Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON - Ketua DPD Partai Hanura Maluku, kubu Daritmo, Ayu Hasanussi menanggapi santai, DPD Hanura Maluku M.Yasin Pasapo dari kubu Usman Sapta Odang alias OSO, yang mengusulkan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), posisi  Ayu dari Anggota DPRD Maluku. 

Kepada Kabar Timur, Selasa, kemarin, Ayu mengatakan, bicara menyangkut Partai Hanura yang tengah bergejolak di DPP saat ini, para pihak harus bisa menahan diri dan tidak bertindak diluar koridor hukum.

“Berbagai kesempatan saya sudah sampaikan di media bahwa kita harus bersabar. Jangan provokatif. Kita menunggu proses hukum yang sedang berlangusung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN),” terang Ayu.

Hanya saja, lanjut dia,  kubu satu dengan arogannya senang mengubar kebencian, tebar ancaman gencar dirinya di pelbagai media massa dengan hanya bermodalkan SK Kemenkumham, yang dianggap seperti sebuah surat sakti yang tidak bisa digugat.

“Jadi mereka (kubu sebelah), menyerang saya dipelbagai media dengan modal  Surat Keputusan (SK), Kemenkumham Nomor: N.NH.11.01 Tahun 2018, yang dianggap seperti surat sakti yang tidak bisa digugat. Tapi, faktanya  surat tersebut sementara digugat dan prosesnya sementara berlangsung,” kata Ayu.

Dikatakan, masalah atau persoalan Partai Hanura di DPP itu, berimbas hingga ke daerah, tetapi yang namanya Partai Hati Nurani, pendekatannya juga harus mengedepankan “hati nurani.” Semua orang bisa diajak berdialog dengan mengesampingkan ego masing-masing. Tidak perlu saling fitnah. Tidak perlu menyerang di media massa untuk membentuk opini publik.

“Jangan bertindak seperti predator dan menganggap semua orang itu musuh. Makna politik selama ini tidak dipahami hanya sebatas cara-cara berebut kekuasaan semata,” tandas Ayu, seraya menambahkan, oleh karena itu, berpolitik harus dilakukan melalui cara keras, culas, kotor, manipulatif dan tega rasa.

“Seperti kata orang kekuasaan politik itu, kalau membunuh, ya siap untuk dibunuh. Hidup dibuat mati, mati karir, mati imajinasi, mati  kesempatan dan mati usaha,” tutup Ayu.

Terpisah, Ketua Organisasi DPD Hanura Maluku versi Dariatmo, Faraid Souwakil  mengingat  DPD Hanura kubu M. Yasin Payapo, untuk tidak menebar ancaman terkait  pengambilan paksa aset-aset Partai sebagaimana yang dilontarkan Wakil Sekretaris, Jen Tuanani.

“Berpolitik itu harus mengedepankan etika dan intelektualitas.  Bukan dengan cara-cara premanisme yang hobinya menebar ancaman,” kata Faraid. Menurut dia, pihaknya (DPD Hanura versi Ayu), sudah dilaporkan terkait aset itu ke pihak kepolisian, mestinya mereka mendorong agar kepolisian memproses masalah ini, bukan menebar ancaman di media massa.

Dia mengatakan, menyangkut aset partai  masih menunggu keputusan inkra dari proses hukum yang sementara berjalan di PTUN.  “Hanura versi OSO kita akui. Kita tidak pernah persoalkan. Tapi Partai Hanura di DPP ada dualisme. Dan, dualisme  itu sementara diproses di PTUN. Kita tunggu keputusan hukumnya seperti apa,”  kata Faraid.

Menurut Faraid, bila keputusan hukum di PTUN menangkan kubu OSO, pihaknya akan menyerahkan seluruh aset partai, tanpa terkecuali. Itu apabila keputusan PTUN memenangkan kubu OSO. “Jadi mari kita tunggu proses hukum yang sementara berjalan di PTUN. Jadilah politisi Partai Hanura yang cerdas dan berhati nurani, jangan seperti preman jalanan,” imbau Faraid.

Yang perlu menjadi catatan penting, kata Faraid, bahwa  Partai Hanura saat ini di DPP terdapat dua kubu. Kubu OSO dan kubu Dariatmo. Kedua-duanya adalah kader Partai Hanura. Untuk menentukan kubu mana yang legal itu, ada dalam proses hukum yang berlangsung di PTUN, dan SK Kemenhumham hanya syarat menuju Pilkada dan Pemilu 2019.

“Keputusan legalnya kepengurusan yang mana diantara dua kubu ini secara internal Partai Hanura menunggu proses peradilan yang berlangusng di PTUN. Jadi kita menunggu keputusan inkra dari PTUN. Semua kader harus pahami proses ini biar tidak salah jalan. Mari kita jaga marwah Partai Hanura bersama,” kata Faraid menutup. (KIE)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB