Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
ILUSTRASI

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Institusi Kejaksaan akhirnya mengaku ada yang keliru dalam penetapan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan lapangan terbang (Lapter) Banda Neira. Karenanya kasus ini akan kembali dibuka, untuk menjerat tersangka lain di proyek Kementerian Perhubungan dengan dana APBN 2014 senilai Rp 2,94 miliar itu.

“Kita akan mulai lagi kasus itu dengan penyelidikan. Karena diduga tersangkanya bukan dua orang itu, seharusnya ada yang lain,” beber Kcabjari Banda Usman Sahubawa kepada Kabar Timur, Rabu (14/3) di kantor Kejati Maluku.

Usman Sahubawa menjelaskan, penyelidikan telah dimulai, dengan mengambil keterangan dari sejumlah pihak. Termasuk yang pernah dijadikan tersangka, bendahara dan pihak-pihak terkait. “Nanti kalau sudah 100 persen, kita akan sampaikan siapa calon tersangkanya,” cetusnya.

Sebelumnya dua tersangka terlanjur ditetapkan oleh Kacabjari Banda. Yakni Direktris PT Parama Andika Raya (PAR), Sijane Nanlohy dan Kepala Bandara Banda Naira, Marten Pilipus Parinusa.

Tapi kejanggalan penetapan kedua tersangka dilaporkan oleh Kuasa Hukum mereka Yustin Tuny ke Kejaksaan Agung RI. Bukan saja itu, Yustin turut menyasar berbagai pihak, untuk meminta keadilan hukum bagi kliennya.

Bahkan Yustin ikut melaporkan dua oknum jaksa berinisial “BT” dan “JO” itu ke Sekretariat Negara. Hasilnya, Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Maluku menindaklanjuti perintah Kejagung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum jaksa itu.

Dalam laporannya Yustin Tuny menilai ada tebang pilih dalam penanganan perkara dimaksud oleh Kacabjari Banda ketika itu. Pasalnya, masih ada sejumlah saksi yang tidak dijadikan sebagai tersangka. 

Belum lagi, tidak melibatkan BPK atau BPKP RI dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Proses pemeriksaan tersangka juga tidak didampingi penasihat hukum.

Dalam pemeriksaan penyidik juga tidak mempertimbangkan bukti hukum berupa kuitansi dan validasi data bank serta surat pernyataan tanggal 5 Juni 2015 Nomor 12, yang dibuat dan ditandatangani oleh Welmon Rikumahu di hadapan Notaris Grace Margareth Goenawan.Begitu juga beberapa pegawai Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Petrus Marina selaku pelaksana pekerjaan di lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Baltasar Latupeirissa, bendahara proyeknya Rusmin Djalal, dan Norberta Rerebulan selaku ketua unit layanan pengadaan barang dan jasa.

Pihak-pihak tersebut seharusnya dijerat, terkait dengan jabatan pada masing-masing pihak. “Ada banyak pihak yang seharusnya turut bertanggungjawab,” kata Yustin. (KTA)

 

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB