Menu
Kamis, 24 Mei 2018
IST

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan memeriksa saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait perkara korupsi Water Front City Namlea. Sebelumnya saksi ini belum pernah dimintai keterangan. Menurut Kasipenkum Kejati Samy Sapulette ini dilakukan atas permintaan pihak BPK RI.

Sayangnya permintaan keterangan dari saksi ahli yang berkaitan dengan proses lelang itu baru kali ini dilakukan. Diduga dilakukan setelah BPK RI menilai ada yang belum lengkap dalam BAP penyidik soal proses pengadaan barang dan jasa dimaksud.

Samy mengaku, saksi ahli tersebut barusan kali ini diperiksa. Namun dia menolak dikatakan kalau penyidik Kejati lalai melihat dari sisi pelaksanaan tender sejak kasus ini bergulir di Kejati Maluku.

Apalagi menurut pihak Kejati Maluku sendiri masih terus berkoordinasi dengan BPK RI dalam kaitan proses audit. “Oh tidak. Itu khan setelah koordinasi dengan BPK, lalu BPK minta untuk didalami lagi, dengan pemeriksaan saksi dari LKPP tersebut,” ucapnya kepada Kabar Timur di kantor Kejati Maluku, Kamis (17/5).

Menurut Samy, saksi ahli ada yang sudah pernah diperiksa, tapi saksi ini masih sebatas ahli teknis. Sumber penyidik Kejati Maluku menjelaskan, keterangan saksi bidang teknis akan memberikan informasi bagi auditor BPK RI untuk menghitung besaran kerugian dari volume pekerjaan yang direalisasikan dibanding pekerjaan yang tidak diselesaikan.

“Di perkara ini khan, ada item pekerjaan yang tidak selesai. Tapi dilaporkan sudah selesai, supaya dananya dicairkan lagi,” ungkap sumber penyidik.
Sekadar tahu, sebelumnya Manumpak Pane saat masih menjabat Kajati Maluku, menyebutkan negara berpotensi dirugikan lebih daripada Rp 1 miliar dalam perkara Water Front City Namlea. Karena itu, menurut Pane, audit kerugiannya dilakukan oleh BPK RI Pusat.

Dan jauh sebelum perkara ini diusut oleh Kejati Maluku, Ketua Divisi data dan investigasi Institut For Indonesia Intigrity (INFIT), Ahmad Sueb pada Kabar Timur edisi 24 Mei 2016 lalu, mensinyalir adanya proyek di Namlea dengan besaran anggaran mendekati angka Rp 5 miliar dan hanya dikerjakan perusahaan jasa konstruksi dengan bendera CV dan bukan PT. Ini menunjukan bahwa proyek ini ada “kekuatan besar” dibaliknya. “Artinya kalau proyek ini ditender secara fair, tanpa intervensi “kekuatan besar” tadi, maka perusahaan yang berbendera CV tidak akan lolos mengerjakan proyek di maksud,” papar Sueb waktu itu.

Perusahaan jasa kontruksi berbendera CV memiliki standar tertentu yang sudah diatur dalam pelbagai peraturan menyangkut pekerjaaan fisik maupun pengadaan.  “Sangat tidak rasional bila proyek dengan nilai Rp 4,9 miliar dikerjakan perusahaan dengan label CV. Saya yakin tender proyek ini sekedar formalitas saja,” terang dia.

Dan untuk memastikan, kebenaran dari laporan itu, lanjut dia, Tim Kejati Maluku, harus memulai memeriksa daftar perusahaan yang ikut tender di proyek itu.  “Untuk menemukan skandal proyek ini penyidik harus memulai penyelidikan dengan membuka kembali daftar perusahaan yang ikut tender diproyek itu. Disitu dengan sendirinya akan terbongkar  kongkalikong antara panitia tender dengan pemenang proyek yakni Sahran Umusugy,” bebernya.

Proyek yang bermasalah pada item pekerjaan penimbunan itu ternyata dikerjakan oleh CV Aegeo Media Pratama. Yakni bendera perusahaan orang lain yang dikuasakan ke Memed Duwila, orang kepercayaan Sahran Umasugy, adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi.

Tim Kejati Maluku memutuskan kasus proyek reklamasi pantai Namlea, Kabupaten Buru, yang dianggarkan APBN 2015 senilai Rp 4,9 miliar naik status ke tahap penyidikan pada 14 September 2017 lalu. Alhasil, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sahran Umasugy, Memed Duwila, PPK Sri Julianti dan Konsultan Pengawas Moh Ridwan Pattilou. (KTA)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB