Menu
Sabtu, 23 Juni 2018
RUSADI ADJIZ/KABARTIMUR

KABARTIMUR.co.id,AMBON - “Secara prosedur rekanan sudah langgar aturan. Paparissa menduga ada fee, ada gratifikasi untuk panitia lelang dan jelas ada mark up di sana.”

Lagi, kasus dugaan korupsi jumbo di Poltekes Negeri Ambon terungkap. Informasinya, proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) ini merupakan titipan pihak tertentu di Kementerian Kesehatan dan DPR RI. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku yang baru Triyono Haryanto ‘ditawari’ kasus tersebut.

“Nah ini ada tawaran buat Kajati Maluku yang baru. Ada kasus jumbo di Poltekes, titipan dari orang Kementerian Kesehatan dan fraksi tertentu di DPR RI, mau nggak diusut?,” ujar Adhy Fadly, Koordinator Paparissa Perjuangan Maluku (PPM)_95 Djakarta kepada Kabar Timur, Rabu (14/3) melalui telepon seluler.

Menurut Adhy Fadly, proyek pengadaan itu bernilai Rp 49 miliar didanai APBN Tahun 2016. Tapi dalam pelaksanaan tender, pengadaan alkes tidak sesuai Perpres No.4 Tahun 2015 dan Surat Edaran LPP No.3 Tahun 2015. 

Kedua aturan, salah satunya mensyaratkan pengadaan barang oleh rekanan dilakukan melalui sistem e-katalog. Jika dilakukan tanpa e-katalog, jelas kualitas barang diragukan. Belum lagi jumlah barang. Jangan-jangan belum dipenuhi, kata Adhy, namun panitia tender tetap mengeluarkan berita acara serah terima barang.

Jika itu yang terjadi, tidak saja mark up dari sisi harga atau pengurangan jumlah barang, bukan tidak mungkin ada gratifikasi dengan modus pemberian fee kepada panitia. “Secara prosedur rekanan sudah langgar aturan. Paparissa menduga ada fee, ada gratifikasi untuk panitia lelang dan jelas ada mark up di sana,” katanya.

Dia menolak membeberkan nama rekanan yang diduga bermain dengan panitia tender. Adhy hanya menyebutkan, rekanan tersebut adalah perusahaan luar daerah, berkantor di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Terkait komitmen penegakkan hukum, Adhy Fadly menantang institusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Dikatakan, Kejaksaan seharusnya jemput bola, jika mengetahui informasi dugaan korupsi.

Sama halnya, dugaan korupsi proyek Alkes dimaksud, pihaknya telah menyampaikan ke publik. “Kalau Kajati komitmen, kita siap memberikan data-data dan bukti. Kita tunggu langkah Kajati seperti apa,” ujar Adhy.

Terpisah Kajati Maluku, Triyono Haryanto dalam acara pisah sambut dengan mantan Kajati Manumpak Pane, di kantor Kejati Maluku, kemarin, mengaku belum tahu kasus-kasus korupsi apa saja yang sedang dikejar oleh institusinya. Karena itu, dirinya perlu mendapatkan informasi dari media massa.

“Saya kan masih baru, saya harus beli koran, kumpul koran-koran, kumpul media-media, baca dulu. Ada kasus apa, lalu ambil keputusan,” kata Triyono kepada wartawan usai acara pisah sambut.

Sebelumnya diberitakan, selain kasus dugaan korupsi proyek Alkes, (PPM)_95 Djakarta juga mengungkap kasus lain di Poltekes Negeri Ambon. 

Yakni, pengadaan pakaian seragam dan atribut lainnya, tahun ajaran 2017 bernilai pagu Rp 1.143.000.000. Tender pengadaan tersebut mestinya sudah rampung, namun akibat diduga ada kongkalikong, panitia tender membatalkan proses lelang. 

Akibatnya, para mahasiswa Poltekes Negeri Ambon belum menggunakan pakaian seragam tersebut. Padahal pemenang tender sudah ada yakni, CV  Simpati Tailor. Hanya saja sehari setelah penentapan tersebut, proses tender dibatalkan.

Celakanya, pembatalan hasil proses tender dilakukan panitia berdasarkan sanggahan opini di media yang dilakukan oleh CV Mawaddah. Sanggahan itu, tidak dilakukan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Perpres. 

Sebelumnya proses tender diikuti tiga perusahan yaitu, CV Mawaddah, CV Simpati Tailor dan CV Triasa Mandiri. Melalui tahapan kualifikasi evaluasi dokumen, CV Triasa Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat.  

Sehingga tersisa CV Mawaddah dan CV Triasa Mandiri, dinyatakan sebagai perusahaan mengikuti tender proyek ini. Meski telah dibatalkan, anehnya, tender ulang proyek pengadaan pakaian seragam dan atributnya tidak juga dilakukan hingga saat ini. (KTA)

BERITA LAINNYA

Desak BK “Adili’’ Huwae & RR

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Usut Repo Fiktif, Kejati Dinilai Asal-Asalan

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Tahun Beruntun Malra Raih WTP

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Sering Mati Lampu, PMKRI Demo PLN

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Kades-Bendahara Jadi Terdakwa

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB

Tiga Warga Debut Tewas Dibunuh

Rabu, 30 Mei 2018, 00:22 WIB