Menu
Kamis, 24 Mei 2018
ilustrasi

KABARTIMUR.co.id,AMBON-Setali tiga uang dengan Pokja ULP LPSE terkait kasus lelang “abunawas” tiga kantor Dinas Pemda, Polres Maluku Tenggara (Malra) belum bergerak mengusut. Di lain pihak Pansus DPRD Malra malah sudah mendahului Polres menindaklanjuti dugaan tersebut. Yakni merekomendasikan Pokja yang diketuai Herling Priartha dibubarkan oleh Plt Bupati Malra Semy Risambessy.

Pokja ini direkomendasikan bubar karena dinilai sebagai lahan bagi-bagi proyek sejumlah oknum pejabat. Ditambah lagi banyaknya keluhan dari kontraktor lokal, Pansus menilai tak ada alasan bagi Pokja dibiarkan terus bermain.

Lelang proyek gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malra disinyalir bermasalah. Diadukan ke Polres Malra, namun anehnya tidak ada kabar kapan Polres memproses kasus ini.

Proses lelang proyek pembangunan tiga kantor dinas di lingkup Pemda Kabupaten Malra berbuntut enam enam orang tim Pokja dilapor. Termasuk Ketua Pokja Herling Priartha alias “Ibu Eng”

Laporan ditembuskan ke berbagai pihak, diantaranya Kapolri, Kapolda Maluku, Direskrimsus Polda Maluku dan Ketua LKPP di Jakarta.

Tiga lelang yang diadukan masing-masing dengan kode 989618 dengan nama proyek Pekerjaan fisik pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Nilai HPS Rp 1.100.000.000.

Pemenang CV Risna dengan nilai penawaran Rp 1.034.000.000. Kedua, proyek dengan kode lelang 991618 proyek pembangunan gedung kantor Dinas PUPR. Nilai HPS Rp 1.100.000.000,

Pengaduan disampaikan sejak tanggal 31 Maret 2018 lalu disertai bukti-bukti sebanyak 12 bundel. “Bukan bukti-bukti saja. Pasal-pasal perundang-undangan tentang tender juga dilampirkan. Maksudnya supaya penyidik Polres tinggal lihat saja seng perlu cari susah-susah.  Tapi toh tidak ada kabar kapan Polres periksa,” kata Enos Setitit kepada Kabar Timur, Kamis (17/5).

Keluhan banyak kontraktor di bumi Larvul Ngabal menurut Enos bukan baru soal kinerja Pokja ULP. Pasalnya ketika diikuti, oknum Pokja terkesan mencari-cari kesalahan peserta lain yang yang bukan orang mereka. Ini agar peserta yang bersangkutan tidak lolos dalam tender. Enos mengaku, dirinya tidak ikut tender tiga proyek tersebut, karena sudah trauma. Namun ketika mendapat informasi soal kongkalikong Pokja dengan peserta tender tertentu, dia terpanggil untuk menyampaikan delik aduan ke Polres Malra.

“Selama tim Pokja ini masih ada, tetap kinerja LPSE Malra tidak bisa diharapkan. Yang memenuhi kualifikasi kalah, sementara yang tidak, malah dimenangkan. Pengaduan sudah disampaikan ke Polres,” kata Enos.

Tiga lelang yang diadukan masing-masing dengan kode 989618 dengan nama proyek Pekerjaan fisik pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Nilai HPS Rp 1.100.000.000.

Pemenang CV Risna dengan nilai penawaran Rp 1.034.000.000. Kedua, proyek dengan kode lelang 991618 proyek pembangunan gedung kantor Dinas PUPR. Nilai HPS Rp 1.100.000.000, penetapan pemenang CV Dwikarya Abadi dengan nilai penawaran Rp952.043.000. Ketiga, proyek dengan kode lelang 992618 proyek pembangunan gedung kantor Dinas Informasi dan Komunikasi. Nilai HPS Rp 1.100.000.000 penetapan pemenang CV Victory Karya dengan nilai penawaran Rp 1.017.106.000.

Menurut Enos Setitit ketiga pemenang tender tidak mengantongi sertifikat yang dilengkapi sub bidang dengan kode BG009 yang disyaratkan oleh Pokja ULP. “Dokumen pengadaan sub bidang jasa konstruksi bangunan gedung lainnya dengan kode BG009 dengan sub kualifikasi K2 yang masih berlaku tidak dimiliki. Tapi diloloskan, bukti itu sudah kita lampirkan di laporan pengaduan ke Polres,” ungkap Enos.

Kasat Reskrim Polres Malra AKP Arief Budi Harso dihubungi berkali-kali belum juga memberi respon. Meski Kapolres Malra AKBP Indra Fadillah Siregar telah mengijinkan anak buahnya itu memberikan keterangan. AKP Arief Budi Harso tetap bungkam, panggilan telepon tidak pernah diangkat walau dihubungi tiap hari selama sepekan.

Sementara Ketua Pokja Herlina Priartha langsung menonaktifkan telepon seluler saat mengetahui Kabar Timur hendak meminta konfirmasi seputar lelang abunawas tiga kantor Dinas Pemda Kabupaten Malra.

Dalam rapat Paripurna Pansus SKPD DPRD Malra 14 Mei lalu, DPRD mengeluarkan sejumlah rekomendasi guna ditindaklanjuti oleh Pemda Malra yang saat ini dinakhodai Semy Risambessy selaku Plt Bupati. Salah satunya meminta Risambessy membubarkan Pokja yang diketuai Herling Priartha, Dikir Yauwarin (Sekretaris), ST Larburlawal (anggota), M.B. Tamher (anggota), Haryadi Bakri (anggota) dan Adolf Labetubun (Kasubag ULP Pokja).

Koordinator Forum Pemuda Peduli Malra, Bucek Rahakbauw yang ikut memantau rapat Paripurna itu menilai pembubaran Pokja layak dilakukan. “Saya amati dari sidang paripurna yang kemarin itu terlihat persoalan kinerja SKPD sangat buruk. Tapi kok kenapa Pemda Malra masih pake pake orang itu. Kalau memang kinerja tidak bagus lebih baik mundur dari jabatan, karena percuma saja toh,” katanya melalui telepon seluler.

Bukan saja Pokja ULP LPSE, salah satu SKPD yang patut disoroti juga adalah Inspektorat Daerah. Instansi audit internal Pemda ini terkesan tidak bekerja. Publik Malra selama ini terkesan dibohongi dengan tidak adanya temuan penyimpangan keuangan.

Namun dari kerja Pansus, ditemukan banyak masalah di lapangan, berbeda dengan laporan Inspektorat. Inspektorat juga tidak profesional. Tiga tahun ini tidak ada temuan.
“Padahal banyak proyek fiktif tapi anehnya Inspektorat lihat tidak ada. Ini sebenarnya ada apa? kinerjanya itu loh. Kita digaji oleh Pemda, tentunya musti Welmam, dalam bahasa daerah,” ujarnya. (KTA)

BERITA LAINNYA

Korupsi Speedboat BPJN, PPK Diperiksa Jaksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Dukung Adam Rahayaan Satu Kades “Korban”

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Sekda SBB Dicecar 33 Pertanyaan

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Pekan Depan Wali Kota Dipriksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

19 Rumah Dieksekusi Paksa

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB

Cekcok, Suami Bacok Istri

Kamis, 24 Mei 2018, 00:00 WIB