadak di kawasan Gunung Botak telah menjadi pertanda buruk bahwa Pulau Buru saat ini telah berada dalam bahaya, dan jika hal itu terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan ada bahaya besar yang terjadi di Pulau Buru. “Banyak ahli telah menyampaikan hasil penelitiannya, dan sudah banyak hewan ternak warga yang mati mendadak, ini sebuah pertanda buruk,”kata dia.

Sementara itu,  warga lainnya Komar Besan mengaku kekhawatiran warga terhadap peredaran sianida dan mercuri di Gunung Botak telah membuat banyak warga yang takut mengkonsumsi ikan maupun beras yang berasal dari Buru.

“Masyarakat tidak lagi mau mengkonsumsi ikan dan beras dari Pulau Buru, ini bahaya sekali dan ini menandakan bahwa kondisi di Buru saat ini sudah sangat mengkhawatirkan,”ujarnya.

Dia mengaku, kondisi tersebut bisa saja memicu kemarahan para petani dan nelayan di Pulau Buru karena hasil tangkapan dan hasil perkebunan mereka saat ini tidak lagi laku terjual, sebab masyarakat tidak lagi membeli. “Kalau sudah begini semua orang akan marah, petani akan marah, nelayan akan marah dan ini berbahaya,”ujarnya.

Warga adat Pulau Buru ini mengaku penyisiran terhadap kawasan Gunung Botak terpaksa mereka lakukan, karena aparat berwenang dan pemerintah daerah tidak juga menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait aktivitas tambang ielgal di kawasan itu. “Kalau aparat tidak juga mengambil tindakan, maka kami masyarakat yang akan melakukan sendiri, ini demi keselamatan kami di tanah kami,”katanya. 

(KTA/MG6)

 

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB